- Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
- Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
- Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
- BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
- Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
- Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
- Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
- Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Penulis: redaksi
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba sangat prihatin dengan kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini. Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak. Ia pun mendukung langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Namun, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan…
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin (Fraksi PDI-Perjuangan), berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Dalam rapat tersebut, hadir juga Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro (Fraksi Partai Golkar), Imron Amin (Fraksi Partai Gerindra). Dalam wawancara pasca-rapat, TB Hasanudin menjelaskan beberapa poin penting yang dibahas, terutama terkait anggaran dan koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Anggaran sampai sekarang tidak ada masalah. Kami sudah pada track yang digariskan sesuai aturan perundang-undangan,” kata Hasanudin, menegaskan bahwa anggaran MKD masih dalam jalur yang sesuai dan…
Presiden RI Prabowo Subianto akan memberi pembekalan lanjutan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10/2024). Agenda tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pembekalan lanjutan kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dave menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai. “Ini adalah salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan base-nya beliau,” kata Dave kepada media di Gedung Nusantara II,…
Badan Legislasi DPR RI kembali menggelar Rapat Pleno dengan Badan Keahlian DPR RI, usai pada Selasa (22/10) lalu, Rapat Paripurna menetapkan keanggotaan Baleg Periode 2024-2029. BK DPR merupakan support system Baleg dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Anggota Baleg DPR RI Reni Astuti berharap ke depan, undang-undang yang dihasilkan oleh Baleg tidak menimbulkan banyak gugatan di masyarakat. Ia pun berharap setiap undang-undang yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Saya sebagai Anggota Baleg tentu berharap zero gugatan undang-undang, sehingga kemudian undang-undang yang dihasilkan itu memang bisa implementatif dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Reni kepada politikparlemen.co, di Gedung Nusantara I, DPR RI< Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Sebagai…
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyoroti kebijakan Prabowonomics yang diusung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah yang berani dan visioner. “Kami melihat Prabowonomics sebagai kebijakan yang berani dan visioner. Ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Diketahui, Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Sukamta…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Presiden Prabowo Subianto dipecah menjadi tiga nomenklatur kementerian. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menyambut baik dipecahnya Kemendikbudristek tersebut. Ia menilai langkah ini dapat membuat masing-masing bidang lebih fokus dan detail dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. “Kalau saya secara pribadi ini bagus, anggaran Rp650 triliun (Rp722,61 triliun anggaran pendidikan pada Rancangan APBN (RAPBN) 2025,red) itu cukup besar, nah apabila ada yang namanya Dasmen, Dikti, dan Ristek…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Agenda tersebut diselenggarakan untuk memperoleh masukan yang konstruktif guna menyempurnakan draft standar pelayanan kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum DPR RI yang dilakukan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR RI. “Forum konsultasi publik itu bagian dari proses bisnis ketika kita akan menyusun standar pelayanan yang hari ini di dua layanan, kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum. Dengan penyelenggaraan FKP ini kita berharap pelayanan yang disusun akan mencerminkan keinginan, akan mencerminkan kebutuhan bagi pengguna…
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sempat terhenti di periode sebelumnya. Dalam suasana yang optimis, Willy mengungkapkan rencana rapat dengan mitra komisi, termasuk Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk merumuskan langkah konkret dalam pengesahan RUU yang dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. “Bersama mitra, kami akan memastikan bahwa undang-undang ini memiliki irama, frekuensi, dan kebutuhan kerja yang sama. Kami tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Willy, dengan semangat yang jelas terlihat di wajahnya usai penetapan pimpinan Komisi XIII, Rabu (23/10/2024). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan di…
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tetap menjadi prioritas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Subardi. Pada rapat perdana Baleg, Rabu (23/10/2024), RUU PPRT masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional yang akan diselaraskan kembali pada periode 2024-2029. Subardi memastikan dirinya akan memperjuangkan RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu. “Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi usai rapat perdana di Baleg, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/10/2024). RUU PPRT mendesak disahkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum pada Pekerja Rumah…
Kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan ringan terhadap muridnya, sebuah insiden yang memunculkan polemik mengenai keadilan dalam pendidikan dan peran sistem hukum dalam menyelesaikan perkara yang sarat dengan hubungan kemanusiaan. Kasus ini bermula pada April 2024, ketika Supriyani dilaporkan oleh orang tua muridnya ke Polsek Baito. Langkah-langkah hukum pun diambil oleh pihak kepolisian hingga berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Andoolo. Meskipun demikian, suara publik, terutama dari kalangan pendidik, kian lantang menyerukan penerapan keadilan restoratif. Anggota…
© Politikparlemen.co