Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Safaruddin menjelaskan, salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan revisi UU Polri adalah penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal. Menurutnya, terdapat berbagai pandangan dari kalangan akademisi mengenai batas kewenangan yang ideal bagi Kompolnas. Ia mengakui selama ini banyak masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Kompolnas terkait dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Namun, rekomendasi yang diberikan sering…

Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang menghadirkan Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. “Kedudukan…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta agar pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang II di Madinah dapat dimaksimalkan. Permintaan ini ditekankan mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah gelombang kedua yang jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, menyampaikan bahwa setelah jemaah menyelesaikan Tawaf Ifadah, Tawaf Wada, hingga Umrah, pemerintah harus memberikan perhatian ekstra, terutama dalam memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah. “Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memastikan kesiapan Daerah Kerja (Daker) Madinah menerima gelombang jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah terhitung sejak 7 Juni 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Menurutnya, pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh layanan bagi sekitar 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. “Pertemuan ini terkait dengan memastikan kesiapan Daker Madinah untuk menerima kedatangan para jemaah haji dari Makkah yang jumlahnya hampir 100.000 orang. Mereka…

Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah…

Menjelang kedatangan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah, kesiapan layanan dasar di Madinah menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Selain layanan ibadah, aspek akomodasi, konsumsi, dan transportasi dinilai akan menentukan kenyamanan jemaah selama berada di Kota Nabi. Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan hasil rapat bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah menunjukkan seluruh kebutuhan layanan dasar jemaah telah dipersiapkan. “Hotel-hotel semua sudah siap. Dari mulai hotel bintang lima, semua juga sudah siap,” kata Saan usai rapat dengan Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Berdasarkan hasil pemantauannya, sebagian jemaah bahkan…

Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. “Masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (1/6/2026). Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89 persen. Namun, beberapa daerah di Indonesia Timur justru menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Papua Tengah mencapai 32,30 persen…

Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. “Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Senin (1/6/2026). Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM,…

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya. Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi, seperti biro perjalanan wisata hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi (mukimin). “Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji. Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh. Ini akan…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta semua pihak untuk tidak menyudutkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terkait berbagai dinamika dan problematika jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Cucun, KBIHU memiliki rekam jejak dan jasa yang besar dalam memberikan edukasi manasik kepada jemaah bertahun-tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. “Saya terus terang merasa keberatan kalau kelompok bimbingan ibadah haji ini menjadi kambing hitam terkait problematika jemaah. Kehadiran mereka itu penting, berbulan-bulan mengajarkan ilmu manasik dan sudah familier dengan jemaah,” tegas Cucun kepada Politikparlemen.co, di Makkah, Minggu (31/5/2026). Ia mencontohkan isu pungutan layanan kursi roda…