Penulis: redaksi

Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat. Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mengapresiasi capaian PNBP minerba yang hingga 30 April 2026 tercatat meningkat sekitar 6 hingga 7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen,…

Panjangnya daftar tunggu haji Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan kesehatan jemaah di Tanah Suci. Hal tersebut terbkti dari banyaknya calon jemaah baru yang memperoleh giliran berangkat ketika usia mereka sudah lanjut sehingga sebagian jemaah memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi. Kondisi ini memperoleh sorotan dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 Abidin Fikri saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Makkah, Senin (18/05/2026). Usai rapat koordinasi Timwas Haji DPR RI dengan Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, ia menegaskan bahwa pengetatan istitha’ah kesehatan harus menjadi prioritas agar risiko kesehatan jemaah dapat ditekan sejak sebelum…

Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa proses evaluasi RKAB harus dilakukan secara cermat tanpa menghambat produksi perusahaan yang selama ini memasok batu bara untuk PT PLN (Persero). Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Lebih lanjut, berdasarkan laporan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Bahtra menjelaskan, agenda rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang diterima Komisi II, khususnya setelah kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah. Menurutnya, DPR RI periode saat ini ingin memastikan seluruh aspirasi masyarakat, baik di…

Potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi pada 2026 menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Yulian Gunhar menyoroti adanya selisih target produksi batu bara yang menurut catatannya turun sekitar 190 juta ton dibanding tahun…

Pemerintah diminta untuk bisa mengantisipasi risiko kerusakan dan penurunan mutu beras seiring kapasitas gudang Bulog yang mulai mendekati batas maksimal di tengah tingginya stok beras nasional. Pasalnya, tata kelola penyimpanan dan distribusi dinilai perlu diperkuat agar lonjakan stok tidak menimbulkan kerugian negara maupun gangguan stabilitas pangan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Habibur Rochman, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, keberhasilan pengadaan beras nasional harus diikuti pengelolaan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga. “Namun di sisi lain, kita harus waspada…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penugasan guru non-ASN. Dalam surat edaran tersebut diatur tentang penugasan Guru Non-ASN. Aturan ini diterbitkan untuk menyelamatkan dan memberikan kepastian hukum bagi guru honorer di sekolah negeri selama masa transisi penataan pegawai. “Meskipun kebijakan terkait guru non-ASN pada SE tersebut hadir sebagai respons atas kebutuhan darurat untuk mengisi kekosongan guru, sekaligus sebagai upaya transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang ASN, namun ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan,” ujar Esti dalam Rapat Kerja dengan Mendikdasmen di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR,…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menyoroti kesiapan pertahanan Indonesia dalam menghadapi perkembangan perang modern yang kini semakin mengarah pada penggunaan teknologi tinggi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), perang siber, hingga ancaman perang asimetris global. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan RI, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta jajaran kepala staf TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam rapat tersebut, ia menilai kondisi geopolitik global saat ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan pertahanan negara. Menurutnya, perang modern saat ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai konfrontasi…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal itu ia sampaikan dalam sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. “Keberadaan norma…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam forum tersebut, Bob Hasan menyampaikan bahwa Baleg DPR RI tengah mendalami persoalan mendasar terkait mekanisme penentuan kerugian negara yang belakangan memunculkan disparitas penafsiran di lapangan. Menurutnya, situasi itu menjadi semakin relevan di tengah perkembangan hukum…