Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha mendukung penuh langkah tegas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pihaknya juga minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II DPR untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah. Terlebih, setelah sejumlah kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam hitungan hari. “Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur,”ujar M. Toha dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa, (20/1/2026). Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk fokus…

Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi cuaca saat itu di lokasi kejadian memang dilaporkan terdapat awan tebal. Selain itu, terdapat hambatan (obstacle) berupa pegunungan di titik jatuhnya pesawat. Meski demikian, Lasarus menegaskan bahwa DPR tidak dalam kapasitas untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan teknis kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, dan Korlantas…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan kebijakan pemerintah terkait pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan merupakan tindak lanjut dari masukan DPR. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memperbaiki kontribusi sektor migas dan tambang terhadap pendapatan negara yang selama ini melaporkan laba banyak tapi yang disetorkan hanya berkisar 15-20 persen. “Kami mengikuti memang banyak sekali mungkin keluhan-keluhan PT Vale terkait mungkin yang lagi tren di media ini terkait dengan permasalahan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). Kami dapat memaklumi, tetapi intinya adalah, kenapa pemerintah bersikap seperti itu? itu sebetulnya itu atas masukan-masukan dari kami juga,” ujarnya dalam…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang, mendorong program Lemhanas Goes to Campus diperluas ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, termasuk Kalimantan, NTT, dan Papua, agar anak muda di luar Pulau Jawa juga mendapatkan pembelajaran kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. “Apalagi saya di Kalimantan, masih banyak yang belum dapat signalnya. Sehingga pada saat ini Lemhanas Goes to Campus menjadi satu kebanggaan untuk orang-orang daerah, atau misalnya anak muda daerah untuk bisa mendapatkan pembelajaran Goes to Campus,” ujar Andina dalam Raker Komisi I DPR dengan Bakamla dan Lemhanas, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Lemhanas Goes to Campus adalah program yang…

Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan kebocoran data pengguna Instagram yang disebut mencapai 17 hingga 17,5 juta akun. Ia menilai klarifikasi semata tidak cukup untuk menjawab keresahan publik. “Jangan berhenti di klarifikasi saja. Investigasi harus menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan dan kejadian serupa tidak terulang,” kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (19/1/2026) Dugaan kebocoran data ini mencuat setelah sejumlah laporan keamanan siber mengungkap adanya basis data pengguna Instagram yang diduga beredar di forum peretas dan dark web. Sejumlah pengguna juga melaporkan menerima notifikasi reset kata sandi secara massal…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, mengkritik keras arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai terlalu menekankan eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan. Ia menilai pendekatan tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Sonny mengatakan alih fungsi kawasan hutan telah menggerus kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan erosi. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi—seperti saat siklon tropis Senyar melanda—wilayah hilir menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor. “Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum,” kata Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian…

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengingatkan Pemerintah mengenai tantangan rehabilitasi di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang bukan hanya meninggalkan persoalan fisik bangunan, melainkan juga pemulihan dokumen pertanahan yang musnah. Ia menilai hal ini sangat pelik karena menyangkut kepastian hukum aset masyarakat yang datanya belum sepenuhnya terdigitalisasi. “Saudara-saudara kita yang kena dampak bencana itu, yang lahannya hilang dalam tanda kutip, ATR/BPN telah mengalami situasi dan keadaan warkah tanah hilang, gambar situasi tanah hilang. Ini enggak mudah,” ujar Taufan kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Nasib para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal sekaligus bukti…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan praktik penggunaan jasa debt collector memang masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, penarikan paksa kendaraan di jalan dari perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan juga masih terjadi. Ia pun tak memungkiri perlunya penertiban cara-cara ilegal penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah menggunakan kekerasan, penarikan paksa di tempat umum, dan tanpa dokumen lengkap. “Apabila ada debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur sanksinya harus jelas, jika mungkin perusahaan leasingnya harus kita tutup,” tutur politisi Gerindra ini saat Rapat Kerja dengan Menkum di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senin…

Penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025 lalu masih menyisakan pekerjaan besar, terutama di sektor pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan agar hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian. Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat 4.639…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.  Dasco menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” tegasnya dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).…