Penulis: redaksi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyambut baik rencana kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Mr. Tran Thanh Man, ke Indonesia pada September mendatang. Bahkan pihaknya juga akan menyiapkan kesediaan menerima tamu (hospitality) dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan DPR RI. “Kami tentu menyambut baik rencana tersebut. Namun untuk kepastian waktunya, akan kami informasikan kemudian, setelah kami koordinasi dengan pimpinan kami (pimpinan DPR-red). Untuk rencana tersebut saya katakan bahwa Setjen DPR akan siap memberikan sambutan bagi kedatangan tersebut, termasuk menyiapkan hospitality, dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, dan arahan dari pimpinan DPR…

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melaksanakan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Walikota Solo Respati Ardi dan juga Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah. Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu antara lain Walikota Bandung Muhammad Farhan, Walikota Bogor Dedie Rahim dan Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya. Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Walikota Surakarta Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN…

Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq, M.M. menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan 200 juta pemilih. Namun, demokrasi harus dijalankan berdasarkan nilai – nilai Pancasila agar tidak menyimpang “Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” kata Kang Maman, sapaan akrab KH. Maman Imanul Haq, M.M., dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”, yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Peran Pancasila dalam…

Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). “Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/8). Perlindungan Menyeluruh dan Responsif Gender bagi Pekerja Migran Indonesia Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr.…

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan perlunya penguatan peran orang tua dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di tanah air. “Pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang masif,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8). Data Kementerian Kesehatan, hingga pekan ke-25 tahun ini tercatat 79.843 kasus demam berdarah dengue (DBD) dengan 359 kematian atau case fatality rate (CFR) 0,45%. Pada 2024, kasus DBD mencapai 257.455 dengan 1.461 kematian, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang tertinggi kasus dan kematian akibat DBD di ASEAN. Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyakit Menurut Lestari Moerdijat…

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelorakan semangat Indonesia Incorporated sebagai jalan dan strategi mewujudkan kesejahteraan bersama. Aktualisasi Indonesia Incorporated adalah dorongan bagi semua faktor kekuatan ekonomi nasional untuk segera mewujudkan sinergi dan bergotong-royong memperkuat serta meningkatkan kembali produktivitas perekonomian nasional. Wujud nyata Indonesia Incorporated adalah sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan lembaga keuangan atau perbankan sebagai sumber pembiayaan. Sinergi itu terbentuk dan bekerja untuk tujuan yang sama, yakni perekonomian negara yang kuat, efisien, produktif dan kompetitif. Maka, semua faktor dalam Indonesia Incorporated itu idealnya berfokus pada peningkatan produksi dan kualitas produk, serta peduli pada efisiensi biaya produksi agar standar daya saing tercapai.…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan payung hukum di sektor energi terbarukan dan kelistrikan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Institute for Essential Services Reform (IESR) di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025) siang. “Kita perlu segera memiliki payung hukum untuk energi terbarukan dan ketenagalistrikan. Fokus kami saat ini adalah pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025 sampai 2034, yang menargetkan penambahan kapasitas 70 gigawatt dalam 10 tahun. Itu merupakan pekerjaan yang besar dan kompleks tapi juga merupakan…

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa permasalahan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempati peringkat pertama di Indonesia harus menjadi perhatian serius dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Stunting di NTT ini krusial dan memerlukan intervensi dari semua pihak. Kita harus bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujar Cellica saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Kupang, NTT, Senin (11/8/2025). Cellica mengungkapkan, salah satu masalah utama adalah ketidaktersediaan vaksin bagi bayi yang baru lahir. Persoalan ini akan menjadi bahan pembahasan Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan agar pemerataan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat, sarana-prasarana, SDM, digitalisasi, dan vaksin,…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, ia mengingatkan adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif. Kesepakatan awal tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus mendatang. Berdasarkan pembahasan tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada pada kisaran Rp3.094 – Rp3.114 triliun, belanja negara Rp3.800 – Rp3.820 triliun, dan defisit anggaran sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau setara Rp706 triliun. “Kalau mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah akan…