Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa keberhasilan akselerasi transformasi Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan. Menurutnya, konsep reformasi yang telah disusun oleh Mabes Polri tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan implementasi pengawasan yang ketat di lapangan. “Konsep (transformasi Polri) sudah bagus, terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis,” ungkap I Wayan saat ditemui dalam kunjungan kerja di Kapolda Sulawesi Selatan. (6/02/2026) Legislator asal Bali ini menyoroti tiga komponen kunci di…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendorong inovasi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam penanganan fasilitas migas lepas pantai (offshore) serta penguatan kebijakan penilaian lingkungan industri. Ia pun mengusulkan solusi alternatif yang tetap memperhatikan aspek ekologis. Hal tersebut menjadi perhatiannya saat Komisi XII DPR RI berdialog dengan PT PGN Saka Energy, yang menyampaikan kendala tingginya biaya dekomisioning rig offshore. “Kami mengusulkan, apabila rig sudah bebas dari unsur B3 dan memenuhi parameter tertentu, maka bisa dilakukan pembongkaran dan penenggelaman di lokasi agar berfungsi sebagai terumbu karang buatan,” jelas Ratna kepada politikparlemen.co di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/2/2026). Legislator Fraksi…

Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam menopang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI agar berjalan konstitusional sekaligus efektif dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). “Melalui Hukum Tata Negara, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi dan haknya diatur secara konstitusional. Sementara Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak tersebut dijalankan…

Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fungsi pengawasan yang belum optimal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mendapat perhatian serius dengan merevisi regulasi yang sudah ada. KPPU harus berdaya kembali mengawasi praktik persaingan di dunia usaha. Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan, penguatan KPPU ini penting, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menilai saat ini terdapat sejumlah hal yang bersifat urgen, terutama terkait kewenangan dan kapasitas kelembagaan KPPU dalam menghadapi persoalan persaingan usaha di Indonesia. Menurut Sturman, SDM KPPU masih sangat terbatas. Saat ini, KPPU hanya memiliki sekitar 400 pegawai di seluruh Indonesia, jumlah yang…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti masih lemahnya kepedulian sejumlah perusahaan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Temuan tersebut mengemuka saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dan memanggil sejumlah perusahaan sektor energi dan industri. “Dari empat perusahaan yang kami undang, hanya dua yang kooperatif. Ini menunjukkan masih ada perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang kepeduliannya terhadap lingkungan belum memadai,” ujar Ratna kepada politikparlemen.co di Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis, (05/02/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI mengunjungi PT PGN Saka Energy serta melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil dialog, Ratna menegaskan pentingnya peran…

Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti serius lemahnya pengamanan perlintasan batas negara di wilayah Kalimantan Utara. Terutama, di perbatasan langsung Indonesia–Malaysia yang membentang hampir 600 kilometer dan dinilai sangat rawan dari sisi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Umbu usai rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Utara di Tarakan. Ia menegaskan, panjangnya garis perbatasan yang didominasi hutan, sungai, dan wilayah terbuka tanpa pembatas fisik, tidak sebanding dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pengamanan yang ada saat ini. “Kami melihat langsung bahwa perlintasan batas ini sangat panjang, hampir enam…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan. Ini terutama akan dirasakan bagi pasien penyakit kronis dan anak-anak yang membutuhkan terapi berkelanjutan. Sorotan ini menguat seiring laporan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang mencatat sedikitnya 30 kasus pasien gagal ginjal kehilangan akses layanan hemodialisis akibat status PBI yang tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan. Padahal, hemodialisis merupakan layanan penyelamat nyawa yang tidak dapat ditunda. “Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien,” kata Edy melalui rilis yang diterima politikparlemen.co, Kamis (5/2/2026). Penonaktifan PBI tersebut merujuk…

Masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi susu nasional menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menilai kondisi tersebut mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan industri susu nasional. “Permintaannya dengan produksinya masih ada gap tinggi. Sisi lain juga ada tantangan raw material ini diproduksi dan tempat produksinya itu,” ujar Chusnunia usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Adapun rata-rata konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 16,6 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari standar Food and Agriculture…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pengembangan pariwisata nasional harus bertumpu pada penguatan tata kelola, khususnya dalam aspek kebersihan destinasi dan keselamatan wisatawan. Baginya, kedua hal tersebut harus menjadi fondasi utama untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global. “Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Lebih lanjut, ia juga menilai, persoalan kebersihan destinasi wisata…

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 serta isu-isu aktual. Rapat ini menjadi forum penguatan akuntabilitas pengawasan, terutama terkait capaian kinerja BPKH tahun 2025 dan kesiapan rencana kerja tahun 2026. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Komisi VIII belum dapat menganalisis secara utuh situasi pengelolaan keuangan haji tahun 2025 karena belum mendapatkan uraian rinci penyebab target yang tidak tercapai. “Ada dua bagian ini. Satu, pengawasan tahun 2025 Komisi belum dapat menganalisa kira-kira seperti apa situasi. Kenapa umpamanya target tidak…