Penulis: redaksi

Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Gerakan Indonesia Beradab (GBI) untuk membahas keresahan terhadap keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, di mana pada Pasal 103 ayat 4e yang mengatur mengenai upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pasal tersebut dinilai meresahkan karena dianggap Pemerintah menyetujui pembagian alat kontrasepsi di lingkungan sekolah. “Ini adalah RDPU yang kita lakukan dengan GIB ini sangat penting sekali terhadap perbaikan Indonesia di masa yang akan datang khususnya untuk menyelamatkan generasi anak-anak. Generasi bangsa kita semua dari hal-hal negatif khususnya terkait dengan seks bebas,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih…

Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2025 untuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Usai persetujuan ini, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk disinkronisasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI RDP dengan jajaran pimpinan BNN, BNPT, dan PPATK terkait pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2025 beserta usulan program di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). “Lewat rapat ini, kalau begitu, kami menyetujui…

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dan Plt Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait Penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian/lembaga Tahun 2025 menghasilkan empat butir kesimpulan. “Komisi II menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,784 triliun termasuk didalamnya pagu anggaran dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp tahun 2025 sebesar. Dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan,…

Evaluasi perencanaan anggaran pendidikan harus segera dilakukan. Hal itu agar alokasi dana yang sudah dianggarkan negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Tanah Air. “Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Kami kira ini ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita,”kata Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, yang hadir dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertema ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ yang digelar Komisi X DPR RI di Jakarta, Sabtu (7/9/2024). Dalam diskusi yang dihadiri oleh antara lain Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12…

Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”. Dalam kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bappenas, Kemenkeu, artis Reza Rahadian. Serta, selaku pembanding adalah Fasli Jalal, Komaruddin Hidayat, dan Didik J. Rachbini. Diskusi publik yang berlangsung selama kurang lebih empat jam ini dalam rangka untuk membahas apakah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersifat mandatory spending dari APBN dan APBD apakah sudah tepat sasaran atau belum. Terlebih, hal itu perlu dikaji sebab beberapa waktu lalu Menteri Keuangan…

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Nadiem Makarim selama lima tahun menahkhodai Mendikbudristek. Putra mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Mendikbudristek dan berharap Nadiem tetap memperjuangkan pendidikan meskipun sudah tidak lagi menjabat posisi tersebut. “Dan jika nanti tidak bersama lagi dalam pemerintahan selanjutnya, jangan berhenti berjuang di bidang pendidikan ya apapun jalan yang akan diambil Mas Menteri dan teman-teman sekalian,” imbuhnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024). Lebih lanjut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada…

Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Kemendikbudristek RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”. Dalam kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Bappenas, Kemenkeu, artis Reza Rahadian. Serta, selaku pembanding adalah Fasli Jalal, Komaruddin Hidayat, dan Didik J. Rachbini. Dari diskusi yang telah dilaksanakan, para narasumber dan pembanding menyampaikan bahwa implementasi kebijakan anggaran perlu dievaluasi dan harus dihitung ulang. Evaluasi yang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, baik di APBN maupun APBD. “Poin utamanya adalah kita ingin pemerintah dalam…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyoroti kesulitan para pekerja di Kota Surakarta (Solo). Hal itu untuk mendapatkan klaimnya atas berbagai Program Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). “Hari ini kita menemukan beberapa masukan yang cukup signifikan, salah satunya adalah soal klaim bpjs ketenagakerjaan yang dirasa oleh teman-teman pekerja sulit diakses dan lama prosesnya,” kata Ninik panggilan akrabnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/9/2024). Program Jaminan Sosial yang diberikan BPJSTK sendiri merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kepastian…

Angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) meningkat beberapa waktu belakangan. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setidaknya sekitar 46.240 tenaga kerja terkena PHK hingga akhir Agustus 2024. Besarnya gelombang PHK tersebut menjadi sorotan terutama terkait bagaimana regulasi mengatur perlindungan bagi pekerja yang kena PHK. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan UU Cipta Kerja menjadi bagian titik temu bagi pengusaha dan pekerja. “Titik temu itu temunya adalah di UU omnibus law (Cipta Kerja). Semua masukan sudah kita terima, tapi beri kesempatan pada pemerintah untuk membuat peraturan peraturan teknis sehingga antara kebutuhan pengusaha dan pekerja ini ada titik temu yang baik,” kata…

Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) di Jawa Tengah mencatatkan angka tertinggi se Indonesia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lebih dari 20 ribu kasus PHK terjadi di Jawa Tengah. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Melihat gelombang PHK yang besar tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan perusahaan harus menjamin berbagai hak pekerja yang di-PHK terpenuhi. Seperti hak pesangon hingga jaminan kehilangan pekerjaan. “Satu, (jaminan) pesangon. Tidak boleh perusahaan mengingkari pesangon. Yang kedua, jaminan sosial terutama jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang lebih penting adalah jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Edy kepada politikparlemen.co, usai Kunjungan Kerja…