Penulis: redaksi

Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji tahun 2026 di Madinah dan Makkah. Namun, ia juga memberikan catatan tegas terkait aspek katering dan akomodasi, terutama masalah keterlambatan distribusi makanan sambutan (welcome meal) bagi jemaah yang baru tiba di pemondokan. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Wachid sesaat sebelum bertolak ke Tanah Suci bersama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (16/5/2026) pagi. “Kami amati perjalanan selama di Madinah dan di Makkah untuk musim haji tahun ini sudah lumayan baik dibandingkan tahun yang lalu. Oleh karena itu, pelayanan yang sudah baik…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu (16/5/2026) pagi. Keberangkatan rombongan pertama Timwas ini bertujuan untuk melakukan peninjauan langsung guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Sesaat sebelum penerbangan, Cucun menegaskan bahwa pengecekan di lapangan akan mencakup berbagai aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan jemaah. “Kita akan memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah ini, baik terkait pemondokannya maupun kateringnya, masih akan kita cek semuanya,” ujar Cucun kepada tim Parlementaria. Lebih…

Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah. Pengawasan itu difokuskan mulai dari kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah. Pernyataan tersebut disampaikan Selly jelang keberangkatan kloter pertama Timwas Haji DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/05/2026). Menurutnya, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan berlangsung. “Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi,” ujar…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas. “Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” tegas Fikri Faqih dalam keterangan rilis yang diterima oleh Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (15/5/2026). Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga menyoroti prestasi Kota…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya membangun kesadaran kolektif untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyebaran Virus Hanta di tanah air. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, ujar Lestari, pada periode 2024-2026, dari 23 kasus yang terkonfirmasi, Hantavirus sudah menyebabkan tiga kematian. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, WHO pun sudah menetapkan Hantavirus perlu diwaspadai. Karena itu, tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, langkah edukasi dan sosialisasi terkait ancaman Hantavirus perlu ditingkatkan. “Negara melalui Kemenkes RI telah mengambil langkah konkret untuk mewaspadai ancaman Hantavirus. Meski begitu, kekhawatiran publik terhadap ancaman virus tersebut di tanah air, harus dapat diatasi…

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah memberikan kebijakan tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku, hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri. “Di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara Kemendikdasmen dan Kementerian PAN-RB telah menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan,” ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di…

Bareskrim Polri berhasil membongkar markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026). Hingga saat ini, penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian pada pekan lalu itu masih menjadi tren perbincangan di media sosial oleh netizen Indonesia. Polisi meringkus 320 warga negara asing dalam penggerebekan tersebut. Mereka umumnya berasal dari negara tetangga Indonesia, terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja. Merespons hal itu, Anggota Komisi Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas sindikat transnasional…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga pendidik non-ASN menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini seharusnya bukan sekadar memperpanjang masa kerja sementara, melainkan memberikan kepastian status hukum bagi para guru yang telah lama mengabdi. “Pertama, bahwa (dengan adanya SE) itu sebenarnya adalah justru ada kepastian hukum, bahwa sampai Desember, BOS masih bisa dipakai. Nah sekarang pertanyaannya, justru habis itu seperti apa? Ya paling yang harus kita pertahankan, jika memang tenaga ini masih sangat dibutuhkan, berdasarkan data-data, dan mereka memang sudah…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara. Persoalan tersebut diungkapkan saat melakukan kunjungan pengawasan mitra Komisi XIII ke Lapas dan Rutan Kelas I Medan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Rabu (14/05/2026). Berdasarkan data yang diterima, jumlah warga binaan di lapas dan rutan se-Sumatera Utara saat ini mencapai 32.018 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya 15.448 orang. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius agar pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan optimal. “Jumlah warga binaan sekarang ini memang kalau kita lihat over…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap praktik judi online internasional berkedok lotre Hong Kong di Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menangkap 14 warga negara asing (WNA) yang berasal dari lima negara berbeda dan diduga terlibat dalam jaringan perjudian online internasional. Habib Aboe menilai keberhasilan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat dan memiliki jaringan lintas negara. “Kita memberikan apresiasi kepada Polda Kepri yang berhasil membongkar praktik judi online internasional ini. Ini menunjukkan bahwa…