Penulis: redaksi

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini melantik sembilan Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Dalam keterangannya usai memimpin pelantikan, Suprihartini menekankan pentingnya kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Setjen DPR RI dalam menghadapi dinamika serta tantangan zaman yang kian kompleks di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Dalam konteks ini, VUCA adalah kondisi lingkungan kerja birokrasi dan pelayanan publik yang penuh dengan dinamika perubahan, kompleksitas masalah, serta tingginya tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPR RI. Ia menegaskan bahwa internalisasi nilai BerAKHLAK menjadi kunci utama keberhasilan organisasi. “Dalam sambutan tadi, saya sampaikan bagaimana kita menghadapi dinamika tantangan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji agar tidak hanya mempersiapkan biaya keberangkatan, tetapi juga memenuhi aspek istitha’ah (kemampuan), khususnya dari sisi kesehatan. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo itu menegaskan, kesiapan finansial harus diimbangi dengan kondisi kesehatan, kesiapan mental, serta pemahaman yang memadai mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, ia mengimbau calon jemaah memanfaatkan masa tunggu keberangkatan untuk menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat. Imbauan tersebut, lanjut Dini, terutama ditujukan kepada calon jemaah yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), seperti hipertensi dan diabetes, agar…

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sejak dini. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola operasional ibadah haji. Karena itu, berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji 2026 perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan. “Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan haji semakin baik,” ujar HNW dalam keterangan yang dikutip Politikparlemen.co, di Jakarta,…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal itu disampaikan Sahroni usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sahroni menjelaskan, berbagai masukan dari para ahli menunjukkan bahwa penyusunan RUU tersebut tidak sesederhana yang dipersepsikan publik. Selain membahas substansi perampasan aset, Komisi III juga masih mengkaji…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan (PJB) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi secara tepat waktu. “Data ini menjadi pengingat bahwa masih banyak anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ini adalah persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Politikparlemen.co, Selasa (4/8/2026). Netty menjelaskan, dari sekitar 4,8 juta kelahiran setiap tahun di Indonesia, diperkirakan terdapat 48.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memerlukan kehati-hatian, khususnya dalam merancang kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, negara tidak cukup hanya memiliki kewenangan menyita aset, tetapi juga harus mampu menjaga nilai ekonomi aset tersebut hingga proses hukum selesai. Hal itu disampaikan Hinca usai Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya dalam rangka pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Hinca menjelaskan, masukan dari para ahli semakin memperkaya pembahasan RUU, terutama terkait ketentuan…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Tanah Air. Hal ini menyusul banyaknya kecelakaan kapal laut, termasuk insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan 5 penumpang. “Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026). Seperti diketahui, dunia transportasi laut nasional kembali menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, yang terjadi pada 2 Agustus lalu. Kebakaran di…

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Vita mengapresiasi upaya institusi dalam membangun keberanian, daya juang, dan kepercayaan diri para calon pegawai. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan. ​”Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi teladan utama dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan pegawai,” ujar Vita dalam keterangan persnya, Senin (3/8/2026). ​Menurut Vita, hal…

Kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP berinisial MAA (14) di Palembang, Sumatera Selatan, mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak di ruang publik harus semakin diperkuat. Lita menyampaikan hal itu saat menjenguk korban di RS Bari Palembang bersama Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H., Sabtu (31/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan kondisi korban terus mendapatkan penanganan medis sekaligus mendorong adanya pendampingan psikologis hingga korban benar-benar pulih. “Anak-anak seharusnya dapat beraktivitas dengan aman tanpa dihantui rasa takut menjadi korban kejahatan. Negara harus…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi P5HAM bersama mitra Komisi XIII DPR RI di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (1/8/2026) lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan serta Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Janpatar Simamora sebagai narasumber. Dirinya menjelaskan, implementasi P5HAM…