Penulis: redaksi

DPR RI menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang disusun pada Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023. Melalui diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengkaji Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Terkait Industri Tembakau”, anggota DPR menyoal aturan ketat yang tertulis dalam RPMK tersebut dapat menciptakan ekosistem yang tidak kondusif serta mematikan industri dan meminta agar penyusunan RPMK ini untuk tidak diteruskan tanpa pelibatan pemangku kepentingan terkait. Dalam peraturan ini, ada beberapa ketentuan yang berpotensi merugikan industri, seperti pasal mengenai desain kemasan polos, pembatasan iklan dan promosi, hingga sensor produk tembakau di berbagai platform yang…

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, mengkritik keras penerapan hukum pidana terhadap warga yang memelihara hewan dilindungi tanpa niat komersial. Kasus terbaru yang menarik perhatian publik adalah hukuman 5 tahun penjara yang dihadapi I Nyoman Sukena, seorang warga yang memelihara empat ekor landak Jawa di Bali. “Ini hal yang memprihatinkan dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang penerapan hukum konservasi di Indonesia. Dalam kasus seperti ini, seharusnya penerapan pidana jadi pilihan terakhir karena toh mereka tidak tahu kalau memelihara satwa dilindungi,” ujar Gilang kepada politikparlemen.co, Kamis (12/9/2024). Kasus Sukena bermula ketika ia ditangkap Ditreskrimsus Polda Bali pada 4 Maret 2024, karena memelihara…

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menilai masyarakat kelas menengah saat ini rentan menjadi masyarakat kelompok bawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat kelas menengah. Politisi Fraksi PKS ini menyebut, setidaknya menurut banyak ahli, kebijakan pemerintah saat ini banyak berfokus pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah dan 10 persen kelompok ekonomi atas. “Jadi kelas menengah ini kurang menjadi perhatian,” kata Amin dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Amin merinci, setidaknya ada lima kebijakan pemerintah yang sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah.…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti sanksi pidana yang diterapkan kepada Sukena dan Piyono. Keduanya dipidana lantaran tidak mengetahui bahwa mereka memelihara satwa liar yang ternyata dilindungi. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini seharusnya lebih bersifat pembinaan dan bukan langsung pidana. “Semestinya ada regulasi khusus atau mekanisme yang lebih fleksibel bagi warga yang tidak sengaja melanggar undang-undang terkait satwa langka. Karena hewannya juga dipelihara dengan baik, dan tidak diperjualbelikan. Misalnya beri kesempatan mereka menyerahkan satwa tersebut kepada otoritas yang berwenang tanpa ancaman sanksi yang berat. Kalaupun ada hukuman, beri sanksi pembinaan seperti harus ikut pelatihan dan membantu Pemerintah melakukan sosialisasi…

Dalam langkah penting yang menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke tahap pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto, dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Dalam rapat, seluruh fraksi di…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik rencana Pemerintah yang akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji karyawan untuk program pensiun tambahan wajib. Pemerintah pun diminta untuk tidak terburu-buru menerapkan aturan terkait hal ini, mengingat karyawan sudah banyak menanggung potongan wajib lainnya. “Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” ungkapnya dalam keterangan rilis yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (11/09/2024). Rencana pemotongan gaji…

Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia, dengan tegas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih bijak dalam penggunaan anggaran, terutama menjelang Pemilu 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa (10/9/2024), Rezka mengkritik sejumlah keputusan KPU yang dinilai memboroskan anggaran negara. Rezka menyinggung secara langsung penggunaan pesawat jet pribadi oleh KPU untuk kegiatan monitoring logistik, serta kebiasaan tinggal di apartemen bagi komisioner yang seharusnya menggunakan rumah dinas. “Saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan mengenai penggunaan private jet dalam konsinyering sebelumnya. Ini anggaran ada…

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti secara keseluruhan mengapresiasi upaya PLN dalam merealisasikan transisi energi. Sebab, menurutnya, hal tersebut bukanlah yang mudah karena membutuhkan usaha yang besar untuk merealisasikannya. Terlebih, tambahnya, saat ini PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2024-2033 yang lebih mengarah kepada energi baru terbarukan. “Kami menyimak juga bahwa PLN punya RUPTL yang baru tahun 2024-2033 (yang) betul-betul mengedepankan energi baru terbarukan. Potensi energi terbarukannya itu kembali lagi menjadi fokus, yang kami harap ini mampu untuk mengurangi emisi karbon di sektor energi yang di mana saat ini menjadi penyumbang kurang lebih hampir…

Komisi II DPR RI berbicara pentingnya porsi pejabat maupun staf di lingkungan Pemerintahan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Hal ini demi menghindari berbagai konflik, menyusul tengah ramainya isu terkait asisten staf khusus (stafsus) presiden belakangan ini. “Mestinya birokrasi kita itu lean (ramping). Miskin struktur, tapi kaya fungsi, sehingga lebih efisien. Kalau sekarang kan jumlah dan pembagian birokrasinya tambun,” kata Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (10/9/2024). Mardani menilai reformasi birokrasi yang telah menjadi wacana Pemerintah sejak di awal periode kepemimpinan belum terlaksana dengan baik karena saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga membuat kinerja Pemerintahan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi rencana pemerintah melakukan potongan gaji karyawan untuk program dana pensiun tambahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan manfaat dana pensiun pegawai sampai dengan 40 persen dari penghasilan terakhir. “Saat ini gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, untuk PNS dipotong Taspen dan TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” kata Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (10/9/2024). Netty meminta pemerintah agar tidak buru-buru dalam menerapkan aturan tersebut. “Standar…