Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan persepsi keliru di masyarakat seakan DPR menolak RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga negara, DPR RI memiliki komitmen untuk ikut dalam pemberantasan korupsi di tanah air. “Menyinggung soal RUU Perampasan Aset, saya ingin menegaskan bahwa ini kan sedang dibangun opini di luar seakan-akan DPR menolak. Saya di forum ini menegaskan bahwa kami ini sedang menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujar Doli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dengan LBH APIK, JPRR dan ICJR tersebut, Doli…

Anggota Baleg DPR RI Almuzzammil Yusuf berharap Baleg DPR RI periode 2024-2029 saat ini memperhatikan kembali prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Sebab, menurutnya, Baleg DPR RI periode lalu kerap menyusun RUU dalam waktu singkat, salah satunya RUU Pilkada. “Saya harus jujur katakan dalam periode Baleg kita kemarin ada undang-undang yang (dibahas hanya) tiga hari, seminggu, satu hari,” kata Almuzammil dalam rapat pleno Baleg DPR RI evaluasi Prolegnas RUU tahun 2020-2024 kepada media di Jakarta, Senin (28/10/2024). Politisi Fraksi PKS ini menyebut, Baleg dan pemerintah saat itu menyepakati pembahasan tingkat pertama RUU Pilkada dalam waktu kurang dari 12 jam. Dampaknya, tidak…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkumpulan tidak bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasalnya, jika UU Ormas dihapus, ia menilai seperti mencabut ‘akar demokrasi’ dari masyarakat Indonesia. Sebab itu, dibandingkan menghapus, menurutnya, RUU Perkumpulan akan lebih baik tetap hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya UU Ormas. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Saya kira, Undang-Undang Ormas ini tidak bisa digantikan…

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini. “DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima politikparlemen.co, Rabu (30/10/2024). Sritex, yang merupakan salah…

Kasus kekerasan terhadap guru semakin marak dilaporkan oleh orang tua murid. Terbaru kasus guru honorer bernama Supriyani yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap siswa yang merupakan anak seorang polisi di Polsek Baito Sulawesi Selatan. Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang menarik perhatian publik. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merasa prihatin atas kejadian itu. Ia menilai berbagai penyebab meningkatnya kekerasan terhadap guru. Menurutnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru terus menurun. Ditambah lagi masalah disiplin siswa, kesehatan mental, dan tekanan akademis dan sosial yang tidak tertangani dengan baik juga menjadi penyebab. Hetifah juga menyoroti dampak negatif…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanpa adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Doli menanggapi tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan Baleg DPR. “Tapi dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (Baleg) ya, sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup,” kata Doli kepada media di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Apalagi, kata Doli, Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan bahwa korupsi harus dihilangkan. Ia menegaskan Prabowo dan DPR RI…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan agenda membahas program dan anggaran tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi penting untuk pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pencapaian pengumpulan zakat nasional hingga triwulan III-2024 yang berhasil mencapai Rp28,75 triliun. Angka ini, menurut Komisi VIII, menunjukkan kinerja yang signifikan dari Baznas dalam pengumpulan zakat. Namun, Komisi VIII meminta Baznas untuk terus memaksimalkan pencapaian ini agar target pengumpulan zakat nasional tahun 2025, yaitu sebesar Rp49,99…

Menyoroti evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2025, terutama dalam aspek pelayanan jemaah. Permintaan tersebut disampaikan Fikri saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Mochamad Irfan Yusuf, dan Dirjen PHU Hilman Latief ini, Fikri menyampaikan pentingnya evaluasi yang mendalam untuk menghindari kendala yang sama di tahun mendatang. Fikri…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti terkait adanya temuan kandungan berbahaya dalam anggur shine muscat berupa residu kimia/pestisida. Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Karantina terkait dengan peredaran anggur shine muscat tersebut di masyarakat. “Tadi pagi saya telpon (BPOM) karena ada informasi terkait yang namanya anggur muscat itu, itu enggak boleh masuk ke Indonesia karena banyak bahan kimia berbahaya. Saya tanya, kenapa kok BPOM enggak bergerak? dijawab, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari Badan Karantina,” tutur Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan mengundang semua mitra di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat ini digelar lantaran beberapa instansi mitra memiliki nomenklatur baru, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tugas pada masing-masing mitra. “Pada hari ini fokus kita, karena ini nomenklatur baru. Menteri Pekerjaan Umum itu fokusnya di mana saja sesuai pembidangan tugas dari Presiden? Kemudian Menteri Perumahan (dan kawasan Permukiman)? Ini penting karena merupakan pemecahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta dalam rapat tersebut. Mitra lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah Kementerian Desa dan Pembangunan…