- Selly Andriany Ingatkan Program dan Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Selaras dengan RPJMN
- Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas
- Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi
- Anggaran Mitra Komisi VIII Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
- Perpusnas Didorong Jadi Corong Literasi Peradaban Bangsa
- Atalia Praratya Soroti Kualitas dan Kenyamanan Layanan RS Siloam Balikpapan
- Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU
- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
Penulis: redaksi
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi (APK) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak berbagai upaya yang sifatnya menunda penetapan capres-cawapres. Hal ini disampaikan Koordinator APK, Raden Elang Mulyana menanggapi pihak yang berupaya mencegah KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu. “Kami Advokat Pengawal Konstitusi (APK) menyatakan sikap agar KPU RI menolak setiap permohonan dari pihak manapun yang bermaksud melakukan penundaan penetapan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dan agar kiranya KPU RI tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku,” kata Elang dalam keterangannya, Kamis, 2 November 2023. Elang juga meminta KPU untuk…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa DPR RI selalu konsisten dalam memperjuangkan atau menyuarakan persoalan Palestina, baik lewat group kerjasama bilateral maupun di berbagai forum dunia. Dimana saat ini Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Palestina DPR RI terus bekerja sama dengan Aqsa working group (AWG) dan juga sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya. “Hari ini kami menggelar focus group discussion (FGD) tentang Palestina, yang dihadiri oleh duta besar zuhair al-shun, duta besar Palestina untuk Indonesia, duta besar sudan untuk Indonesia, duta besar maroko untuk Indonesia dan perwakilan dari Iran serta juga anggota DPR RI yang tergabung…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengingatkan Kementerian BUMN untuk berhati-hati dalam rencana melakukan merger beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara (Holding Perkebunan) menjadi tiga entitas bisnis utama. Karena aksi tersebut berpotensi melanggar aturan perundangan. Aksi tersebut dipastikan menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya ingatkan agar rencana itu tidak dipaksakan, karena pelanggaran aturan itu berakibat sanksi, sampai pada tingkat pencabutan ijin usaha,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan, Kementerian BUMN lewat Holding Perkebunan berencana melakukan aksi korporasi berupa proses…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin angkat bicara terkait adanya upaya politik hak angket anggota DPR terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca ditetapkan keputusan batas usia minimal Calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hasil keputusan MK bersifat final dan mengikat tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun. Mempertanyakan hasil keputusan MK artinya mendelegitimasi supremasi hukum dan konstitusi itu sendiri. “Proses dan hasil keputusan lembaga peradilan termasuk MK tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik sesaat. Bahwa terjadi kontroversi akibat hasil keputusan MK, maka hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu…
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke partai politik untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres. Junimart menilai KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah apapun terkait PKPU. “Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para Ketum parpol? Dimana diaturnya? Karena yang kita pahami, bahwa dalam UU Nomor 7 itu pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR,” ungkap Junimart dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa malam (31/10/2023).…
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan agar DPR menggulirkan hak angket terkait polemik yang terjadi saat ini di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Masinton di saat interupsi Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sebelumnya, Masinton mengungkit Putusan MK yang berkaitan dengan perubahan aturan terkait batas usia seseorang untuk bisa berkompetisi sebagai Capres dan Cawapres. Adanya perubahan tersebut menjadi pertimbangan Masinton untuk mengajukan hak angket terhadap lembaga produk dari reformasi itu. “Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi, kita mengalami satu…
BKSAP-AWG Gelar Bulan Solidaritas Palestina 2023: Bergerak Berjamaah, Tolak Pembagian Masjid Al-Aqsa
Parlemen Indonesia kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam membela kemerdekaan Palestina. Sehari usai pengalungan syal khusus yang dikenakan secara simbolik masing-masing Anggota DPR RI jelang pembukaan Rapat Paripurna ke-8 Selasa (31/10), DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam kolaborasi yang diinisiasi Aqsa Working Group (AWG) menggelar pembukaan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023 pada Rabu (1/11/2023). Atas kolaborasi dan dukungan dari BKSAP DPR RI, acara pembukaan BSP 2023 dapat digelar di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI dan akan dibuka langsung secara simbolis oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Pembukaan BSP tersebut semakin dilengkapi dengan forum diskusi…
Komisi II DPR RI dan KPU RI menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa malam (31/10/2023). “(Komisi II bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum…
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 (lima) ketua parlemen negara ekonomi berkembang, yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA pada 20 November 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Puan dalam Pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). “Pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen,” ujar Puan. Penyelenggaraan MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 akan dilaksanakan di Jakarta akan dengan mengusung tema…
Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong Indonesia untuk mendukung Palestina atas tindakan Israel. Ia menilai, tindakan Israel yang menimbulkan banyak korban tersebut adalah hasil dari adanya dukungan dari Negara Amerika dan Uni Eropa. “Israel akan terus membabi buta melakukan serangan kepada negara Palestina karena adanya dukungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Padahal Amerika dan Uni Eropa, yang katanya, selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menolak terorisme. Tetapi untuk kasus rakyat Palestina, mata mereka buta, telinga mereka pekak, mulut mereka bisu, dan hati nurani mereka hilang. Entah logika apa yang mereka pakai saat ini,” ujar Syahrul ketika menyampaikan interupsi…
© Politikparlemen.co