Penulis: redaksi

Komisi IX DPR RI akan mengkonsultasikan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagakerjaan dengan masing-masing ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan pimpinan DPR. Hal itu sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) “Saya dengan pimpinan Komisi IX akan mengkonsultasikan kepada pimpinan DPR RI dan poksi-poksi, apakah akan menjadi usul inisiatif DPR melalui komisi atau melalui alat kelengkapan dewan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, melalui keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai respons cepat sangat dibutuhkan menindaklanjuti putusan MK…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjloknya penerimaan perpajakan. Anis menyebut berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). “Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di, Jakarta, Senin (4/11/24). Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. “Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendukung sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait dikabulkannya sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Diketahui, usai Putusan MK tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK. “Terkait penjelasan pemerintah yang merespons putusan MK, saya sangat mengapresiasi. Artinya Pak Prabowo cepat tanggap untuk memperhatikan nasib para tenaga kerja kita mulai dari upah, sistem…

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan Kementerian BUMN untuk menugaskan secara khusus satu di antara wakil menteri (wamen) untuk mengawasi kinerja BUMN Pangan. Usulan ini dilontarkannya lantaran kerja BUMN sektor pangan dinilai masih bermasalah. Salah satu masalah yang menurutnya belum terselesaikan adalah belum meratanya modernisasi sektor hulu hingga permainan rente yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan beras. Walaupun Holding BUMN Pangan terbentuk melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), ia menilai isu sektor pangan belum tuntas terselesaikan. “Kita tahu, sampai hari ini, semua BUMN Pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga…

Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menekankan pentingnya percepatan pembahasan undang-undang yang mampu melindungi industri rokok serta petani tembakau. Ia menyoroti kompleksitas dan tantangan besar yang dihadapi dalam menggolkan RUU Pertembakauan. “Dapil saya salah satunya Kabupaten Temanggung adalah kota tembakau. Jadi Pak Agus Parmuji ini beliau ketua umum APTI adalah teman diskusi saya kalau kami nongkrong malam-malam bersama dengan teman-teman petani tembakau,” ujar Sofwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Karena itu, ia amat…

Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Hukum dalam menyelesaikan proses transisi kelembagaan. Diketahui, Kementerian Hukum merupakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis tim transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target akan diselesaikan Juni 2025,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Kementerian…

Komisi XII DPR RI secara resmi telah menyepakati Pimpinan Komisi XII dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Nama-nama tersebut yaitu Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (F-Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi XII Dony Maryadi Oekon (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi (F-Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto (F-Partai NasDem) dan Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan (F-PAN). “Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi 12 DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?,” tanya Adies dalam lantas dijawab, “setuju” secara serentak oleh segenap Anggota Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi…

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0. “Terdapat poin yang cukup menarik yang membahas pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan audit di era revolusi industri 4.0, seperti sekarang ini dunia digital ini telah masuk ke segala sektor termasuk pada sektor akuntan ini menjadi tantangan bagaimana akuntan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Jefry dalam fit and…

Komisi XIII DPR RI bersepakat untuk menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepakbola yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. “Apakah Komisi XIII DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Kevin Diks, kedua saudari Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, ketiga saudara Estella Raquel Loupattij?,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang dijawab dengan seruan ‘setuju’ dari para anggota Komisi XIII DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian Kementerian BUMN sepanjang 2020-2023. Menurutnya, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil memperbaiki kinerja yang ditandai dengan menghasilkan dividen sebesar Rp194 triliun, yang mana rata-rata pertumbuhan aset BUMN sebesar 7,8 persen. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Selaras dengan pergantian pemerintahan, ia mendorong Kementerian BUMN tetap konsisten berkontribusi untuk perekonomian nasional demi menyejahterakan masyarakat luas. “(Pencapaian ini) kita perlu tepuk tangan. Artinya, kinerja (Kementerian BUMN) Itu kelihatan. Saat ini kita menghadapi periode baru…