- DPR Dorong Tata Kelola Digital hingga Tindakan Nyata bagi Palestina di Sidang APA Tajikistan
- Kejar Aktor Penyelundupan Ratusan Logam Tanah Jarang di Kepri, Bahan Baku Nuklir dan Industri Baterai
- Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan
- RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung
- Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi
- Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat
- Komisi IV Resmi Jadi Mitra Kerja Badan Otorita Pantura
- Sukses Bekuk Penyelundupan, Kinerja Kodaeral IV Batam Layak Jadi Role Model
Penulis: redaksi
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian dan perhubungan, khususnya terkait keberadaan perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi titik rawan di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam diskusi Forum Dialektika yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Lasarus mengawali pernyataannya dengan menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Ia mewakili pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI turut berbelasungkawa kepada para korban meninggal dunia serta mendoakan kesembuhan bagi korban luka. “Atas nama pimpinan dan…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji menyusul penangkapan tiga warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Arab Saudi atas dugaan keterlibatan dalam praktik penawaran haji ilegal di Mekkah. Ia menilai penindakan tersebut harus menjadi peringatan serius agar masyarakat tidak tergiur tawaran haji nonprosedural yang berisiko merugikan jemaah dan mencoreng nama baik Indonesia. Abidin menyatakan Komisi VIII DPR RI menghormati langkah aparat keamanan dalam menindak dugaan pelanggaran aturan haji yang dilakukan oleh WNI. Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik haji ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji sekaligus…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti minta kasus kekerasan pada anak dan balita yang dilakukan oleh tempat penitipan anak (Daycare) Little Aresha di Yogyakarta diusut hingga tuntas. Termasuk menonaktifkan CD (penasihat Yayasan Daycare) tersebut yang juga sebagai dosen salah satu perguruan tinggi negeri, sekaligus seorang hakim aktif. “Atas nama pribadi maupun Komisi X DPR RI dan Anggota DPR RI Dapil DIY, saya menyampaikan keprihatinan mendalam dengan adanya kekerasan pada anak-anak di Daycare Little Aresha. Ini sebuah kejadian yang memilukan karena korban anak-anak dan balita jumlahnya cukup banyak,” ujar My Esti Wijayanti dalam pesan singkatnya, Kamis (30/4/2026). Dijelaskannya,…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai perlunya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Perombakan payung hukum itu menurutnya, demi mencegah praktik korupsi seperti rekomendasi dari KPK. Maka dari itu, ia mengatakan UU Parpol perlu segera disempurnakan. Apalagi, dinamika politik, baik secara empirik maupun pemikiran juga sudah jauh berkembang. “Dalam revisi UU itu nanti, salah satu hal penting yang harus dibahas termasuk soal sumber dan pengelolaan keuangan partai politik,” kata Doli dikutip Politikparlemen.co, Kamis (30/4/2026). Setelah 28 tahun reformasi, lanjutnya, Baleg DPR RI menghendaki…
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengimbau jemaah haji Indonesia untuk tetap fokus menjalankan rangkaian ibadah dan menghindari aktivitas di luar kepentingan haji, yang berpotensi menimbulkan risiko maupun kelelahan berlebihan selama berada di Tanah Suci. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan bus yang menimpa jemaah haji Indonesia di kawasan Jabal Magnet, Madinah, Selasa (28/4/2026). Atalia menilai keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama selama pelaksanaan ibadah haji, termasuk dengan membatasi aktivitas di luar agenda utama yang telah ditetapkan. “Atas nama Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan bus yang menimpa jemaah haji Indonesia di Madinah. Alhamdulillah, tidak ada korban…
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi respons cepat pemerintah dan petugas haji dalam menangani kecelakaan bus yang menimpa jemaah haji Indonesia di kawasan Jabal Magnet, Madinah, Selasa (28/4/2026). Menurutnya, langkah sigap tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam memastikan keselamatan warga negara di tengah situasi darurat. Maman menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa jemaah haji Indonesia saat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Meski demikian, ia bersyukur karena berdasarkan laporan resmi tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. “Alhamdulillah, berdasarkan laporan resmi tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun sejumlah jemaah mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan…
Komisi X DPR RI mengkritik keras rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko, mengingat akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Menurutnya, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus. “Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pokok…
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi capaian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menembus 5 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan dinilai mencerminkan penguatan ketahanan pangan nasional. Ia pun menilai, tingginya cadangan beras tersebut menunjukkan adanya peluang percepatan menuju swasembada pangan nasional. “Presiden Prabowo memberi target empat tahun untuk swasembada beras, tetapi Menteri Pertanian hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa,” ujar Rajiv dalam keterangan yang dikutip oleh politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Lebih lanjut, ia mencatat produksi beras nasional mencapai sekitar 5,7 juta ton per bulan. Dengan capaian tersebut, dirinya menilai…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyayangkan tersendatnya realisasi bantuan pangan (Banpang) periode Februari dan Maret 2026 yang dinilai turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas di berbagai daerah. Sebab, paparnya, dari total 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng yang dialokasikan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasi penyalurannya baru mencapai 23,46 persen. “Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” kata Alex melalui rilis media yang dikutip oleh Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Menurut Alex, keterlambatan penyaluran Banpang berpotensi melemahkan fungsi intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas…
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur mencerminkan adanya tekanan sistemik pada jalur rel di wilayah perkotaan. Maka dari itu, tegasnya, langkah pembenahan menyeluruh, termasuk percepatan pemisahan jalur operasional kereta. “Insiden kecelakaan kereta di sekitar Bekasi Timur menunjukkan bahwa jalur rel dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan sedang menghadapi tekanan sistemik yang menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap cara keselamatan dibangun, dimonitor, dan direspons dalam kondisi gangguan berantai,” kata Iwan Aras melalui rilis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Seperti diketahui, tabrakan antara KRL dengan KA Argo Bromo ini berawal saat…
© Politikparlemen.co