- DPR Dorong Tata Kelola Digital hingga Tindakan Nyata bagi Palestina di Sidang APA Tajikistan
- Kejar Aktor Penyelundupan Ratusan Logam Tanah Jarang di Kepri, Bahan Baku Nuklir dan Industri Baterai
- Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan
- RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung
- Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi
- Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat
- Komisi IV Resmi Jadi Mitra Kerja Badan Otorita Pantura
- Sukses Bekuk Penyelundupan, Kinerja Kodaeral IV Batam Layak Jadi Role Model
Penulis: redaksi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di hadapan DPR RI selain menjadi tradisi baru. Hal itu juga, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi kebijakan ekonomi dengan DPR dan masyarakat. “Ini adalah sebuah tradisi baru, dan tentunya tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Presiden di dalam KEM-PPKF. Tentunya, masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” ujar Misbakhun kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sebagaimana…
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Adapun Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung upaya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mempercepat penanganan cagar budaya dan masyarakat kebudayaan yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemulihan bagi seniman, budayawan, hingga situs cagar budaya yang terkena dampak bencana. “Intinya akan kita dukung upaya yang akan dilakukan Menteri Kebudayaan untuk merestorasi cagar budaya yang memang terdampak sebelumnya,” katanya dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Ruang Rapat Komisi X, Selasa (19/5/2026). Di sisi lain, ia meminta Kemenbud untuk berkoordinasi dengan BPS, BNPB, dan Pemda untuk melakukan pendataan cagar budaya yang rusak (ringan, sedang…
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa penerbitan PP ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA. “Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujar Presiden di hadapan anggota DPR. Melalui skema…
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Perlu diketahui, momentum penyampaian pidato tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang memiliki makna simbolis untuk memperkuat optimisme dan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, ia menilai situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian…
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Puan menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR. Puan bersama pimpinan DPR lainnya pun kemudian berfoto bersama dengan Presiden Prabowo. Rapat Paripurna ini dihadiri…
Persoalan transportasi dan kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji kembali menjadi perhatian DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan pengawasan tahun ini akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap memicu keluhan jemaah. Sebelum bertolak ke Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (20/05/2026), Nasir mengatakan Timwas Haji telah membagi pengawasan ke sejumlah bidang strategis mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan hingga layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Timwas ini dibagi beberapa bidang. Ada akomodasi, transportasi, kemudian juga kesehatan, bahkan juga nanti di Arafah dan Muzdalifah serta Mina…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil menegaskan keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI ini sebelum berangkat ke Makkah di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Menurut Nasir, pelaksanaan ibadah haji melibatkan jutaan orang sehingga membutuhkan pengawasan lintas komisi agar setiap aspek pelayanan dapat dievaluasi secara menyeluruh. “Diharapkan semua komisi terlibat dalam pengawasan pelaksanaan ibadah haji karena melibatkan jumlah orang yang ramai. Masing-masing komisi nanti akan melihat aspek apa yang perlu dievaluasi…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026). Baginya, keikutsertaan anggota Polri dalam pelaksanaan haji bukan semata-mata terkait pengamanan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah Indonesia. “Polisi itu punya tugas melayani, melindungi, dan mengayomi. Jadi kalau kemudian anggota kepolisian ikut dalam bagian dari rangkaian haji, apakah mereka masuk dalam pengawas atau pendamping dan lain…
Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal. “Kalau kita perhatikan memang anggaran untuk pendidikan Hindu ini masih perlu perhatian. Karena itu kita harus meletakkannya dalam prinsip keadilan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar,” ujar Iqbal saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UNH I Gusti…
© Politikparlemen.co