- Tangis Haru di Paripurna: Perjuangan Panjang PRT Berbuah Pengesahan UU
- Kartini dan Amanah Peradaban: Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa
- One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
- Ketua DPR Pastikan Komunikasi Politik Pembahasan RUU Pemilu Terus Berjalan
- MBG Angin Segar untuk Petani & UMKM Lokal
- Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi
- Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
- Dari Perbatasan untuk Indonesia, Li Claudia Chandra Diganjar KWP Award 2026
Penulis: redaksi
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dampak kerugian lingkungan terhadap perizinan kembali ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun. Hal itu merespons keputusan Menteri Perdagangan yang baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024, di mana kedua aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. “Ini harus ditinjau kembali. Kalau saya mengkritisi bahwa di (kebijakan) sini ada potensi ekonomi, tetapi bisa jadi keuntungan ekonomi yang diperoleh itu tidak lebih besar dari dampak yang ditimbulkannya,”…
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berkomitmen pihaknya akan segera memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kebijakan ekspor pasir laut. Untuk itu, ia sedang mencari waktu agar pertemuan tersebut segera berlangsung. “Kita sedang cari waktu,” ucap Faisol kepada media yang dikutip politikparlemen.co di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Politisi Fraksi PKB ini menambahkan seharusnya Kemendag membuat kajian lebih dahulu sebelum membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut. Sebab, ia berpandangan banyak hal soal kebijakan ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. “Sebelum dikeluarkan kebijakan ekspor, perlu kajian dulu. Ada banyak hal yang harus ditelaah dan disampaikan ke publik,” tambahnya. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan jenis dan…
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait RUU tentang Kabupaten/Kota. Agung menegaskan pasal terkait dengan akar budaya, tradisi masyarakat setempat, adat dan sebagainya untuk tetap dipertahankan dalam RUU tersebut. ”Soal DIM dari pemerintah, ada beberapa catatan diantaranya adalah hal-hal yang terkait dengan akar budaya dan tradisi masyarakat setempat, adat dan sebagainya tetap dipertahankan,” kata Agung dalam Rapat Panja membahas DIM RUU terkait penyesuaian dasar hukum, di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (19/9/2024). Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan agar menghindari pembahasan pasal-pasal…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyatakan sikap tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Selain mengancam lingkungan hidup, Daniel menerangkan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya kembali kebijakan ekspor pasir laut Indonesia. “Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Tak hanya itu, dampak sosial dari ekspor pasir laut lainnya adalah risiko penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya…
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) konsisten dalam transformasi menjadi arsitektur hilirisasi mineral pertambangan nasional. Sebagai strategic active holding, MIND ID secara proaktif mengawal langkah ekspansi dan diversifikasi bisnis Anggota sejalan dengan target menjadi perusahaan kelas dunia. Hal ini dilakukan melalui upaya penguasaan cadangan, pengembangan bisnis hilir serta menjadi pemimpin di industri mineral. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa MIND ID merupakan salah satu contoh positif pembentukan holding di bawah Kementerian BUMN yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. BUMN bersama MIND ID juga sukses berkolaborasi dalam memastikan seluruh sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dapat memberikan…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang diabaikan pihak kampus, terutama dengan perempuan sebagai mayoritas korban. Peringatan Puan tersebut dinilai harus menjadi catatan pihak perguruan tinggi mengingat pengabaian kasus kekerasan pada perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak. “Saya setuju dengan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, bahwa kekerasan seksual di manapun tempatnya, termasuk di kampus, membutuhkan perhatian kita semua. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi dan menjadi peringatan bagi perguruan tinggi,” ujar Aktivis Perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia, Selasa (17/9/2024). Dalam pernyataannya, Puan menyebut banyaknya kasus kekerasan yang…
Reforma agraria adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, terutama bagi masyarakat kecil, dengan cara redistribusi tanah dan legalisasi aset. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Komisi II DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan reforma agraria di wilayah tersebut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mengapresiasi Kota Bogor yang saat ini memiliki predikat Kota Lengkap yang berarti…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kasus tragis yang menimpa Alfin. Diketahui, Alfin merupakan remaja 17 tahun asal Kabupaten Malang, yang meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh sembilan oknum anggota perguruan silat. Hetifah menegaskan bahwa peristiwa kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia menekankan perlunya penerapan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. “Saya sangat prihatin atas kejadian tragis yang menimpa Alm. Alfin, remaja 17 tahun asal Kabupaten Malang, yang meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh sembilan oknum anggota perguruan…
Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Serbia yang berlangsung di Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2024). Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Gilang Dhielafararez, menyambut hangat H.E. Mrs. Marija Bošković, Charge d’Affairs dari Kedutaan Besar Serbia untuk Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara yang telah berlangsung selama tujuh dekade. Dalam sambutannya, Gilang Dhielafararez menyampaikan apresiasi atas hubungan panjang Indonesia dan Serbia, yang dimulai pada tahun 1954 saat Serbia masih menjadi bagian dari Federasi Rakyat Yugoslavia. “Tahun ini, kita merayakan 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Serbia, yang dimulai pada masa kepemimpinan Presiden pertama…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar “Sosialisasi Bebas Narkoba” di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (18/9/2024). Acara ini merupakan bagian dari upaya menginformasikan bahaya narkoba di lingkungan Setjen DPR. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, dalam sambutannya menyatakan bahwa sosialisasi juga berupaya untuk menjauhkan penyalahgunaan narkoba dari lingkungan Setjen DPR. “Ini acara sosialisasi tentang bahaya narkoba yang bekerja sama dengan BNN, dan juga dilakukan tes urin bagi seluruh pegawai,” ujarnya. Pelaksanaan tes urin dilakukan secara bertahap selama dua hari. Pada hari pertama, tes ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk Tenaga Sistem…
© Politikparlemen.co