Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai Indonesia telah gagal membangun industrialisasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI tentang revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Kantor Kadin Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Menurut Deddy, kegagalan industrialisasi tercermin dari rendahnya minat investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Ia mengaku pernah bertemu sejumlah fund manager internasional saat gejolak ekonomi di Hong Kong, di mana terdapat peluang dana ratusan triliun rupiah yang siap dialihkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Namun tawaran tersebut ditolak. “Ada uang ratusan triliun dari Hong…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan. “Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurut Kurniasih, persoalan ini…

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana Sumatra. Indrajaya menegaskan, seluruh pelayanan pertanahan bagi penyintas bencana harus digratiskan dan dipermudah, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana. “Bagi korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan. Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dokumen tanah yang rusak dan…

Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi secara kritis pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM). Cheroline menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional. “Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulisnya kepada politikparlemen.co, Kamis (18/12/2025). Ia mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri…

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menilai keberadaan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pelabuhan tersebut mampu memangkas jarak distribusi logistik dan menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala. “Pemerintah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, ingin meningkatkan perekonomian daerahnya. Dengan adanya Pelabuhan Batanjung tentu ekonomi akan meningkat karena jarak tempuh lebih pendek. Kalau sebelumnya melalui Kalimantan Selatan sekitar 60 kilometer, sekarang hanya sekitar 15 kilometer,” ujar Adies Kadir saat pertemuan dan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (18/12/2025). Ia menjelaskan, jarak…

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Setjen DPR RI, untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat.  Menurut Rahmad, Latsar merupakan bagian integral dari proses penyelesaian rekrutmen PNS. Melalui tahapan ini, para CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah diperoleh selama pelatihan dalam pelaksanaan tugas ke depan. “Latsar ini merupakan bagian dari proses kita untuk menyelesaikan rekrutmen PNS. Saya berharap seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus 100 persen dapat memberikan kontribusi melalui aktualisasi…

Masa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi), Sofyan Tan. Setiap harinya setidaknya empat titik wilayah di Dapil yang ia datangi di masa reses, untuk bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya. “Sebenarnya turun ke Masyarakat buat saya tidak hanya di masa reses. Namun memang, khusus di Masa Reses lebih banyak kesempatan, lebih banyak titik yang…