Penulis: redaksi

Gelombang kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini mendorong DPR RI untuk tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui pembenahan regulasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah yang selama ini memungkinkan terjadinya kekerasan di berbagai lingkungan termasuk ruang pengasuhan anak. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa DPR tengah mengkaji wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat perlindungan dari hulu. Gagasan ini mencuat dalam diskusi bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia wilayah DIY, serta perwakilan orang tua korban kekerasan di daycare Little Aresha. “Fokus kita ke depan…

Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi sorotan serius DPR RI. Peristiwa ini tidak sekadar dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan ditegakkan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok paling rentan. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati turun langsung ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban. Dalam keterangannya, Sari menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya. “Kalau mendengar paparan tadi, memang semuanya sudah melalui studi. Tapi menurut saya, studi itu harus lebih komprehensif. Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi, dari sisi pengembang saja. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujarnya saat Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, pada Senin (4/5/2026). Samuel menekankan pentingnya pelibatan masyarakat bukan…

Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada Senin (4/5/2026). Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang. Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Reses, Evita Nursanty, menegaskan bahwa DPR tidak hanya hadir untuk melihat perkembangan proyek, tetapi juga memastikan setiap pembangunan berjalan akuntabel dan berpihak pada masyarakat. “Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan, pengembangan kawasan ini benar-benar jelas arah dan manfaatnya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII…

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual masih menjadi sorotan. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mendorong agar setiap pelaku kekerasan seksual ditindak tegas karena telah merusak masa depan anak bangsa. Sejumlah kasus kekerasan seksual belakangan masih terjadi di berbagai daerah. Puan mencontohkan kasus terhadap santriwati di pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara. “Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat,” ujar Puan dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (4/5/2026). Terbaru, kasus kekerasan…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, mengingatkan pentingnya jaminan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Ia menekankan, sistem pelaporan tidak boleh menimbulkan tekanan tambahan, terutama di lingkungan tertutup seperti pesantren. Puan juga mendorong adanya keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahapan proses hukum. Menurutnya, kehadiran lembaga pendamping menjadi penting agar korban tidak merasa sendirian saat menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks. “Perlu juga keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahap proses hukum, sehingga korban tidak merasa menghadapi sistem sendirian,” ujar Puan dalam keterangannya kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (4/5/2026). Hal ini diungkapkan Puan, kala ia menyoroti kasus…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional dengan menghapus skema atau klaster guru. Termasuk, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Menurut dia, ke depan rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah. “Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan…

Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup besar. Menanggapi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penyesuaian skema potongan aplikator tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan memberi manfaat langsung bagi para pengemudi ojol karena porsi pendapatan yang diterima mitra dapat menjadi lebih besar dan proporsional. “Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan…

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meninjau langsung progres pembangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam kunjungannya, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan asrama yang dinilai berjalan cepat dan sesuai target yang menjadi bagian penting dalam menunjang fasilitas pendidikan serta kenyamanan santri di lingkungan Pesantren. “Sedang meninjau progres pembangunan gedung ini karena memang kurang lebih 10 bulan yang lalu Bapak Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia datang ke sini. Dari pihak Muhammadiyah mengajukan permohonan untuk mendirikan asrama putra,…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmat Budiaji menegaskan bahwa pelantikan jabatan fungsional tidak harus dilakukan bersamaan dengan jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, untuk jabatan fungsional, proses pelantikan dapat dilakukan segera setelah seluruh administrasi, termasuk Surat Keputusan (SK) dan Keputusan Presiden (Keppres) bagi jabatan tertentu, telah diterbitkan. “Ini juga menjadi budaya baru, bahwa tidak hanya jabatan struktural yang diperhatikan. Jabatan fungsional juga harus melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah,” ujar Aji, begitu Rahmat Budiaji, biasa disapa, usai pelantikan pejabat fungsional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).…