Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan kebocoran data pengguna Instagram yang disebut mencapai 17 hingga 17,5 juta akun. Ia menilai klarifikasi semata tidak cukup untuk menjawab keresahan publik. “Jangan berhenti di klarifikasi saja. Investigasi harus menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan dan kejadian serupa tidak terulang,” kata Okta dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (19/1/2026) Dugaan kebocoran data ini mencuat setelah sejumlah laporan keamanan siber mengungkap adanya basis data pengguna Instagram yang diduga beredar di forum peretas dan dark web. Sejumlah pengguna juga melaporkan menerima notifikasi reset kata sandi secara massal…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, mengkritik keras arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai terlalu menekankan eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan. Ia menilai pendekatan tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Sonny mengatakan alih fungsi kawasan hutan telah menggerus kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan erosi. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi—seperti saat siklon tropis Senyar melanda—wilayah hilir menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor. “Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum,” kata Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian…

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengingatkan Pemerintah mengenai tantangan rehabilitasi di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang bukan hanya meninggalkan persoalan fisik bangunan, melainkan juga pemulihan dokumen pertanahan yang musnah. Ia menilai hal ini sangat pelik karena menyangkut kepastian hukum aset masyarakat yang datanya belum sepenuhnya terdigitalisasi. “Saudara-saudara kita yang kena dampak bencana itu, yang lahannya hilang dalam tanda kutip, ATR/BPN telah mengalami situasi dan keadaan warkah tanah hilang, gambar situasi tanah hilang. Ini enggak mudah,” ujar Taufan kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Nasib para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal sekaligus bukti…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan praktik penggunaan jasa debt collector memang masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, penarikan paksa kendaraan di jalan dari perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan juga masih terjadi. Ia pun tak memungkiri perlunya penertiban cara-cara ilegal penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah menggunakan kekerasan, penarikan paksa di tempat umum, dan tanpa dokumen lengkap. “Apabila ada debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai prosedur sanksinya harus jelas, jika mungkin perusahaan leasingnya harus kita tutup,” tutur politisi Gerindra ini saat Rapat Kerja dengan Menkum di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Senin…

Penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025 lalu masih menyisakan pekerjaan besar, terutama di sektor pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan agar hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian. Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat 4.639…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.  Dasco menegaskan bahwa pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” tegasnya dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penugasan personel TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas, yakni untuk perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. Namun, Dini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi. “Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Ia menilai…

Evaluasi total terhadap sektor penerbangan didesak untuk segera dilakukan. Hal tersebut menyusul persitiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah-langkah antisipatif yang kuat, terutama dengan memperkuat peran dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat langsung dalam keselamatan penerbangan. “Kami ada perbaikan-perbaikan terhadap leading sektornya, baik itu kementerian perhubungan dan lain-lain. Harus ada lnagkah antisipatif guna mencegah terjadinya kejadian serupa kedepan,” ujar Syafiuddin saat ditemui politikparlemen.co di…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, yang merenggut ribuan korban jiwa. Langkah hukum perdata ini didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas. Pemerintah saat ini telah membekukan operasional belasan perusahaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi. Menurut Ateng, bencana besar yang terjadi di Sumatra merupakan akumulasi…

Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…