Penulis: redaksi

Agresi brutal yang dilakukan Israel di wilayah Gaza Palestina layak disebut kejahatan kemanusiaan dan Israel harus diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Sabtu (04/11/2023). Menurut Jazuli apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan terbesar dan agresi yang dilakukan Israel sangat brutal melampaui batas-batas kemanusiaan yang beradab. Berbagai aturan hukum humaniter internasional diabaikan Israel, semua yang tidak dibolehkan dalam perang dilakukan oleh Israel. “Kita semua menyaksikan di depan mata dan liputan berbagai media, Israel membombardir rumah dan pemukiman warga Gaza, membom rumah sakit, tempat pengusian,…

Kepala Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko mengungkapkan Diskominfo Kota Dumai masih memiliki kendala dalam implementasi pengumpulan program satu data. Salah satunya mengenai masih adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait yang membuat mereka kesulitan mengumpulkan data. Untuk mengatasi kendala tersebut, mereka terus melakukan koordinasi ke perangkat daerah yang berkaitan dengan data sektoral, baik melalui alat telekomunikasi maupun turun langsung ke lapangan untuk pembinaan data. “Sebetulnya permasalahannya hampir sama yah, dalam pengumpulan data biasanya masih ada ego sektoral. Tapi kita sepakat, bahwa program satu data ini penting maka kita sebagai wali data akan selalu berkomunikasi…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri Aksi Bela Palestina yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pagi ini. Di depan massa aksi, Puan berorasi mengutuk keras kekejaman agresi militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 9 ribu jiwa. Acara yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023) ini turut dihadiri oleh 1,5 juta massa aksi dari berbagai penjuru Indonesia. Nampak pula sejumlah tokoh hadir, seperti Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid hingga tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin.…

Konstelasi politik pipres 2024 kian memanas. Saling sindirpun tak bisa dihindarkan antara masing-masing kubu tim pemenangan. Salah satu yang masih menjadi perhatian public adalah sindirian politisi Adian Napitupulu yang diduga ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Adian menyebutkan bahwa partainya memberikan banyak hal kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. “Ada yang minta jadi gubernur, dikasih… ada yang minta anaknya jadi Wali Kota dikasih, menantunya jadi wali kota dikasih,” ujar Adian di salah satu media beberapa yang lalu.Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Muda Saleh menilai bahwa sindiran Adian tidak berdasar, dan bisa menimbulkan kegaduhan hingga bisa berdampak…

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) akibat mengabulkan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana yang dibacakan amar putusannya, Senin, 16 Oktober 2023. Praktisi hukum, Ali Lubir menilai pelapora Majelis Hakim MK sebagai tindakan yang tidak masuk akal lantaran tuntutan pelapor tidak sesuai. “Pelaporan terhadap Majelis Hakim terbilang tidak masuk akal, sebab pelapor diduga meminta MKMK untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ali Lubis. Ali Lubis mengutip Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 terkait kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif RI. “Sudah sangat tegas dan jelas (pasal…

Panitia Musyarawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi Peraturan DPD No.6/2012 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan DPD RI, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/11/2023). Rapat itu dibuka oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dan dihadiri para senator, Darmansyah Husein sebagai Koordinator Tim Program Panmus DPD RI dan anggota tim yaitu Achmad Sukisman, Mohammad Afnan Hadikusumo, Amang Syafrudin, Dedi Iskandar Batubara dan Fadel Muhammad. “Perlunya kebutuhan optimalisasi pengawasan DPD, khususnya dalam rangka memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik di daerah,” ucap Gita Ariadi membuka acara. Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan lembaga BPK RI setelah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus menara BTS Kementerian Informasi dan komunikasi. “Mengingat BPK adalah lembaga audit keuangan yang sangat diharapkan perannya dalam proses pemberantas korupsi. Kami ingin kejaksaan agung RI dapat mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/11). Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng reputasi lembaga BPK RI yang dikenal sangat profesional dan akuntabel. BPK RI adalah salah satu lembaga audit terbaik di…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, untuk DPR RI sebanyak 9.917 calon dan untuk DPD RI sebanyak 668 calon. Pengumuman disampaikan melalui Konferensi Pers Penetapan DCT DPR RI dan DPD RI Pemilu 2024 di Media Centre KPU, Jumat (3/11/2023), yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Fernando Sinaga memberikan tanggapannya melalui siaran pers yang dibagikan ke sejumlah media massa pada Sabtu (4/11/2023). Fernando Sinaga sudah masuk dalam…

Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merupakan satu-satunya cara menjelmakan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema ‘Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa’ di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Seminar menghadirkan Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dan Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN. “Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang dirumuskan oleh para…

Advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi (APK) menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa membatalkan putusan MK yang sudah dibacakan dalam persidangan. Hal ini disampaikan Koordinator APK, Raden Elang Mulyana menanggapi polemik laporan terhadap para hakim MK, usai putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres. “Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) dalam arti sah memiliki kepastian hukum dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun,” tegas Elang dalam…