Penulis: redaksi

Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim, saat memimpin pertemuan Komisi VII dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, (05/06/2026). “Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembukaan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Melalui diplomasi parlemen, DPR RI dapat membantu membuka peluang ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan kerja sama internasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah,” ujar Husein saat membuka kegiatan BKSAP Day bersama Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui parlemen sebagai representasi rakyat. Karena itu, BKSAP DPR…

Pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diarahkan lebih kuat pada industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) seperti animasi, film, dan konten digital yang memiliki nilai tambah tinggi serta potensi ekspor besar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, sektor tersebut perlu menjadi fokus penguatan kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke depan. Hal itu disampaikan Evita saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, pengalaman Ayena Studio yang terlibat dalam berbagai produksi internasional membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia kreatif Indonesia…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, UU Pangan perlu segera disesuaikan karena dinamika pertanian, teknologi, dan kebutuhan pangan masyarakat telah berkembang sangat cepat dibandingkan saat aturan tersebut pertama kali disusun. “Undang-undang ini memang harus segera dilakukan penyesuaian karena ketika undang-undang kita susun, pergerakan terhadap alih teknologi pertanian belum secepat ini,” ujarnya kepada Politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Legislator Dapil Jawa Tengah…

Penguatan promosi dan perluasan akses pasar dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar studio animasi lokal mampu berkembang dan naik kelas. Dukungan tersebut diperlukan supaya pelaku industri animasi tidak hanya bertahan sebagai pelaksana produksi, tetapi juga mampu memperluas jejaring bisnis, menarik investor, dan mengembangkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) lokal. Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menilai, studio animasi lokal membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mempertemukan karya mereka dengan investor, mitra bisnis, hingga pelaku industri penyiaran. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pangan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Menurutnya, kebijakan pangan nasional harus memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Regulasi yang kuat akan menjadi dasar bagi pengaturan teknis di tingkat hilir, terutama dalam memperkuat lembaga-lembaga strategis yang berperan dalam ketahanan pangan nasional. “Kebijakan tentu bersumber dari undang-undang. Jadi undang-undang ini sangat penting harus bisa menjadi dasar dari pengaturan di hilir-hilirnya terkait…

Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya pertumbuhan industri film yang berbasis pada komunitas masyarakat guna menjaga keberlanjutan perfilman nasional. Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Kunjungan Kerja Panja KDFN dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF). “Keberadaan ekosistem yang tumbuh dari akar rumput ini dinilai sebagai fondasi kuat bagi masa depan perfilman dan diplomasi budaya Indonesia,” tegas Ketua Panja KDFN sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam keterangannya saat pertemuan di di Yogyakarta, Jumat (05/06/2026). “Kita senang karena pergerakan ini bersifat dari bawah ke atas dan bertumbuh…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Komisi…

Pengembalian benda-benda cagar budaya ke Indonesia perlu diiringi dengan strategi storytelling yang kuat agar koleksi hasil repatriasi tidak hanya tersimpan di museum. Dengan adanya storytelling ini, koleksi hasil repatriasi dinilai dapat menjadi sarana edukasi, penguatan identitas bangsa, dan daya tarik wisata budaya. Narasi yang menarik dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah suatu benda sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi sektor pariwisata dan ekonomi. Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Anggota Komisi…

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…