Penulis: redaksi

Komisi I DPR RI menjadwalkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap KSAD Jenderal Agus Subiyanto pada 14 November sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan fit and proper test bisa lebih cepat jika ada permintaan dari pimpinan DPR. “Kurang lebih seperti itu (tanggal 14 November). Tapi kita lihat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepat,” kata Meutya kepada tim Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Meski penugasan fit and proper test belum sampai ke Komisi I DPR. Namun, Meutya memastikan bahwa semua prosesnya harus selesai sebelum 21 November.…

Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin meminta ada perhatian khusus pada potensi penyebaran hoaks di media sosial pada perhelatan Pemilu 2024. Ia pun menyarankan agar aparat penegak hukum (APH) membentuk badan anti hoaks. “Saya kira kepada penegak hukum ada bagusnya untuk mulai menyorot penyebaran hoaks dan kampanye hitam sedini mungkin. Jika perlu, bikinlah badan atau unit kerja yang khusus untuk memberantas hal seperti ini. Unit kerja tersebut juga menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum menunjukkan atensinya terhadap pemilu di Indonesia,” kata Yanuar dalam diskusi bertajuk “Bersama Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2024” di Gedung DPR RI, Senayan,…

Tercatat hingga akhir September 2023, utang pemerintah mengalami peningkatan dari semula Rp7.891,61 triliun di bulan Agustus menjadi Rp7.870,35 triliun atau naik Rp21,26 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengingatkan agar utang pemerintah seharusnya digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. “Kalau dari dahulu kita selalu mengkritik supaya utang ini, utang yang produktif. Kalau utang ini produktif artinya kemampuan bayarnya langsung ada. Nah, tapi kalau utang itu tidak produktif artinya return atau benefit yang kita bangun dari uang utang ini masih panjang kan itu menjadi beban,” ujarnya saat mengomentari naiknya jumlah utang pemerintah sekitar Rp21 triliun di bulan September.…

Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terkait dengan pelaksanaan Grass Root Refinery (GRR) PT Pertamina. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto itu menekankan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Tuban meminta dukungan terhadapnya agar Pertamina mengakomodasi masyarakat secara adil dan merata untuk ikut berpartisipasi. Demikian disampaikan Sugeng saat membacakan salah satu butir catatan audiensi Komisi VII DPR RI dengan DPRD Kabupaten Tuban di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). Dalam kesempatan itu Sugeng menegaskan bahwa semua proyek pembangunan termasuk GRR Tuban, tentunya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyakat Indonesia, khususnya…

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi melakukan Rapat Konsolidasi Teknis terkait rencana mendatangi pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan di Gedung Nusantara IV pada Jumat, 10 November 2023. Menurut LaNyalla, nantinya Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan Maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke -VI, Try Sutrisno, dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan MPR. “Adapun isi maklumat adalah desakan kepada MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum Perubahan di…

Lembaga survei PatraData Research Consulting merilis temuan terbaru mengenai elektabilitas capres jelang pemilu 2024 pada Kamis, 2 November 2023. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head to head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%. Sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8% suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head to head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9% sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. “Head to head antara ketiga nama calon presiden menunjukan bahwa Prabowo Subianto unggul secara secara signifikan dari Ganjar Pranowo ataupun…

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendorong aturan turunan UU ASN agar segera diselesaikan. Pihaknya mengatakan akan terus mengawal aturan turunan UU ASN agar tetap sesuai dengan ruh dan konten yang ada. “Karena itu kita akan kawal agar PP (Peraturan Pemerintah) nya betul-betul sesuai dengan ruh dan konten yang ada di undang-undang dan betul-betul bisa memberi kabar gembira bagi para ASN dan calon ASN, honorer dalam hal ini,” ujarnya kepada politikparlemen.co, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Mardani menambahkan, beberapa hal yang nantinya diatur lebih jelas di aturan turunan UU ASN adalah tentang standardisasi ASN, migrasi…

Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (FGPAK). Dalam pertemuan tersebut, FGPAK menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen terutama mengenai kurangnya sumber daya manusia. Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan pun menyatakan akan membantu menyampaikan persoalan tersebut dan melakukan pengawasan terhadap mitranya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. Betul sekali tempatnya sangat tepat di Komisi X, di mana kami di sini dari berbagai partai politik tidak mengenal terkait dengan pilihan-pilihan kami. Tapi ketika menerima aspirasi dari berbagai…

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto ditunjuk sebagai Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (RUU Kelautan). Menanggapi, dirinya memastikan pembahasan RUU tersebut akan digelar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar Nawacita Indonesia terwujud. “Kelautan ini kan sesungguhnya ini masa depan kita. Bangsa kita memiliki Nawacita. Memiliki potensi dahsyat. Kalau lautan ini bisa kita jaga, maka potensinya akan menjadi multiplier effect. Jadi, penting bagi kita menjaga (pembahasan) undang-undang ini,” ucap Utut kepada Parlementaria usai agenda Penetapan Pimpinan Pansus RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di…

Upaya untuk terus membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. “Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD…