Penulis: redaksi

Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir dampak guyuran hujan deras yang terjadi sepanjang hari. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah, khususnya Pemda untuk sigap membantu masyarakat. “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis yanh diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Seperti diketahui, sejumlah wilayah di Jabodetabek terdampak banjir sejak Senin (3/3) malam. Hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek memicu meluapnya sungai yang merendam berbagai area pemukiman. Beberapa area yang terdampak cukup parah ada di Jakarta, Kabupaten…

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti perbedaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah di beberapa embarkasi. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI pada 6 Januari 2025, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, dengan komponen biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah sebesar Rp55.431.750, sementara sisanya ditanggung melalui nilai manfaat…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait dampak negatif yang dihadapi oleh tenaga kerja dan industri dalam negeri, akibat kebijakan impor yang tidak terkendali. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia menjelang bulan Ramadan semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa waktu lalu, ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia, terpaksa kehilangan pekerjaan mereka akibat adanya pengurangan karyawan yang signifikan. PHK ini, baginya, adalah bagian dari dampak tidak langsung dari tingginya volume impor produk tekstil dari luar negeri. “Kami khawatir ini bukan hanya akan terjadi di sektor tekstil,…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyambut antusias dan siap menindaklanjuti ajakan Rusia untuk bergabung dalam BRICS Parliamentary Forum. Ia melihat adanya peluang besar untuk memperdalam kolaborasi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS). “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” kesan Mardani merespon ajakan yang disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin (24/2/2025). Dalam kunjungan BKSAP DPR RI tersebut,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi, Kamis (27/2/2025) guna mengevaluasi efektivitas operasional tol dalam menunjang mobilitas dan distribusi logistik di Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan jalan tol, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami, terutama terkait standar pelayanan minimum yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberadaan kendaraan over dimension dan overloading (ODOL)…

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menetapkan dua orang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Keduanya, yakni Kepala Desa Kohod Arsin dan satu perangkat desa, disebut telah mengakui kesalahan serta bersedia membayar denda administratif sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai bahwa Kepala Desa Kohod Arsin bukan aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut tersebut. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina di Cikarang…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar. “Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga perlu kebijakan stabilisasi harga yang berjalan efektif. Isu ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI lantaran kenaikan harga musiman ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kini tengah menghadapi tantangan besar berupa semakin tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi di…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (KAMLA) dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, terungkap pentingnya segera dibentuk Undang-Undang (UU) Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. “Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut. Keamanan laut itu harus hadir dalam bentuk kelembagaan, yaitu coast guard Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi coast guard Indonesia atau lembaga mana yang diakui sebagai coast guard,” ujar…

Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu (12/3/2025) di DPR RI. Sebab, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan…