Penulis: redaksi

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan salah satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) adalah terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan alias kementerian baru. “Bagi kami di Komisi II yang bertugas konstitusional sebagai pengawas, penganggaran dan legislasi, kami berkomitmen pada periode ini untuk bisa menghadirkan solusi terbaik. Misalnya, KemenPAN-RB yang merupakan kementerian yang paling tunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lembaga/badan yang baru saja dilantik,” ujar Rifqi, begitu ia biasa disapa, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB, BKN, LAN,…

Pimpinan Komisi XIII DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir guna membahas beberapa agenda serta prioritas undang-undang untuk satu tahun ke depan. Termasuk juga mengenai supporting system yang diperlukan Komisi XIII sebagai komisi baru. “Pak Adies memberikan banyak pandangan, banyak masukan untuk bagaimana termasuk karena kita kan belum ada ruang pimpinan, supporting system-nya, ruang sekretariatnya juga belum ada. Tapi tidak mematahkan spirit kita lah. Yang penting ini kan komisi baru, spiritnya baru, walaupun yang lain-lain masih terbatas,” ujar ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta,…

Presiden RI Prabowo Subianto resmi menetapkan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) yang ada di kabinet Merah Putih. Perubahan nomenklatur itu bukan hanya soal nama dan jumlah, tapi ada pula beberapa kementerian yang kini tak lagi bernaung ke kementerian koordinator, melainkan langsung melapor ke sang Presiden, satu diantaranya yakni Kementerian Keuangan. Menyoroti hal ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis yang baik. Menurutnya, dengan keputusan tersebut akan tercipta koordinasi yang efisien antara Presiden dan Menteri Keuangan terkait kebijakan-kebijakan penting, termasuk mengenai jalannya APBN. ”Itu menurut saya membuat efisiensi akan lebih berjalan lebih bagus,…

Pimpinan Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir dalam rangka membahas program kerja Komisi XI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. ”Ini kan di awal masa sidang, jadi kita mau mengatur kira-kira persidangan-persidangan yang akan dilakukan, rapat-rapat dengar pendapat di Komisi XI dengan mitra-mitra kerja, dimulai kapan, kemudian yang dipanggil nanti siapa-siapa saja terlebih dahulu,” kata Adies usai Rakor dengan Pimpinan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan tidak ada perubahan mitra di…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengikuti upacara bersama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman depan Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Menyuarakan pentingnya melindungi nilai-nilai nasionalisme di era globalisasi, Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, menegaskan pentingnya peran pemuda, terutama di kalangan pegawai Setjen DPR RI dalam institusi pemerintah. Setjen DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung DPR RI, ucapnya, akan selalu berkembang beradaptasi untuk menghadapi segala tantangan dan tuntutan untuk mendukung setiap kerja DPR RI sekaligus memenuhi kebutuhan publik. Maka dari itu, ia menyampaikan bahwa pegawai…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut positif langkah strategis pemerintah Indonesia yang mengajukan diri untuk bergabung dalam kelompok ekonomi BRICS Plus, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan beberapa negara berkembang (emerging countries) lainnya. Sebagai wakil rakyat yang berfokus pada bidang ekonomi dan keuangan, Fathi melihat potensi besar dalam keanggotaan ini untuk memperjuangkan hak dan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam sistem ekonomi global. “Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, kita berpeluang memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang atau ‘Global South’ dalam isu-isu strategis, seperti pembangunan berkelanjutan, reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif, serta solidaritas antarnegara berkembang,”…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menekankan bahwa visi swasembada yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan nasional dan meminimalisir ketergantungan pada negara lain. Ia menjelaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah kunci untuk mencapai ketahanan nasional yang kuat, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. “Pesan Presiden Prabowo sangat relevan dengan visi yang selama ini diperjuangkan oleh FPKS. Kami percaya bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan lokal, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (27/10/2024). Ia…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menanggapi target Presiden Prabiwo yang disebut bakal menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan rencana tersebut disampaikan dalam retret menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Rifqinizamy menjelaskan, pada prinsipnya, Komisi II menyambut baik sikap dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target penyelesaian infrastruktur dan pembangunan ekosistem di Kawasan IKN tersebut. Karena itu, ia menegaskan Komisi II akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang dimiliki, baik dari sisi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. “Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendukung satu di antara program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan rumah sakit (RS) di daerah terpencil. Menurutnya, pemerataan RS sangat penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan jadi lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Edy menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). “Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah 3T. Kita perlu memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan kualitas kesehatan yang sama,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di…

Pansus Hak Angket Haji DPR RI telah menyampaikan lima rekomendasi yang disampaikan Ketua Pansus pada Sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2024, lalu. Satu di antara rekomendasi tersebut adalah revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan, rekomendasi Pansus Haji untuk merevisi Undang-Undang Haji penting…