- JK Usul BBM Naik, Waka Banggar DPR: Kenaikan Justru Buat Daya Beli Masyarakat Turun
- Darurat Sampah di Banda Aceh dan Aceh Besar, Pembangunan TPA Regional Dipastikan Terealisasi Tahun Ini
- Nasir Djamil Dorong Pendekatan “Miskinkan Jaringan” dalam RUU Narkotika dan Psikotropika
- Perlu Diatur dalam RUU Sisdiknas, Penguatan Kesehatan dan Mental Harus Integrasikan Guru Agama dan Psikolog
- Komisi XII-Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Tindak Tegas Penyelewengan
- Dewi Yustisiana Desak Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Demi Cegah Penyelundupan
- Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh
- Charles Honoris Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan di Tengah Isu Kebangkrutan
Penulis: redaksi
Ketua Komisi VI DPR RI menyoroti kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Proyek transportasi modern yang diharapkan menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional ini dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh, terutama setelah muncul laporan mengenai besarnya utang yang membebani konsorsium. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyampaikan bahwa pihaknya memahami proyek KCIC sejak awal tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, melainkan melalui pembentukan konsorsium antara BUMN dan mitra asing. Namun, seiring berjalannya waktu, beban finansial proyek semakin berat sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat.…
Selain fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI juga diamanahkan untuk menjalankan fungsi diplomasi. Meskipun tak sefamiliar tiga fungsi lainnya, DPR RI berdiplomasi dengan sesama anggota parlemen negara lain dalam rangka memuluskan kepentingan nasional di kancah internasional. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerangkan, diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI tak bisa dipandang sebelah mata. DPR RI kerap memberi masukan di berbagai forum parlemen terkait isu-isu penting seperti isu perdamaian di Palestina, Konflik Rusia-Ukraina hingga tentang Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB/SDGs). “Masyarakat harus aware akan hal seperti ini,” tegas Mardani kepada Parlementaria, Selasa (14/10/2025). Sebagai salah satu…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian nasional yang harus dikelola dengan baik agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company dan Danantara Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah, distributor, penyuluh, dan kelompok tani agar sistem penyaluran pupuk bersubsidi semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Acara yang berlangsung di Aula Hotel Nirmala Center Sumbawa ini dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI…
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna menilai rencana penerapan kandungan etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM) perlu dikaji ulang. Menurutnya, meski penggunaan etanol baik bagi lingkungan namun belum sepenuhnya cocok dengan kondisi mesin kendaraan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. “Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik,” ujar politisi Fraksi PKS itu dalam keterangan tertulis yang diterima politikparlemen.co pada Senin (13/10/2025). Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional…
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menghadiri sekaligus meresmikan Jembatan Gantung Pancimas Maju Jelita di Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, pada Sabtu (11/10/2025) sore. Peresmian jembatan ini menjadi momen penting bagi warga setempat, mengingat jembatan lama yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah dan pusat aktivitas sehari-hari sempat rusak parah hingga viral di media sosial. Kondisi ini sempat membuat anak-anak Desa Ujung Gagak terputus akses ke sekolah, menimbulkan keprihatinan publik. Dalam kesempatan tersebut, Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap-Banyumas) ini menyampaikan bahwa aspirasi warga disampaikan melalui Anggota DPRD Cilacap, Suheri, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,…
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya komunikasi strategis dan transformasi digital dalam memperkuat legitimasi serta reputasi lembaga legislatif di mata publik. Menurut Indra, arah kebijakan pimpinan DPR RI saat ini menekankan pada transformasi kelembagaan yang harus diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI di berbagai level. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Semua harus mempersiapkan diri dan lebih aktif menyampaikan pesan serta kinerja DPR kepada publik agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh Dewan,” ujarnya kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025). Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa komunikasi digital menjadi kunci dalam…
DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disusun sesuai dengan amanat konstitusi dan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola korporasi BUMN. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini selaku Kuasa DPR RI, saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU 1/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 38, 43, 44, dan 80/PUU-XXIII/2025, di Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam keterangannya, DPR RI menilai UU BUMN yang baru dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan peran BUMN terhadap perekonomian nasional,…
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Senin (13/10/2025). Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.…
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di daerah pemilihannya Jawa Barat VII. Dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada akhir pekan ini, Saan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, Saan Mustopa menyerahkan bantuan PIP secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua dan guru. Selain itu, ia turut membagikan perlengkapan alat tulis untuk mendukung semangat belajar anak-anak. Keceriaan tampak terpancar…
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Menurutnya, pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. “Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua merupakan terobosan penting. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Minggu (12/10/2025). Politisi Fraksi PKB ini menilai, komite tersebut dapat menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan agar…
© Politikparlemen.co