- Atalia Praratya Soroti Kualitas dan Kenyamanan Layanan RS Siloam Balikpapan
- Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU
- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
- Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
- Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting
- Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi
- BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila
- Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai ada yang hilang dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang dilakukan di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Yaitu, persoalan tidak disinggungnya sama sekali terkait persoalan polusi udara yang kondisinya sangat buruk dan tidak sehat saat ini. Sayangnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada polusi budaya di awal pidatonya. Lanjutnya, seharusnya Presiden juga menyampaikan komitmen dan ketegasan kebijakan pemerintah untuk segera mengatasi persoalan polusi udara di beberapa kota besar yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga, jangan sampai benar terjadi adanya anggapan, bahwa Presiden lebih terganggu dengan polusi budaya daripada adanya polusi udara yang tidak sehat…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan memberikan respon atas penyampaian Pidato Presiden Jokowi tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan beberapa waktu silam di DPR RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato tersebut adalah terjadi peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 7,8 persen yang nilainya mencapai Rp108,8 triliun. Johan menilai bahwa dukungan anggaran ketahanan pangan tersebut adalah ‘fatamorgana’. Sebab, tambahnya, anggarannya terlihat besar. Namun, menurutnya besaran anggaran tersebut dihitung meliputi semua komponen yang di dalamnya termasuk anggaran bangunan fisik infrastruktur di Kementerian PUPR dan belanja pegawai di Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah pangan. “Jangan seperti fatamorgana,…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polisi Republik Indonesia (Polri) melakukan langkah konkret menyikapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara di ASEAN. Dia menilai, kasus kejahatan lintas negara Asia Tenggara sudah sangat meresahkan. “Komisi III berharap, Kapolri dapat menjadi aktor utama yang mendorong munculnya langkah-langkah konkret dalam penyelesaian kejahatan di kawasan,” ujar Sahroni dalam keterangannya yang dikutip Politikparlemen.co, Selasa, (22/8/3023). Hal itu diungkapkan Sahroni merespons digelarnya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibuka Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (21/8). Legislator Partai NasDem itu menilai berbagai kasus…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhiella Farrarez mengungkapkan penting bagi mahasiswa dan pihak perguruan tinggi, serta daerah untuk mengetahui fungsi diplomasi parlemen yang dimiliki DPR selain tiga fungsi utama lainnya. “Kedatangan BKSAP ke Jepara yang merupakan Dapil (daerah pemilihan) saya ini, tidak lain untuk mensosialisasikan kepada generasi muda, mahasiswa, pihak kampus dan daerah pada umumnya, bahwa DPR memiliki satu fungsi lainnya yakni fungsi diplomasi parlemen, selain tiga fungsi utamanya, legislasi, pengawasan dan penganggaran,” ungkap Gilang saat memimpin BKSAP Day di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (22/8/2023). Dilanjutkannya, penting bagi mahasiswa, kampus dan daerah pada umumnya…
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sembilan pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan pemerintah merupakan bentuk ikhtiar dalam keberlanjutan pembangunan IKN. Menurutnya revisi ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan kepastian dalam keberlanjutan pembangunan IKN. ”Inikan merupakan ikhtiar. Mungkin ada semacam keragu-raguan, mungkin ada semacam kecemasan dari pemerintah terhadap gonjang-ganjing yang diluar, kita dengar dan juga membaca semacam hal itu. Salah satu bentuk ikhtiar itu dimasukan ke dalam diktum UU ini, dalam revisian ini, keberlanjutan itu adalah sebuah keniscayaan. Supaya ada kepastiannya di dalam revisi ini juga bagian daripada…
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyambut baik dorongan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya, kajian perlu dilakukan untuk merevisi beleid tersebut. “Usulan untuk melakukan revisi UU Peradilan Militer perlu untuk dikaji dan dicermati karena memang idealnya yurisdiksi suatu peradilan itu tidak melekat pada subjeknya, tetapi melekat pada objeknya,” ujar Taufik dalam keterangannya yang dikutip PolitikParlemen.co, Selasa, (22/8/2023). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, polemik kasus Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki peraturan tersebut. “Menurut saya, sangat baik momentumnya untuk DPR mendiskusikan itu. Nah, bisa dimulai dari masukan-masukan…
Merujuk pada laporan Bank Dunia, Vietnam berhasil menorehkan angka pertumbuhan mencapai 8 persen pada tahun 2022 lalu, sedangkan Indonesia berhasil tumbuh di angka 5,3%. Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun angkat bicara menanggapi hal tersebut, menurutnya, kondisi ekonomi yang terjadi di Vietnam saat ini, persis dengan yang terjadi di Indonesia pada dekade 1980-1990an. “Vietnam itu kalau dilihat dari industrinya misalnya sepatu sangat banyak. Di Indonesia sudah sangat jarang. (Industri) garmen juga pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena mereka padat karya, Indonesia butuh padat modal. Infrastruktur di Vietnam sama dengan infrastruktur di Indonesia tahun 90an,” ujar menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan…
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Achmad Dimyati Natakusumah, hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi Anggaran DPR RI Semester I Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Raker tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja Setjen sepanjang Semester I Tahun 2023 dan rencana ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung (supporting system) bagi DPR RI sebab telah banyak membantu dan mendukung kinerja DPR RI. “Saya mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI yang telah banyak mendukung kinerja DPR RI. Saya sangat mengetahui hal tersebut, pertama dari peng elolaan anggaran, kedua penataan…
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan ke Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang berdiri megah di kawasan gunung gamping Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu (19/8/2023). Monumen setinggi 126 meter ini menjadi fokus perhatian dalam upaya pelestarian budaya di tengah era globalisasi yang semakin kuat. “Kami beri dukungan terhadap peningkatan status Monumen Reog dan Museum Peradaban menjadi Proyek Skala Nasional (PSN), pentingnya memperkuat identitas nasional yang kaya akan warisan budaya di tengah arus globalisasi modern yang kian meluas,” ujar Fadli Zon saat Kunjungan BKSAP Day di Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (19/8/2023). Penghargaan dan…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menilai hadirnya Museum Galeri SBY-Ani yang berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sangat penting dan monumental bagi Pacitan serta Indonesia. Kemunculan museum ini diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan sehingga dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pacitan. “Hadirnya Museum Galeri SBY-Ani merupakan suatu hal yang sangat penting, monumental bagi Pacitan dan merupakan monumental bagi permuseuman di Indonesia. Karena ini adalah museumnya sangat layak dan betul-betul menjadi satu percontohan representasi dari permuseuman di Indonesia,” ujar Putu kepada PolitikParlemen.co, di Pacitan, Jawa Timur, Jumat (18/08/2023). Museum Galeri SBY-Ani, menurut Politisi Fraksi…
© Politikparlemen.co