Penulis: redaksi

Kesehatan Mental Dokter Internship Komisi IX DPR berkomitmen penuh untuk mengadvokasi berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan dan profesi kedokteran. Sejumlah isu hangat mulai dari nasib dokter lulusan Rekognisi Kompetensi Lampau (RKL) Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), fenomena mahasiswa retaker ujian kompetensi yang terancam Drop Out (DO), hingga tingginya angka stres pada dokter internship menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR RI Eddy Wuryanto menegaskan bahwa seluruh dinamika ini akan dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang dijadwalkan pada 8 Juni mendatang dengan mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Terkait persoalan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia. Maka dari itu, ia mengusulkan agar TNI ditempatkan sebagai produsen data dengan akses terbatas dalam sistem satu data nasional. Pasalnya, mekanisme tersebut penting agar data-data tertentu yang berkaitan dengan pertahanan negara tidak dapat diunduh maupun diakses secara bebas oleh publik. “Mungkin saya bisa mengusulkan Pak, karena TNI nantikan akhirnya tidak akan lepas dari sistem satu data. Namun tentunya harapan kami…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengintegrasian data nasional tetap harus memperhatikan batasan akses terhadap informasi pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia. Firman menjelaskan, keberadaan satu data nasional diperlukan untuk menyinkronkan data pembangunan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan. Namun demikian, ia menegaskan data strategis milik TNI tetap harus dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing. Memimpin agenda, Wakil Ketua Pansus RUU HPI Soedeson Tandra menjelaskan salah satu perhatian utama dalam penyusunan RUU HPI adalah mengantisipasi potensi persoalan dalam kebebasan memilih hukum pada perjanjian lintas negara. Meski para pihak dapat menentukan hukum yang digunakan dalam suatu sengketa, jelasnya, prinsip tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan dasar…

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menerima berbagai masukan dari sejumlah organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Masukan tersebut dinilai penting untuk memperkuat substansi RUU, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem bisnis di Indonesia. Dalam RDPU tersebut, Pansus HPI mengundang sejumlah organisasi advokat, di antaranya Peradi Suara Advokat Indonesia dan Peradi Rumah Bersama Advokat. Kehadiran para praktisi hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif serta menggali berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam praktik hukum perdata internasional. “RUU HPI ini memang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari SIAGA – Silaturahim Guru Indonesia bersama sejumlah forum guru swasta dan madrasah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta afirmasi anggaran untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian status para guru. Audiensi tersebut dihadiri berbagai organisasi guru, antara lain PGSI, PGMM, GM PRO, FGSNI, IGSS PLPGI, FGHM, FTHMI, FKSS, dan AGMM. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan DPR akan mendorong penguatan regulasi untuk menjamin kesejahteraan guru, khususnya guru swasta dan madrasah. Sebab, menurutnya, Baleg memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang Guru…

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Ketua Paguyuban Alumni RKL SPKKLP IKA FK UNSRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menyoroti secara tajam beban kerja dokter serta mendesak adanya reformasi mendasar pada sistem internship (magang) medis di Indonesia menyusul wafatnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir. Diwakili oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Ruchyat, ia menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang melindungi…

RS Columbia Asia Semarang memperoleh apresiasi dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI karena telah memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang sesuai harapan. Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia, menilai rumah sakit tersebut fasilitas yang dimiliki RS tersebut sudah representatif sekaligus didukung oleh tenaga medis profesional demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya dilihat dari sisi penanganan medis, tetapi juga kenyamanan pasien selama menjalani perawatan. Menurutnya, rumah sakit harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, nyaman, dan mudah diakses. “Kami tadi sudah melakukan…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Andre Rosiade, memberikan sorotan tajam terhadap layanan transportasi bagi jemaah haji Indonesia di Makkah. Fokus utamanya adalah menagih komitmen penyediaan 60 armada bus untuk kawasan pemondokan Al-Hidayah, serta merespons keluhan jemaah terkait jauhnya jarak terminal menuju Masjidil Haram. Pernyataan tersebut disampaikan Andre di sela-sela agenda pengawasan pemondokan dan transportasi jemaah. Ia menegaskan bahwa pihak pengelola gedung dan otoritas haji sebelumnya telah berjanji untuk menyiagakan puluhan armada bus guna menjamin kelancaran mobilitas ribuan jemaah. “Dari awal pihak pemilik gedung dan Kementerian sudah berjanji bahwa akan ada 60 bus: 30 bus standby di Al-Hidayah, dan…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti keluhan krusial terkait pembatasan (limitasi) plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang jatuh sakit di Tanah Suci. Aturan asuransi yang saat ini berlaku dinilai memberatkan dan mengganggu kondisi psikologis jemaah karena mengharuskan pasien pindah rumah sakit apabila kuota pembiayaannya telah habis, meski belum sembuh total. Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriyani Gantina, usai melakukan pemantauan layanan kesehatan jemaah di rumah sakit Arab Saudi, Rabu (20/5/2026). “Saya sangat menyayangkan adanya pembatasan kebijakan dari asuransi yang dikerjasamakan dengan Kementerian Haji untuk para jemaah haji Indonesia. Ternyata ada pembatasan limit…