- Gudang Bulog Sudah Sesuai Standar! Komisi IV DPR RI Pastikan Fasilitas Penyimpanan Jagung di Makassar Memadai, Rantai Pasok Pangan Terjaga
- HUT KORPRI ke-54: Sekjen Indra Desak ASN DPR RI Ganti ‘Mindset’! Layanan Wajib Cepat, Kinerja Diukur dari Dampak Kebijakan Publik
- Pimpinan DPR RI Turun Tangan! Bantuan Logistik Dibagi Dua Gelombang, Cucun Ahmad Syamsurizal Kawal Langsung Sampai Lokasi Tapanuli Tengah
- Komisi XII DPR RI: Bencana Banjir Fenomena Alam, Sekarang Saatnya Fokus Koreksi dan Perbaikan Sistem Drainase
- Jalan dan Jembatan Putus Total! Irsan Sosiawan (DPR) Prihatin Bencana Hidrometeorologi Aceh-Sumut, Minta BPBD dan Tim Rescue Koordinasi Penanganan Cepat
- Bencana Melanda Se-Indonesia! Puan Maharani Desak Penanganan Terkoordinasi: Prioritaskan Evakuasi dan Kebutuhan Kelompok Rentan
- DPR Kritik Keras! Tata Kelola Lingkungan Gagal, Meitri Desak Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan DAS, Alam Bukan Komoditas Semata
- 23 Orang Meninggal, 12 Hilang! DPR Kritik Pemda Sumbar Lambat, Alex Indra Lukman: Tangkap Sinyal Kepedulian Prabowo, Data Bencana Wajib Tuntas 8 Desember
Penulis: redaksi
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan perlunya evaluasi tarif Tol Manado–Bitung yang dinilai terlalu tinggi serta percepatan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) guna mengurangi kemacetan di Manado. Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis dan BPJT KemenPUPR, LPPNPI/Airnav, BMKG, serta Basarnas, Yasti menjelaskan bahwa Tol Manado–Bitung termasuk salah satu dari 21 ruas tol yang realisasi volume lalu lintasnya berada di bawah 50 persen dari asumsi perjanjian. “Dari berbagai informasi yang kami himpun, terdapat keengganan kendaraan menggunakan tol karena dinilai tarifnya mahal,…
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut. “Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025). Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian…
Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari kementerian dan lembaga. BIP ternyata dihadapkan pada banyak persoalan yang membelitnya, sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri. Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi BIP, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah. “Kita di sini sebenarnya shopping…
Komisi I DPR RI menyoroti aspek kesejahteraan prajurit dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Elita menjelaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan prajurit menjadi salah satu poin penting yang terus diperjuangkan Komisi I DPR. Hal ini termasuk persiapan kebijakan negara terkait rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, yang sempat ramai diperbincangkan. “Rencana pengiriman 20 ribu personel ke Gaza bukan hal sederhana. Itu membutuhkan keputusan politik negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Presiden harus ada persetujuan DPR…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen Komisi XII dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola energi dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan spesifik Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT Tenaga Listrik Bengkulu. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, termasuk persoalan baku mutu udara, tingkat kebisingan, serta penurunan pendapatan nelayan akibat berkurangnya biota laut di sekitar area operasional PLTU. Dalam kesempatan tersebut, Putri mengapresiasi capaian perusahaan yang berhasil meraih Proper Biru untuk periode 2024–2025. Namun, ia menegaskan bahwa masih terdapat…
Komisi XII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PNP) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan yang melibatkan tiga perusahaan, yaitu PT Jembayan Muarabara, PT Singlurus Pratama dan PT GAM. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan respon langsung dari pengaduan publik yang sudah beberapa kali masuk ke DPR. “Jadi hari ini Komisi XII khususnya Panja Peningkatan Pendapatan Negara kita melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur ini terkait dengan laporan masyarakat. Ada 3 perusahaan, dimana sebetulnya pada kesempatan yang berbeda itu sudah pernah dapat masukan dan laporan…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun mendatang lebih tinggi dari angka sebelumnya. Menurutnya, kenaikan 6,5 persen yang pernah ditetapkan dapat ditingkatkan selama tetap mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. “Kalau bisa kenaikannya lebih tinggi lagi. Prinsipnya harus ada keseimbangan antara kesejahteraan buruh dengan kemampuan pengusaha,” ujar Yahya kepada politikparlemen.co di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/11/2025). Yahya menekankan bahwa tuntutan upah tak boleh terlalu tinggi agar tidak membebani pelaku usaha, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga mengabaikan hak buruh. Kenaikan UMP, katanya, semestinya…
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan industri MM2100 Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025), untuk menampung aspirasi menyangkut RUU Kawasan Industri. Tujuan utama adalah menggali masukan dari pelaku industri terkait regulasi kawasan industri yang akan digodok di Komisi VII DPR RI. Kawasan industri dipandang penting sebagai pusat konsolidasi perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, diperlukan payung hukum yang mempertegas arah pengembangan industri nasional. “Nah sementara sekarang ini kan masih banyak yang di luar kawasan. Nah karena itu kita perlu…
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meneruskan aspirasi dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta terkait kebutuhan pembangunan ulang Jembatan Kleringan atau Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta. Menurut aspirasi yang didapatkan, jembatan tersebut sudah tidak layak dan membahayakan masyarakat. “Saya menerima aspirasi dari pak Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Gerindra (RM. Sinarbiyat Nujanat), sekaitan hal tersebut,” ujar Danang Wicaksana dalam Rapat Kerja Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Aspirasi tersebut, kata Danang Wicaksana, disampaikan menyusul kondisi Jembatan Kleringan yang kini memasuki fase kritis. Jembatan berusia sekitar 100 tahun itu disebut hanya memiliki 10…
Industri baja kembali menjadi sorotan karena perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Kebutuhan baja terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri turunan seperti transportasi, konstruksi, hingga baterai kendaraan listrik. Ironisnya kemandirian industri ini masih terkendala minimnya penguasaan bahan baku dan belum selarasnya ekosistem produksi nasional. Dorongan untuk membangun sinergi lintas sektor menjadi salah satu rekomendasi utama agar Indonesia dapat membangun industri baja yang kuat dari hulu hingga hilir. Hal ini mengemuka dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan sejumlah ahli dan praktisi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025) Salah satu usulan strategis datang dari…
© Politikparlemen.co – Designed by Aco.