Penulis: redaksi

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester I tahun 2023 . “Kami sangat bersyukur Anggota Komite IV dapat berkunjung ke Maluku Utara hari ini, dan selaku Anggota DPD dari Dapil Maluku Utara berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Maluku Utara” kata Ikbal Djabid dalam sambutannya selaku koordinator tim Kunjungan kerja (6/11/2023).Ketua Komite IV DPD RI KH. Amang Syafrudin, Lc menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BPK Maluku Utara yang telah…

Komite I DPD RI Mengecam Keras Terjadinya Genosida Dan Tragedi Kemanusiaan Di Palestina dan akan membentuk kaukus DPD RI untuk kemerdekaan Palestina. Hal tersebut diungkapkan sebagai pernyataan sikap Komite I pada rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI, terkait isu Palestina dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/11/2023). Pada rapat kerja tersebut, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mendukung upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dalam upaya diplomasi agar Palestina diakui sebagai negara yang merdeka…

Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada Senin (6/11) di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) yang didampingi Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP., senator daerah pemilihan Sulawesi Utara, mengawali sambutannya menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dengan melakukan dialog langsung dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan…

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah agar pemangkasan anggaran Transfer Pusat ke Daerah (TKD) dikecualikan pada daerah Terluar Terdepan dan Tertinggal (3T). Hal ini disampaikan Sultan menyusul pernyataan Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa terus menggantungkan keuangannya dari Transfer Ke Daerah (TKD). Dia mengatakan anggaran TKD untuk setiap daerah bakal terus berkurang. Menurutnya, upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah merupakan bagian dari tujuan diterapkannya otonomi daerah. Namun hal itu perlu diterapkan secara hati-hati dan terukur sesuai kemampuan dan daya tahan fiskal setiap…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Dorong Pemerintah Libatkan Daerah Dalam Penyusunan Regulasi Nasional termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri. Hal ini dibahas pada RDPU BULD DPD RI pada monitoring tindak lanjut atas Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. “Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menggali informasi perkembangan seputar persoalan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi dari Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023,” ucap Wakil Ketua BULD DPD RI Lily Amelia…

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) selalu mendukung upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk mengembalikan Konstitusi Indonesia kepada Konstitusi rumusan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang menggambarkan sepenuhnya nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo dan jajaran pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. “Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional transportasi publik. Khususnya terkait penyajian fasilitas yang diharapkan semakin menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi publik, mulai dari kereta cepat hingga Light Rail Transit (LRT). “Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati. Ada apresiasi tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V. Nah karena pelayanan, tentu bagian dari kita pengawasan itu juga bagian dari kita…

Komisi X DPR RI secara resmi menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Laporan tersebut berisi sejumlah tinjauan masalah dan rekomendasi guna memaksimalkan peran perpustakaan di Indonesia untuk meningkat literasi generasi bangsa. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius memperbaiki tingkat literasi. Baginya, isu ini harus segera ditindaklanjuti demi mempercepat perbaikan kualitas pendidikan Indonesia, baik sisi peningkatan minat dan kemampuan pemahaman baca. … isu ini harus segera ditindaklanjuti demi mempercepat perbaikan kualitas pendidikan Indonesia … “Setelah laporan ini kami serahkan, kami…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kejaksaan atau kepolisian sebagai pendamping dalam mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk di dalamnya penetapan pemberian Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. “Untuk mengantisipasi celah-celah terjadinya pelanggaran hukum kami mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan perjanjian, MoU (memorandum of understanding) dengan pihak kejaksaan ataupun kepolisian. Hal ini semata sebagai pendampingan prosedur, bukan pendampingan teknis ya. Bahwa seluruh prosedur sudah dijalankan dengan bagus dan sudah disupervisi oleh kejaksaan sebagai pengacara Negara, maupun penegak hukum di republik ini kan kepolisian,” ujar Bambang…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah kerajaan Arab Saudi sehingga bisa memperoleh kuota tambahan sebanyak 20 ribu. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada masa tunggu jemaah, yang harapannya, bisa dipangkas dengan signifikan. “Sejujurnya, ketika kami reses beberapa waktu lalu, masalah masa tunggu ini yang menjadi keprihatinan banyak konstituen kami. Karena ada yang harus menunggu hingga 40 tahunan lebih, sementara usia mereka saat ini ada yang sudah kadung menginjak 50-an bahkan sudah sepuh,” kata Wisnu dalam keterangan pers yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Wisnu mengatakan, penambahan kuota ini pastinya akan membawa konsekuensi…