- Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
- Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
- Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
- BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
- Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
- Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
- Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
- Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Penulis: redaksi
Air merupakan salah satu sumber kehidupan krusial. Tidak bisa dipungkiri, air memperoleh perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-6 (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB berupa ‘Terjaminnya Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Besih dan Sanitas yang Berkelanjutan Bagi Seluruh Umat Manusia’. Selaras dengan nilai SDGs tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meyakini pergelaran agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 (Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024) bisa menjadi forum internasional yang menghadirkan dialog interaktif dari multipihak terkait. “DPR dipercaya sebagai tuan rumah dari pertemuan parlemen World Water Forum di…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi inisiatif PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam meningkatkan porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sparepart (suku cadang) berbasis UKM binaan. Setelah melalui pendampingan dan serangkaian uji coba selama 1 tahun, sebanyak 8 UKM binaan SIG berhasil memproduksi 10 jenis sparepart yang memenuhi standar industri dan siap digunakan di pabrik-pabrik SIG. Menurut LaNyalla, hal itu menunjukkan jika dibina dan diberi kesempatan, UKM di Indonesia terbukti mampu bersaing. “Makanya saya berharap pabrik-pabrik lain yang ingin meningkatkan TKDN agar menggandeng dan memberi kesempatan mitra usaha kecil dan menengah binaannya, terutama UKM yang ada di…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung dan mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam penegakan hukum untuk memberantas tambang ilegal di wilayah Sultra. Sahroni mengungkapkan, pihaknya telah membahas kasus korupsi dan tambang ilegal bersama dengan Kapolda Sultra dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. “Tadi Komisi III DPR RI ke Polda Sultra terkait dengan situasi terkini tentang masalah korupsi dan tambang-tambang ilegal. Tadi disampaikan dengan Pak Kapolda dan Pak Kajati,” ungkap Sahroni saat memimpin kunjungan kerja Komisi III ke Polda Sulawesi Tenggara, Rabu (15/5/2024). Sahroni menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, mereka berprinsip agar bagaimana pertambangan ilegal…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan tanggapan kritis terhadap kebijakan yang melarang kegiatan study tour pelajar. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul terjadinya kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour pelajar. “Yang harus disasar adalah pokok masalahnya yaitu kelaikan kendaraan dan sistem managemen kegiatan tersebut. bukan salahnya program study tour apalagi kesalahan siswanya, keliru kalau yang dilarang study tour-nya,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (18/5/2024) “Kami mendesak agar ditinjau kembali kebijakan ini dan fokus pada perbaikan aspek-aspek yang memang menjadi sumber masalah” Sebagai solusi, Hetifah menegaskan agar fokus kebijakan diarahkan pada inspeksi kelayakan kendaraan dan operatornya. Sekolah sebagai pelaksana kegiatan dan…
Keluhan dan penolakan atas kenaikan biaya UKT di berbagai kampus negeri sedang ramai terjadi. Sayangnya, tanggapan Pemerintah justru terkesan berlepas tangan. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandariesoal bahkan menyebut pendidikan tinggi adalah tertiary education, alias bukan wajib belajar yang merupakan prioritas bagi Pemerintah. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pernyataan tersebut. Dia bahkan menganggap ungkapan tersebut sebagai sembrono, tidak solutif, dan tidak nyambung. “Masyarakat terutama orangtua dan mahasiswa sedang mengeluhkan biaya UKT yang naik berkali-kali lipat jadi mahal. Tidak terjangkau bagi banyak keluarga, sampai sudah ada korban drop out. Tapi pemerintah malah berkelit…
DPR RI bersama Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah dari Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan memimpin pertemuan antarparlemen membahas isu krisis air yang akan digelar pada 18-25 Mei 2024 mendatang, di Nusa Dua, Bali. “Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum, baik dari aspek penyelenggaraan maupun kesuksesan substansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Jumat (17/5/2024). Perlu diketahui, agenda Parliamentary Meeting…
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengingatkan Kementerian Kesehatan terkait dengan perlunya upaya-upaya lebih serius untuk menurunkan dan menangani stunting di Tanah Air. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting. “Kami mengingatkan Kementerian Kesehatan atas pentingnya upaya-upaya yang lebih serius untuk mengatasi stunting,” kata Putih di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024) Ia menyampaikan bahwa yang dimaksud upaya-upaya yang lebih serius dalam penanganan…
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengapresiasi masukan dari para narasumber dalam seminar nasional bertema Momentum Penataan Sistem Peradilan Etika Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu narasumber misalnya, berharap agar MKD DPR RI dapat menginisiasi atau memprakasai pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Etika bagi Penyelenggara Negara untuk diusulkan pembahasannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Yang pasti saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Para narasumber dan peserta seminar nasional ini. Saat ini merupakan momentum atau kesempatan kita menata sistem peradilan…
Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Komisi X DPR yang membidangi pendidikan pun, berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau masyarakat. “Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan. Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja),” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan yang diterima politikparlemen.co, di…
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong strategi ekonomi pengembangan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu dikatakan LaNyalla pada acara Titian Muhibah Delegasi Malaysia Bersama Ketua DPD RI dalam rangka Pengenalan Produk-Produk Kosmetik, Makanan dan Minuman dari Negeri Trengganu Malaysia di Hall Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/5/2024). “Di masa lampau, kita sudah mengupayakan strategi pengembangan wilayah yang dinamakan Sijori (Singapore-Johor-Riau). Tapi kemudian senyap,” kata LaNyalla. Padahal, Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pola kerja sama seperti itu bisa diperluas, misalnya antara Terengganu denganprovinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan, untuk meningkatkan arus barang dan jasa, konektivitas kemaritiman,…
© Politikparlemen.co