Penulis: redaksi

Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…

Di balik megahnya terminal dan meningkatnya arus wisatawan, Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengingatkan bahwa pembangunan bandara belum sepenuhnya inklusif jika masih menyisakan hambatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Penegasan tersebut disampaikan Erna Sari Dewi, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (15/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi kesiapan infrastruktur bandara sebagai wajah pertama Indonesia bagi wisatawan. Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem…

Komisi V menyoroti hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Sorotan Komisi V DPR RI ini khususnya menyangkut pengawasan kelaikudaraan pesawat di Indonesia, khususnya armada dengan usia operasional panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan investigasi awal untuk memastikan kondisi pemeliharaan pesawat sebelum insiden terjadi. Menurutnya, pesawat buatan tahun 2000 tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional. “Kami meminta Kemenhub mendampingi KNKT melakukan pengecekan terhadap aspek maintenance dan kelaikudaraan pesawat. Ini penting agar kejadian serupa tidak…

Komisi II DPR RI menilai keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam percepatan sertifikasi dan digitalisasi pertanahan. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa beban layanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan jumlah dan kapasitas petugas. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI menilai BPN tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta lembaga keagamaan menjadi kunci, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan fasilitas publik yang secara administratif lebih…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Fikri, hal itu merupakan inisiatif sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan. Pertemuan antara Presiden dengan ribuan pimpinan perguruan tinggi tersebut pun sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kaum intelektual. “Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar…

Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM menjadi kata kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita, dan tenaga kerja lokal itu menjadi yang pertama harus mendapatkan perhatian. Industri yang kita lihat hari ini, BSD City merupakan kawasan industri yang luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat…

Komisi II DPR RI menyoroti pola capaian kinerja layanan pertanahan yang dinilai belum konsisten sepanjang tahun. Mengingat, berdasarkan paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat, capaian layanan meningkat signifikan pada empat bulan terakhir, bahkan menembus angka 90 hingga 99 persen, sementara pada periode Januari hingga Agustus capaian berada di kisaran 70–80 persen, meskipun jumlah berkas relatif tidak jauh berbeda. Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dipaparkan lebih lanjut dalam pertemuan, kondisi serupa juga terlihat di Jakarta Timur, di mana capaian kinerja meningkat bertahap dari 66 persen, 74 persen,…

Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan terhadap tata kelola pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di kawasan industri. Hal ini sebagai bagian dari tindak lanjut dari Panja Daya Saing Industri yang telah dibentuk Komisi VII beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut Komisi VII DPR RI mendorong tata kelola kawasan industri dan pergudangan agar dapat berkelanjutan dan berdaya saing. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Sinarmas Land sebagai pengelola kawasan industri dan pergudangan di Taman Tekno Bumi Serpong Damai (BSD) City dalam mengembangkan tata kelola kawasan yang terintegrasi dan dikelola secara modern. Sehingga, mampu menjadi tulang punggung…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI terkait laporan penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Hukum Acara Perdata (HAPER) dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Agenda ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati. RDP tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Melalui agenda ini, DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademisi. “Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan dan berbasis kajian akademik,” ujar Sari Yuliati saat membuka RDP di…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Bendungan Karian. Hal itu agar infrastruktur strategis tersebut benar-benar berfungsi optimal, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. “Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI, khususnya fungsi pengawasan, agar pembangunan infrastruktur yang telah dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Bendungan Karian, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI menaruh perhatian pada kesiapan pengelolaan, operasi, dan…