Penulis: redaksi

Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…

Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…

Komisi IV DPR RI memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, cabai, hingga gula pasir dinilai mencukupi sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan potensi kelangkaan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada level memadai. Ia menyebut, berdasarkan laporan Kementerian Pertanian dalam rapat terakhir, stok di gudang-gudang Bulog masih mencukupi untuk kebutuhan hingga periode Nataru. “Stok beras untuk persiapan Nataru saya kira sangat memadai. Jadi enggak usah khawatir stok di gudang-gudang bulog itu masih cukup besar sehingga…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya ibu hamil Irene Sokoy beserta bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi agar kejadian tak terulang. “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T,” ujar Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Puan menyebutkan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menelaah hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara. Anggota BAKN DPR RI, Eka Widodo, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara harus menjaga marwah dan integritasnya. Dirinya mengingatkan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan pilar penting dalam memastikan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini rohnya adalah roh pemeriksaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tentu, kami berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa…

Dalam pertemuan yang membahas isu penting seputar pengawasan tenaga kerja, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliani menyatakan bahwa sering kali keputusan terhadap kebutuhan suatu kementerian atau lembaga tidak melibatkan diskusi yang mendalam antar pihak terkait. Diskusi ini menurut Meliani, adalah kunci untuk mencari solusi terbaik dalam masalah klasik yang terus berulang, seperti pengawasan tenaga kerja. Sri Meliani menyoroti perbedaan mencolok dalam rasio pengawas dan yang diawas di Kepri. “Idealnya, rasio pengawasan yang sehat adalah 1 pengawas untuk 60 pekerja. Namun, kenyataannya di Kepri, rasio tersebut mencapai 1 berbanding 600. Masalah ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan tenaga…

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser meminta Kementerian Kehutanan memperkuat manajemen pengelolaan hutan nasional pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan penyusunan program 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Dadang mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi atas capaian enam penghargaan yang diraih Kementerian Kehutanan sepanjang tahun 2025. Ia menilai pencapaian tersebut mencerminkan kinerja positif kementerian. “Ini adalah prestasi yang luar biasa yang menunjukkan kinerja Pak Menteri bersama jajaran,” ujarnya saat rapat berlangsung. Namun demikian, Dadang menegaskan perlunya penguatan manajemen perhutanan, mengingat hutan memiliki fungsi ekonomi…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi segala tantangan. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Fikri itu saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2025. “Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan tema sentral Guru Hebat, Indonesia Kuat untuk menggarisbawahi urgensi peran pendidik dalam mencetak generasi unggul,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Fikri menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi…

Dinamika anggaran pada Kementerian Pertanian pada tahun 2025 yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program strategis di lapangan. Kebijakan efisiensi hingga pemblokiran anggaran disebut dapat berdampak langsung terhadap output pertanian, mulai dari cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran benih, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menjelaskan bahwa tantangan teknis di sektor pertanian membutuhkan dukungan anggaran yang tepat dan pelaksanaan yang fleksibel di lapangan. “Kebijakan efisiensi atau blokir tentu memiliki implikasi langsung terhadap output di lapangan. Karena itu harus dikelola dengan perencanaan serta eksekusi yang presisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS,  Yanuar Arif Wibowo , menekankan pentingnya memperkuat aspek historis, sosiologis, dan yuridis dalam Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Ia menilai bahwa bagian menimbang dalam draf RUU masih perlu penyempurnaan agar lebih kokoh sebagai landasan argumentatif pembentukan undang-undang.  “Kami merasa perlu untuk menambahkan terkait Menimbang ini supaya lebih sempurna dari aspek historis, sosiologis maupun yuridis,” ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU BPIP yang berlangsung di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Ia menegaskan bahwa sejarah panjang Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan…