- Atalia Praratya Soroti Kualitas dan Kenyamanan Layanan RS Siloam Balikpapan
- Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU
- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
- Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan
- Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting
- Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi
- BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila
- Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia
Penulis: redaksi
DPR RI siap menyelenggarakan The 44th Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau Sidang Umum AIPA ke-44 yang akan digelar pada tanggal 5 sampai 11 Agustus 2023 mendatang di Jakarta. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Indonesia dipercaya memegang Presidensi AIPA akan menjadi tuan rumah bagi 433 delegasi dari 20 negara ASEAN maupun observer yang saat ini sudah mengkonfirmasi kedatangannya. “SIUM AIPA ini sejalan dengan Keketuaan Indonesia di KTT Asean. Penyelenggaraan ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari dan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pimpinan DPR. Bahwa kita mempersiapkan bukan hanya substansi, tapi juga penyelenggaraan ini harus benar-benar dipersiapkan secara baik,”…
Komisi III DPR RI menyoroti kasus Asfiyatun (60), seorang ibu penjual gorengan keliling di Surabaya yang dihukum 5 tahun penjara karena menerima paket narkoba milik anaknya. Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mengingatkan kepada penegak hukum mengenai pentingnya keadilan yang berlandaskan hati nurani. “Sungguh disayangkan, kejahatan yang dilakukan sang anak harus ditanggung ibunya juga. Saya memahami keadilan harus ditegakkan, tapi kita jangan sampai lupa bahwa keadilan juga harus berlandaskan pada hati nurani,” jelasnya melalui rilis yang diterima Politikparlemen.co, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Kasus ini bermula saat Asfiyatun didatangi seseorang berinisial P yang mengatakan dirinya memesan paket ganja kepada Santoso yang tak…
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menyoroti tewasnya terduga pelaku kasus narkoba yang dianiaya oleh tujuh anggota Polri. Dia meminta agar pelaku penganiayaan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan dia menegaskan kepada polisi untuk menjalankan proses penyidikan kasus tanpa melakukan pelanggaran. “Jangan karena kurangnya bukti dalam penyidikan kemudian memakai jalan pintas dengan menganiaya demi mengejar pengakuan tersangka,” tegas Johan dalam rilis yang diterima Politikparlemen.co, Rabu (2/8/2023). Seperti diketahui, tujuh oknum polisi Polda Metro Jaya menjadi tersangka dan telah ditahan karena diduga menganiaya pelaku narkoba berinisial DK (38). Satu orang lagi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kini berstatus DPO.…
Anggota Komisi Il DPR RI Guspardi Gaus menyebut Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memperjelas status tenaga honorer. Pengesahan RUU ini nantinya mempertegas tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer Indonesia. Lewat RUU ini juga para tenaga honorer dapat diakui dengan baik. Terpenting, mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. “DPR dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya, 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir, apakah di ASN PPPK Full Time atau PPPK Part Time,” kata Guspardi kepada wartawan,…
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2023. Sementara, Pemilu 2024 digelar pada Februari 2024 atau selang beberapa bulan setelah keduanya pensiun. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai, idealnya pergantian Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dilaksanakan setelah Pemilu 2024. “Idealnya adalah Panglima TNI dan KSAD ini dilakukan pergantian setelah pemilu karena sangat dekat,” kata Bobby dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Senin (31/7/2023). Hanya saja, lanjutnya, jika memang kondisi pergantian tersebut ingin diberlakukan, maka harus dilakukan revisi tentang UU TNI. “Akan tetapi…
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, birokrasi yang berkapasitas dan berintegritas menjadi instrumen untuk memajukan negara Indonesia. Oleh sebab itu dia menegaskan agar urusan struktural dalam birokrasi perlu dibenahi secara baik dan komprehensif. Termasuk masalah honorer yang ada di kementerian dan lembaga pemerintah, dia pun menunjukan keberpihakannya kepada tenaga honorer yang sudah memiliki kontribusi pada lembaga negara agar diberikan hak yang layak, dia pun menegaskan tidak akan ada PHK honorer. “Kami sudah punya payung hukum yang berupa kesepakatan, belum dalam bentuk undang-undang, karena masih direvisi, kesepakatanya adalah kementerian PAN-RB mewakili Pemerintah dan Komisi II mewakili DPR RI…
Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Arini Wijayanti menyatakan pihaknya kedepannya akan memperdalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam penyusunan risalah sebagaimana yang telah diuji coba oleh Sekretariat Parlemen Korea Selatan (Korsel). Selebihnya, Arini mengungkapkan adanya kesamaan dalam inovasi pelayanan kesekretariatan yang diterapkan antara Setjen DPR RI dengan Sekretariat Parlemen Korea khususnya di Biro Persidangan I dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu disampaikan Arini usai menerima Courtesy Call of Delegation of Proceedings Division of National Assembly Republic of Korea di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Hadir dari Sekretariat Parlemen Korea Selatan yaitu Mr. Kim Kwangho (Officer…
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengingatkan rencana kerja sama PT Taspen dua tahun silam terkait pinjaman bantuan modal usaha bagi para pensiunan pegawai Setjen DPR RI yang hingga saat ini belum terlaksana. Dimana dua tahun lalu Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bersama PT Taspen sempat berencana untuk membuat program bagi para pensiunan di Setjen DPR, berupa pinjaman atau bantuan modal usaha. “Tapi hingga saat ini belum terlaksana. Ke depan saya akan bicarakan lagi dengan Taspen, apakah program tersebut masih dimungkinkan untuk dijalankan. Supaya ada tambahan permodalan bagi para pensiunan atau pegawai Setjen DPR yang sudah masuk masa purna…
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan, jangan ada lagi pasien pengguna BPJS Kesehatan yang mendapat penolakan perawatan. Memberikan perawatan bagi masyarakat seyogyanya sudah menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah yang melayani jalur BPJS. “Yang paling utama saat ini adalah, bagaimana fokus pada pelayanan BPJS. Kita ketahui bersama, masih ada rumah sakit yang bandel dengan menolak pasien BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7/2023). Selain itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini mengungkapkan ada keresahan di masyarakat terkait kuota pasien BPJS Kesehatan di tiap rumah sakit yang memungkinkan adanya…
Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI menggelar rapat koordinasi terkait tata kelola kearsipan digital, pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (Simfoni) serta Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Komisi VI DPR RI Dewi Resmini menyampaikan salah satu poin diskusi yang mengemuka yaitu evaluasi aplikasi Simfoni. Adapun, Simfoni merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyampaian surat-surat, bahan-bahan rapat maupun laporan singkat risalah dengan stakeholder mitra kerja Komisi di DPR RI yang telah dilakukan sejak tahun 2019. “Kami ingin mendapat…
© Politikparlemen.co