- Adde Rosi Suarakan Perspektif Gender pada Resolusi terkait Penyandang Disabilitas di IPU
- Komisi I Dorong Penguatan Personel dan Alutsista Seiring Pembentukan 204 Satuan Baru TNI
- Muh Haris Dorong Pemerataan Edukasi Terkait Bencana Alam di Kebumen
- BAM Terima Aspirasi Warga Kebon Sirih Terkait Pembongkaran Masjid Al-Hurriyah
- Meitri Citra Wardani Dorong RUU Perubahan Iklim Perkuat Keadilan Iklim dan Tata Kelola Berbasis Sains
- Di Forum IPU, Mardani Dorong Demokrasi Beri Ruang Lebih Besar bagi Kaum Muda dan Perempuan
- Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
- Sigit Karyawan Yunianto Dorong Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di tanah air,” ujarnya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin(4/11/2024). Politisi dari Jawa Barat VIII ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. “Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang…
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, terutama mereka yang terkena dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini. Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit. “Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali…
Banyaknya keluhan warganet Indonesia khususnya mereka yang sering mengunggah konten-konten terkait Palestina dan perjuangan serta penderitaan masyarakat di sana, yang sering di-takedown oleh platform media sosial naungan Meta, menjadi perhatian serius bagi DPR RI periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai bahwa Meta perlu dimintai klarifikas terkait banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia disebabkan sulitnya me-repost konten berkaitan dengan masalah Palestina di platform media sosial Meta (Facebook dan Instagram). “Sebagai contoh, dari laporan masyarakat ketika ada konten berhasil tayang di IG Story terkait dengan persoalan Palestina, maka postingan itu tidak lama kemudian dihapus oleh Instagram. Terkait hal ini, Meta perlu memberikan…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok khususnya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok. Mengingat karakteristik Kota Depok yang sangat padat hunian di samping masyarakatnya yang juga terdidik, Netty menilai, perlu ada keseimbangan dengan pelayanan kesehatan yang prima. “RSUD KiSA juga sudah mulai melengkapi sarana dan prasarana untuk penanganan penyakit degeneratif yang hari ini banyak melanda masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah ruangan sudah menggunakan alat pemeriksaan yang support terhadap penegakkan diagnosis penyakit kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU),” jelas Netty kepada politikparlemen.co usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik…
Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) dalam rangka meninjau operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw mengatakan fokus utama Kunsfik ini adalah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan infrastruktur transportasi KCJB. “Kami memberikan apresiasi kepada Kemenhub, KAI, KCIC dan KCI atas kerja kerasnya, sehingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dioperasikan sebagai alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern. Akhirnya, Indonesia telah menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat,” ucap Robeth Rouw saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Bandung, Kamis (31/11/2024). Roberth Rouw…
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dan rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, Kamis (31/10/2024). Abdul Hadi mengatakan Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan operasional proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat mobilitas antara dua kota besar, Jakarta dan Bandung, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut. Politisi PKS ini berharap agar pihak pengelola operasional KCJB terutama jajaran Direksi KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) berupaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang. “Proyek besar ini harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan. Kami mengapresiasi keberadaan KCJB…
Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Polda Sulawesi Selatan. Kunsfik tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kesiapan penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada November mendatang. Anggota Komisi III DPR RI asal Sulsel, Andi Amar Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Sulawesi Selatan sebagai daerah yang rentan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentam. Ia menekankan bahwa salah satu aspek yang perlu diwaspadai adalah penggunaan media sosial, yang sering kali melanggar hukum dan etika. “Sulsel ini daerah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum dalam pilkada serentak. Kami melihat di media sosial terlalu banyak…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa pihaknya akan terus fokus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menjelaskan kedepannya ada optimisme terkait hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera terwujud. “Terkait langkah dari BPK tentu ada tahapan-tahapan yang harus segera diselesaikan, seperti quick win, autogate, dan paspor online. Di mana paspor online ini bisa menjadi trigger pendapatan PNBP. Melihat pelayanan Tanjung Perak ini meningkat hampir 124 persen,” ujar Herman saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (01/11/2024). Kemudian, Herman juga menjelaskan bahwa BAKN harus…
Anggota Komisi I DPR RI Syamsul Rizal menegaskan pentingnya koordinasi intensif antaraparat dalam mengantisipasi potensi disintegrasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan Rizal usai pertemuan antara Komisi I DPR RI dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Yogyakarta pada Jumat siang (1/11/2024). Syamsul Rizal menjelaskan bahwa Komisi I tengah berupaya memetakan berbagai potensi kerawanan di seluruh provinsi di Indonesia menjelang pesta demokrasi daerah yang semakin dekat. Karena itu, pihaknya sudah meminta untuk mengoordinasikan kembali dan mengakumulasikan seluruh potensi kerawanan yang ada di Indonesia. “Pemetaan ini akan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga kebijakan…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mohamad Rano Alfath mengungkapkan alasan Komisi III melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Polda Kalimantan Timur. Salah satunya terkait banyak persoalan penegakan hukum di bidang sumber daya alam, sehingga mengakibatkan kebocoran penerimaan negara. “Komisi III DPR RI menemukan berbagai persoalan yang serius dalam penegakan hukum. Hal ini ditemukan baik melalui pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, juga melalui rapat-rapat kerja dengan mitra kerja, bahkan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, banyak temuan yang diperoleh terkait penegakan hukum. Dari banyaknya temuan tersebut, hal yang dirasa sangat serius adalah persoalan penegakan hukum di bidang sumber…
© Politikparlemen.co