Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penugasan personel TNI/Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas, yakni untuk perlindungan jemaah dan penguatan aspek keamanan. Namun, Dini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi. “Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (18/1/2026). Ia menilai…

Read More

Evaluasi total terhadap sektor penerbangan didesak untuk segera dilakukan. Hal tersebut menyusul persitiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah-langkah antisipatif yang kuat, terutama dengan memperkuat peran dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat langsung dalam keselamatan penerbangan. “Kami ada perbaikan-perbaikan terhadap leading sektornya, baik itu kementerian perhubungan dan lain-lain. Harus ada lnagkah antisipatif guna mencegah terjadinya kejadian serupa kedepan,” ujar Syafiuddin saat ditemui politikparlemen.co di…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi langkah strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar yang diduga berkontribusi memicu bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra, yang merenggut ribuan korban jiwa. Langkah hukum perdata ini didasarkan pada hasil audit operasional perusahaan oleh tim ahli dari berbagai universitas. Pemerintah saat ini telah membekukan operasional belasan perusahaan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang terindikasi melanggar aturan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Audit menyeluruh ditargetkan selesai pada Maret 2026 untuk menentukan sanksi pidana dan langkah rehabilitasi. Menurut Ateng, bencana besar yang terjadi di Sumatra merupakan akumulasi…

Read More

Kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar menimbulkan keprihatinan luas. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta negara hadir secara penuh dengan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur dalam menangani insiden penerbangan tersebut. Pesawat milik maskapai Indonesia Air Transport itu dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 WITA. Pesawat tersebut seharusnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, namun tidak kunjung tiba sesuai jadwal. Mori Hanafi mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab hilangnya kontak pesawat, serta memberikan ruang bagi tim teknis serta otoritas terkait untuk bekerja secara profesional. “Publik perlu…

Read More

Pemanfaatan teknologi digital dinilai harus menjadi bagian dari kultur kerja di Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era ketika ekspektasi masyarakat terus meningkat, penggunaan perangkat digital tidak lagi cukup sebatas penyediaan sistem, melainkan harus benar-benar menyatu dalam proses kerja sehari-hari. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai bahwa teknologi hanya akan efektif bila digunakan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ia menilai peningkatan pelayanan publik tidak hanya mengandalkan perbaikan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi sebagai instrumen utama percepatan layanan. “Penggunaan teknologi ini benar-benar harus efisien dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kalau memang…

Read More

Di balik megahnya terminal dan meningkatnya arus wisatawan, Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengingatkan bahwa pembangunan bandara belum sepenuhnya inklusif jika masih menyisakan hambatan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan. Penegasan tersebut disampaikan Erna Sari Dewi, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (15/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi kesiapan infrastruktur bandara sebagai wajah pertama Indonesia bagi wisatawan. Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Nasdem…

Read More

Komisi V menyoroti hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Sorotan Komisi V DPR RI ini khususnya menyangkut pengawasan kelaikudaraan pesawat di Indonesia, khususnya armada dengan usia operasional panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan investigasi awal untuk memastikan kondisi pemeliharaan pesawat sebelum insiden terjadi. Menurutnya, pesawat buatan tahun 2000 tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan penerbangan nasional. “Kami meminta Kemenhub mendampingi KNKT melakukan pengecekan terhadap aspek maintenance dan kelaikudaraan pesawat. Ini penting agar kejadian serupa tidak…

Read More

Komisi II DPR RI menilai keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam percepatan sertifikasi dan digitalisasi pertanahan. Paparan Kanwil ATR-BPN Jakarta Barat dan Jakarta Timur menunjukkan bahwa beban layanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan jumlah dan kapasitas petugas. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR-BPN Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (15/01/2026). Dalam konteks tersebut, Komisi II DPR RI menilai BPN tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta lembaga keagamaan menjadi kunci, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan fasilitas publik yang secara administratif lebih…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Fikri, hal itu merupakan inisiatif sebagai budaya baru yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan keilmuan. Pertemuan antara Presiden dengan ribuan pimpinan perguruan tinggi tersebut pun sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kaum intelektual. “Tradisi komunikasi langsung antara kepala negara dan pimpinan akademisi sangat krusial agar…

Read More

Sebagai salah satu pionir kawasan pergudangan dan industri yang tertata dengan konsep modern dan ramah lingkungan, Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dapat menjadi percontohan nasional. Hal ini, khususnya, dalam pengembangan kawasan industri yang komprehensif, ramah lingkungan, serta mampu memberdayakan dan menyerap tenaga kerja lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM menjadi kata kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita, dan tenaga kerja lokal itu menjadi yang pertama harus mendapatkan perhatian. Industri yang kita lihat hari ini, BSD City merupakan kawasan industri yang luar biasa dan komprehensif. Ini menjadi contoh yang sangat…

Read More