Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia memiliki daya paksa yang kuat agar mampu membangun kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penerapan tata kelola data nasional yang terintegrasi. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026). Menurut Gamal, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan administratif, tetapi harus didukung kekuatan regulasi yang mampu memastikan seluruh instansi menjalankan standar data yang sama. “Pertanyaannya bagaimana undang-undang ini memiliki daya paksa atau power enforcing untuk membangun kepatuhan di kementerian dan lembaga,” ujar Gamal. Ia…

Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat. Dampaknya, terjadi backlog perumahan yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah pasokan rumah yang tersedia. Dilansir dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, backlog perumahan dikawasan Jabodetabek masih tinggi, mencapai lebih dari 2,9 juta unit. Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi sangat mengapresiasi pemerintah terkait Rusunawa Transit-Oriented Development (TOD) yang ada di Pondok Cina, Depok. Pasalnya dengan adanya Rusunawa TOD Pondok Cina bisa mengurangi persentase backlog dan memudahkan akses transum untuk masyarakat. “Program ini sangat…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penyelesaian kasus yang melibatkan Ormas GRIB dengan putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana (33) tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Menurutnya, dalam negara hukum semua pihak wajib tunduk pada hukum dan mengedepankan mekanisme hukum yang sah. “Tidak boleh konflik itu diselesaikan dengan cara main hakim sendiri. Dalam negara hukum ada prinsip due process of law, yang artinya semua orang hanya boleh diproses melalui prosedur hukum yang sah,” ujar Abduh, sapaan akrabnya, kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Minggu (24/5/2026). Abduh menjelaskan, dugaan penghinaan, ancaman, maupun pencemaran nama baik semestinya diselesaikan melalui jalur hukum resmi,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat integrasi data nasional sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan. “Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang…

Perum Bulog diserukan terus konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan, kecukupan stok, serta kualitas komoditas di setiap wilayah. Prediksi bencana el nino yang mengancam produksi pangan di dalam negeri juga harus mampu diantisipasi. Usai meninjau gudang Bulog di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026), Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengingatkan agar para kepala Bulog di daerah tidak sekadar menerima dan menyimpan barang di gudang, melainkan harus proaktif memahami peta jalur potensi lumbung pangan lokal. Menurutnya, integrasi informasi mengenai kondisi petani, harga gabah kering, hingga distribusi pupuk dari Kementerian Pertanian sangat penting untuk memantau tingkat kesejahteraan petani sekaligus memastikan pasokan hulu tetap terjaga. ​Ditanya…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan seluruh data nasional dari tingkat desa hingga pusat pemerintahan. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan spesifik Baleg bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dalam rangka menyerap aspirasi daerah terkait penyusunan regulasi tersebut. Firman menjelaskan bahwa selama ini Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam sinkronisasi dan integrasi data antarinstansi maupun antarwilayah. Data yang tersebar di berbagai level pemerintahan—mulai dari desa, kementerian/lembaga, hingga instansi strategis seperti TNI—belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem terpadu. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada…

Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menekankan pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Menurutnya, distribusi energi untuk kebutuhan masyarakat kecil tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. Hal itu Kardaya sampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali milik PT Pertamina Patra Niaga, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi energi dan penugasan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang dijalankan Pertamina. “Komisi XI kan berkaitan dengan subsidi. Salah satu penerima subsidi itu…

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Hendri Munief menilai lulusan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta tidak hanya perlu diarahkan menjadi pekerja industri, tetapi juga didorong menjadi wirausahawan di sektor tekstil dan produk tekstil. Ia mengatakan, kemampuan praktik yang dipelajari mahasiswa, seperti menjahit dan memproduksi produk tekstil, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha mandiri. Karena itu, pendidikan vokasi perlu didesain tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri, tetapi juga untuk mencetak pelaku usaha baru yang mampu tumbuh di tengah perkembangan sektor tekstil nasional. “Mereka belajar menjahit dan belajar produksi. Itu tidak harus bekerja di industri.…

Masih banyak ketimpangan ekstrem antara jumlah personel keimigrasian dengan beban kerja nyata di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian. Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menyoroti data otentik yang diterima tim Kunspek, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang saat ini hanya diperkuat oleh 78 orang pegawai. Jumlah total tersebut sudah mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga personel Bantuan Kendali Operasi (BKO). “Mari kita lihat rasionya, angka 74 personel itu sangat tidak sebanding dengan luas wilayah…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya akurasi data dan pengawasan ketat terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hal ini dinilai krusial guna mencegah kebocoran ekonomi negara dan meminimalisir kecemburuan sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Ia juga mengakui bahwa Karawang merupakan wilayah strategis dengan daya tarik investasi yang sangat luar biasa. Keberadaan 13 kawasan industri besar yang mencakup sektor-sektor strategis seperti pabrik baja dan elektronik, secara otomatis menarik gelombang kedatangan TKA dalam jumlah masif. “Dari data masif yang disampaikan kepala UPT tadi, kita memerlukan penajaman secara teknis. Berapa sebenarnya jumlah…