Penulis: redaksi

Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke kantor BPS Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, koordinasi antara BPS dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Bali sudah terbangun dengan sangat baik. Ia mengatakan, data statistik yang dihasilkan BPS di Bali tidak hanya dikumpulkan, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan…

Komisi X DPR RI mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan pembangunan ke depan. “Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Ia menjelaskan, hasil survei ekonomi nasional nantinya…

Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan bahwa penguatan kelembagaan BPS menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan revisi UU Statistik. “Undang-Undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan sebagainya, agar data yang…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Teknologi itu tidak hanya untuk mendukung pelayanan publik, tetapi juga memastikan kualitas putusan hakim tetap terjaga dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya, Nasir menyampaikan apresiasi atas langkah modernisasi digital yang telah dilakukan MA, mendorong terciptanya sistem peradilan yang terintegrasi dan transparan. “Karena teknologi informasi yang diaplikasikan itu diharapkan bisa mewujudkan sistem peradilan yang modern, terintegrasi, aman, transparan, dan juga berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan,” ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya evaluasi berbasis data empiris terkait keterjangkauan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses siaran secara merata. Pun, pihaknya meminta perluasan program nonton bareng, promosi, dan sosialisasi penyiaran Piala Dunia 2026 ke berbagai daerah dan media publikasi. Sebab, baginya, optimalisasi hak siar juga bernilai penting untuk memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Plt Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan Dirut LKBN ANTARA di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Tahun 2026 akan bekerja secara menyeluruh dan ketat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan jamaah di Indonesia hingga pelaksanaan puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Penegasan itu disampaikan Marwan dalam Rapat Tim Pengawas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pengawasan DPR harus berbasis temuan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi nasional pelaksanaan haji 2026. “Yang menjadi perhatian kita sebetulnya bukan saja di Makkah dan Madinah, tetapi sejak dari sini jemaah berangkat.…

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal keselamatan dan pelayanan jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, Aprozi menyampaikan bahwa keselamatan jamaah menjadi prioritas utama yang terus diawasi DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah RI. “DPR berkomitmen menjaga keselamatan dan pelayanan kepada…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mulai memetakan sejumlah titik rawan penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah, khususnya menjelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Hal itu disampaikan usai agenda Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, pihaknya telah membagi tugas pengawasan ke sejumlah sektor layanan guna memastikan seluruh layanan yang disepakati bersama Kementerian Haji berjalan sesuai hasil Panitia Kerja (Panja) DPR RI. “Kita (Timwas Haji DPR RI) sudah melakukan persiapan. Jadi brainstorming apa yang poin-poin yang harus dilakukan dan pembagian tugas kerja ya. Karena saking…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pengawasan ketat di sektor imigrasi menjadi kunci utama untuk mencegah keberangkatan jamaah haji nonprosedural pada musim haji 2026/1447 Hijriah. Pernyataan tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). “Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan,” ujar Cucun kepada Politikparlemen.co. Menurut Politisi Fraksi PKB ini, praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji harus benar-benar ditutup melalui penguatan pengawasan…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dari agenda reformasi pasca Orde Baru. Hal tersebut disampaikan Hinca saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Ruang Rapat Konstitusi Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam keterangannya, DPR RI menilai pemisahan Polri dari TNI merupakan capaian penting reformasi yang bertujuan mengembalikan fungsi Polri sebagai institusi sipil yang profesional, melindungi,…