- Atalia Praratya Soroti Kualitas dan Kenyamanan Layanan RS Siloam Balikpapan
- Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU
- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
- Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
- Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting
- Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi
- BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila
- Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia
Penulis: redaksi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah menerbitkan aturan untuk menghapus kewajiban skripsi, tesis dan disertasi sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah maju menghadapi era modernisasi. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar membuat proyek atau prototipe sesuai dengan arahan dari perguruan tinggi atau kampus sebagai syarat kelulusan. “Beberapa negara di luar negeri tidak wajib skripsi dan bisa memilih beberapa opsi seperti ujian akhir, professional project atau magang pada industri atau lembaga terkualifikasi,” tutur Dede kepada PolitikParlemen.co melalui rilis, di Jakarta, Kamis (31/8/2023) Politisi…
Beberapa tahun belakangan ini mulai marak lagi diskusi tentang pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengusulkan kepada Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Janedjri M. Gaffar agar memberikan perhatian pada pembahasan dan kajian urgensi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Yang ingin saya katakan haluan negara harus dibahas datangkan ahli-ahli dan negarawan yang luar biasa di Indonesia supaya orang yakin haluan negara itu penting diwujudkan. Karena negara yang luas begini dengan berbagai variasi suku agama bahasa yang beraneka ragam ini haluan…
Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan mempertanyakan penguatan sistem peringatan dini bencana Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Cen Sui Lan mengingatkan BMKG agar tak hanya masuk dalam ranah penguatan sistem saja, namun harus juga turut serta agar bencana-bencana lingkungan yang ada dapat ditanggulangi, salah satunya bencana lingkungan polusi udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Hal itu disampaikan Cen Sui Lan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2022, pembahasan RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang…
Kelompok pembela lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia merasa tidak ikut dalam agenda partai politik PDI Perjuangan. Postingan PDI Perjuangan yang menyertakan nama Greenpeace Indonesia langsung diprotes. Lewat kanal media sosial TikTok, @greenpeaceid, mereka memposting konten klarifikasi bahwa tidak pernah terlibat dalam penyelenggaraan acaraBanteng Metu Kandang (Banteng Keluar Kandang) #GenerasiGotongRoyong yang merupakan acara yang digelar oleh kader muda PDIP, Banteng Muda Indonesia. Acara itu mengangkat tagar mendukung Ganjar Pranowo dan PDIP yaitu#MenangkanGanjar dan #MenangTotal. “Bentar bentar bentar, ini apa? Kalian merasa ada yang aneh tidak dengan ini? Ini ada Green Peace Indonesia. Sejak kapan gitu loh, sejak kapan kami mau mendukung kampanye…
Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui 27 RUU tentang Kabupaten Kota Usul Inisiatif Komisi II untuk menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang memimpin jalannya rapat paripurna tersebut, pasca penyerahan pendapat umum masing-masing fraksi secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI. “Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat kepada 27 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kota/Kabupaten, apakah dapat disetujui?” tanya Lodewijk di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023). “Setuju,” jawab hadirin Anggota DPR…
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo agar menuangkan agenda aksi yang lebih nyata untuk mengurangi emisi. Agenda tersebut didorong akibat DKI Jakarta dan sekitarnya dikepung polusi udara selama lebih dari sepekan. “Badan Anggaran meminta pemerintah menuangkan agenda aksi yang lebih nyata hasilnya untuk mengurangi emisi. Banggar akan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi agenda aksi tersebut, khususnya dalam kewenangan anggaran,” kata Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan pemerintah, Selasa (29/8/2023). Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi di dunia. Said menilai kondisi Jakarta dan…
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Baznas menjalin Mou dengan Ditjen PHU/ Kementerian Agama dalam penghimpunan, pengiriman, pengelolaan dan pendistribusian daging DAM Jamaah Haji Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia dan mendorong adanya kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat dan stakeholder lainnya dalam pendistribusiannya. Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta, Baznas menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan islam dalam menentukan status hukum fiqih dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan daging DAM jamaah Haji Indonesia. “Sebelumnya daging DAM itu dari Tanah Suci sudah dikirim ke Indonesia jumlah banyak sampai puluhan ribu. Kami minta dalam mendistribusikannya sertakan seluruh stakeholder terkait,” pungkas Ashabul dalam Rapat…
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menggelar Kunjungan Kerja guna menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Geo Dipa dan Perum Bulog di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023). Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan agenda ini merupakan upaya DPR melalui BAKN DPR untuk mengevaluasi realisasi PMN demi memastikan apakah BUMN yang memperoleh PMN memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui target yang ditetapkan. “Total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2015-2020 sebesar 361,3 triliun. Jadi, kami ingin memperoleh gambaran dari BUMN tentang bagaimana realisasi program kerja terkait pengelolaan PMN,” ucap Wahyu…
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi ke kantor DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 29 Agustus 2023. Sosialisasi ini diikuti sejumlah elemen mulai dari Anggota Dewan hingga aparat penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi Jateng dan Aparat Kepolisian. Dalam sosialisasinya, MKD menyampaikan sejumlah hal mulai dari tugas dan fungsi MKD, hak imunitas, hingga penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus legislator. Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun mengatakan bahwa sosialisasi berkaitan dengan tugas dan fungsi MKD yang dikuatkan lewat UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat…
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakini kualitas udara di Jakarta yang belakangan ini semakin memburuk dengan ditandai meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa dikendalikan dengan penanganan secara holistik atau secara menyeluruh dan berkesinambungan. “Kalau semua pihak, baik pemerintah, swasta, terutama masyarakat secara sadar mau bergotong-royong menerapkan kebijakan menuju udara bersih secara berkesinambungan, maka pada saatnya, polusi udara di Ibukota bisa kendalikan,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2023). Dia menilai, Jakarta bisa mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan Pemerintah Tiongkok saat negara tirai bambu tersebut dikepung polusi udara yang ekstrem. “Kita bisa belajar dari…
© Politikparlemen.co