Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik. Hal itu guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ia menekankan bahwa keabsahan data sangat krusial karena menjadi fondasi bagi setiap entitas, mulai dari pemerintah hingga investor, dalam mengambil kebijakan ekonomi maupun sosial. Ia pun mengingatkan BPS untuk menggunakan standar yang diakui secara global maupun akademis. “Di samping kita juga mengingatkan BPS, ketika soal metodologi sudah ditetapkan, menggunakan metodologi yang bisa diakui secara internasional, dan juga bisa diyakini kebenarannya secara akademik metodologinya, maka kita…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan penekanan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ia mengingatkan agar BPS menjamin integritas data dan tidak terjebak dalam upaya manipulasi informasi demi pencitraan semata. “Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya. Jadi kalau BPS sampai kemudian hanya menyatakan biar nampak baik-baik saja, ini bahaya,” tegasnya kepada Politikparlemen.co usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural (ilegal) asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Menurut pantauan, hingga Selasa (12/5/2026), 14 orang masih dinyatakan hilang. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. “Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Mafirion dalam keterangan rilisnya…

Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga guna mengevaluasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, khususnya melalui implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan mewujudkan kemitraan penyediaan data hingga tingkat desa/kelurahan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memimpin langsung peninjauan ke Kelurahan Sumber, salah satu wilayah di Surakarta yang telah menerapkan program ini. Dalam kunjungannya, Esti menekankan pentingnya akurasi data mikro sebagai fondasi pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. “Ini kali pertama di dalam kunjungan kita yang langsung menuju ke kelurahan. Mengapa kita memilih…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Baleg DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Panja RUU SDI, Sturman Panjaitan, mengatakan pembahasan di rapat sebelumnya telah menyelesaikan materi hingga Pasal 50. Karena itu, rapat kali ini difokuskan untuk melanjutkan pembahasan mulai Pasal 51 dalam draf RUU tersebut. “Berdasarkan rapat Panja sebelumnya, kita telah menyelesaikan hingga Pasal 50 draf rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Untuk itu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya,” ujar Sturman yang juga merupakan Wakil Ketua…

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan sejumlah penguatan substansi terkait integrasi data dan perlindungan data pribadi. Jazuli menilai integrasi data dalam Sistem Data Indonesia perlu terhubung dengan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar sinkronisasi data antarinstansi pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Karena itu, ia mengusulkan penambahan frasa terkait integrasi dengan SPBE dalam Pasal 51 ayat (1). “Yang pertama di Pasal 51 ayat 1, itu integrasi data dalam SDI dilaksanakan melalui interoperabilitas data.…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan publik, khususnya melalui diseminasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Tematik Bakohumas bertema Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, kehadiran narasumber dari berbagai unsur dalam seminar tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pembaruan hukum acara pidana. Ia menyebut, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait substansi KUHAP harus dilakukan secara jelas,…

Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke kantor BPS Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, koordinasi antara BPS dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Bali sudah terbangun dengan sangat baik. Ia mengatakan, data statistik yang dihasilkan BPS di Bali tidak hanya dikumpulkan, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan…

Komisi X DPR RI mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menentukan kebijakan pembangunan ke depan. “Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujarnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Ia menjelaskan, hasil survei ekonomi nasional nantinya…

Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan bahwa penguatan kelembagaan BPS menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan revisi UU Statistik. “Undang-Undang ini akan kita adaptasikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan sebagainya, agar data yang…