Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru mendatang. Menurutnya, jika wacana tersebut benar-benar dieksekusi, maka seharusnya harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan. “Saya agak menolak tentang pembengkakan (nomenklatur) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ungkap Mardani saat dirinya menjadi narasumber di salah satu wawancara virtual, di Jakarta, Jumat (10/5/2024). “Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan” Diketahui, pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur…

Read More

Wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang mendapatkan respon dari wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Menurutnya, penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan jika terdapat persoalan strategis nasional dan global yang berdampak luas dan membutuhkan prioritas dalam penyelesaiannya. Sebut saja masalah ketahanan pangan, kemandirian energi, penerimaan negara dan perubahan iklim. “Secara umum kami mendukung setiap upaya presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus secara spesifik dan efektif. Terutama persoalan bidang ekonomi dan krisis iklim”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (11/05). Lebih lanjut, mantan Wakil…

Read More

Waka DPD RI memberikan stadium general dalam pelantikan pengurus BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonedia (HIPMI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2024-2027, di Hotel Victoria, Sangatta, Kutim, Sabtu (11/5/2024). Mahyudin berpesan kepada para pengusaha muda yang hadir untuk berfikir luas membangun peluang bisnis khususnya di Kutim dan Kalimantan Timur (Kaltim). “Anak muda harus berfikir luas, jangan seperti katak di dalam tempurung. Apalagi HIPMI ini berisi anak-anak muda yang seharusnya berfikir kreatif dan inovatif demi menciptakan passive income,” katanya. Mahyudin mewanti-wanti HIPMI Kabupaten Kutim, sebagai organisasi pengusaha muda jangan berfikir sebagai kontraktor, yang hanya berharap dari proyek pemerintah. Namun menurutnya, anggota HIPMI…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk melakukan kapitalisasi perguruan tinggi. Sebab itu, ia mengingatkan negara seharusnya hadir memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasar. Pernyataan tersebut diutarakan saat dirinya menjadi narasumber di salah satu wawancara virtual, di Jakarta, Jumat (10/5/2024). Ia mengingatkan bahwa perguruan tinggi merupakan investasi negara terhadap tumbuh kembang masa depan generasi bangsa, bukan bisnis negara. “Lihat sekarang (kondisi pengelolaan institusi pendidikan tinggi), kita bisa membayangkan. Perguruan tinggi negeri seharusnya bergerak di sektor akademis, bukan bisnis, tapi sekarang mereka harus berpikir bagaimana menghidupi…

Read More

Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I-2024 berada pada level 5,11 persen secara tahunan (yoy). Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut masih ada tantangan atas kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Menurut Anis situasinya akan sangat tergantung dengan cara Pemerintah merespon situasi global saat ini, sehingga ekonomi domestik tetap bisa tumbuh dengan baik. “Untuk kawasan ASEAN relatif lebih stabil dan terkendali, bahkan kawasan ASEAN bisa kita katakan sebagai kawasan paling prospektif dibanding kawasan lain di dunia. Saya memperkirakan beberapa negara ASEAN bisa mencapai pertumbuhan 5-6 persen. Jadi Indonesia menjadi bagian dari stabilitas…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira angkat bicara mengenai sikap Rektor Universitas Riau (Unri) yang mempolisikan mahasiswanya sendiri karena memprotes mahalnya biaya kuliah. Menurut Andreas, sikap tersebut mencerminkan kampus yang tidak hanya komersialisasi tapi juga sudah kriminalisasi. “Rekor Unri baperan. Justru kita harus memperoleh koreksi seperti ini. Karena dunia kampus memberikan kesempatan untuk mengekspreksikan pendapat atau bahkan pandangan yang berbeda sekalipun,” ujar Andreas dalam wawancara kepada salah satu radio di Jakarta, Kamis (11/5/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan justru pandangan kritis yang berkaitan dengan masa depan mahasiswa itu sendiri mencerminkan sesuatu yang bagus. Karena itu, tegasnya, kampus harus mau mendengar.…

Read More

Menjelang keberangkatan seluruh calon jamaah haji dari Indonesia, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melakukan pengecekan kesiapan para petugas yang akan melayani di Madinah, Kamis (9/5). “Kami komite III DPD RI melakukan pengawasan terkait dengan fasilitas kesehatan dan katering yang ada di Madina terkait dengan proses pelaksanaan menjelang ibadah haji,” tutur senator asal Kalimantan Utara ini. Dalam pertemuan tersebut, Komite III DPD RI mendapatkan penjelasan dari para Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang kesehatan bahwa tim terus melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Arab Saudi dan Dinas Kesehatan di Madinah, agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara prima. “Dari…

Read More

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMA Pertiwi, Ambon, Jumat (10/5/2024). Nono Sampono menjelaskan, sosialisasi empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 merupakan bagian dari tugas para wakil rakyat. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban kami selaku anggota DPD/MPR RI memberikan pemahaman kepada masyarakat. Serta mengajak kepada masyarakat agar nilai-nilai empat pilar harus bisa dijalankan dan diterapkan,” ujar Nono. Dalam acara tersebut, Nono Sampono menekankan pentingnya menjaga harmonisasi, kerukunan antar siswa dan antar umat beragama, khususnya di SMA Pertiwi, Ambon, Maluku. “Saya berharap pemahaman empat pilar jangan hanya…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi sindikat penjualan narkoba dalam bentuk kemasan makanan. Sindikat tersebut mulai dari produsen, bandar, hingga pengedar narkoba. Diketahui, baru-baru ini marak kasus penjualan narkoba yang menggunakan kemasan makanan. Fenomena ini, imbuhnya, menunjukkan bahwa peredaran zat adiktif tersebut semakin dekat dengan masyarakat, meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keamanan publik. Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan pentingnya peran aktif semuanya pihak dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. “Fraksi PKS bersama Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba demi…

Read More

Badan Pusat Statististik Republik Indonesia (BPS RI) telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 yang tumbuh sebesar 5,11 persen. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai pertumbuhan di Kuartal I tersebut masih dilatarbelakangi adanya faktor musiman. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi capaian pertumbuhan tersebut . “Tetapi kita mesti melihat apa yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi tersebut. Tidak sepenuhnya karena membaiknya kinerja ekonomi Pemerintah, tetapi lebih banyak karena faktor musiman (seasonal) yang terjadi secara berbarengan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024). Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara…

Read More