- DPR Dorong Tata Kelola Digital hingga Tindakan Nyata bagi Palestina di Sidang APA Tajikistan
- Kejar Aktor Penyelundupan Ratusan Logam Tanah Jarang di Kepri, Bahan Baku Nuklir dan Industri Baterai
- Komisi IX Pastikan Penerapan RBKP Tak Hambat Akses Layanan Kesehatan
- RUU Daerah Kepulauan Diusulkan Muat Skema Pungutan Pariwisata dan Akses Penerbangan Langsung
- Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi
- Komitmen Suyudi Jadi Kapolri: Beri Ruang Seluasnya Koreksi dari Masyarakat
- Komisi IV Resmi Jadi Mitra Kerja Badan Otorita Pantura
- Sukses Bekuk Penyelundupan, Kinerja Kodaeral IV Batam Layak Jadi Role Model
Penulis: redaksi
Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan akademisi hukum tata negara dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait masukan terhadap RUU Polri, di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5/2026). Dalam forum tersebut, Mercy menilai pengalaman penyelenggaraan pemilu belakangan ini menjadi pelajaran…
Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) dan anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menyoroti pentingnya dukungan penuh terhadap festival film bertaraf internasional seperti Netpac Asian Film Festival (JAFF). Ia menilai ajang yang melibatkan puluhan negara tersebut merupakan peluang strategis untuk mengangkat potensi budaya lokal Nusantara ke tingkat mancanegara secara profesional. Hal tersebut ditegaskan Hendry dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, di Yogyakarta, (05/06/2026). “Harapan kita bagaimana budaya Melayu juga bisa merangkul budaya di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Potensi budaya lokal perlu…
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong penyempurnaan sistem penjaminan layanan kesehatan bagi anggota DPR RI, khususnya terkait penanganan penyakit menggunakan teknologi bedah robotik. Hal tersebut disampaikan Anggota BURT DPR RI Alex Indra Lukman saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit Bunda, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (5/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Alex menyoroti belum terakomodasinya layanan penanganan penyakit dengan sistem robotik dalam skema asuransi kesehatan anggota DPR RI yang dikelola PT Jasindo. Menurutnya, perkembangan teknologi medis harus diikuti dengan kebijakan penjaminan yang adaptif demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi peserta asuransi. “Pada prinsipnya, yang tidak ditanggung…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembukaan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Melalui diplomasi parlemen, DPR RI dapat membantu membuka peluang ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan kerja sama internasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah,” ujar Husein saat membuka kegiatan BKSAP Day bersama Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui parlemen sebagai representasi rakyat. Karena itu, BKSAP DPR…
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Mariana, mengapresiasi perkembangan layanan kesehatan di Rumah Sakit Bunda Padang, khususnya pemanfaatan teknologi bedah robotik yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan medis dan mempercepat proses pemulihan pasien. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (5/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mariana bersama rombongan BURT DPR RI memperoleh penjelasan mengenai berbagai fasilitas kesehatan modern yang telah dimiliki Rumah Sakit Bunda Padang, termasuk teknologi operasi robotik yang saat ini mulai diterapkan dalam penanganan sejumlah tindakan medis. Menurut Mariana, kehadiran teknologi tersebut merupakan langkah maju dalam dunia kesehatan…
Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan menyoroti pentingnya penguatan peran Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam menjaga lalu lintas pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka membahas RUU Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai fungsi Barantin perlu dimaksimalkan dalam menjaga keamanan pangan, terutama dari ancaman masuknya hama, penyakit, maupun virus melalui lalu lintas komoditas pangan. “Kita mencoba maksimalkan peran Badan Karantina Indonesia untuk menjaga lalu lintas pangan di republik ini agar tidak ada virus yang masuk,” jelasnya. Ia juga meminta bahan…
Pengembangan ekonomi kreatif dinilai perlu diarahkan lebih kuat pada industri berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) seperti animasi, film, dan konten digital yang memiliki nilai tambah tinggi serta potensi ekspor besar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, sektor tersebut perlu menjadi fokus penguatan kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) ke depan. Hal itu disampaikan Evita saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, pengalaman Ayena Studio yang terlibat dalam berbagai produksi internasional membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia kreatif Indonesia…
Komisi X DPR RI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada perguruan tinggi negeri (PTN). Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem seleksi berjalan transparan, akuntabel, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti bahwa penyelenggaraan SNPMB tidak hanya menyangkut aspek teknis seleksi, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Ia menegaskan perlunya penguatan sistem agar pelaksanaan seleksi tidak menyisakan celah pelanggaran. “Panja Komisi X DPR RI Kemdiktisaintek perlu segera melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi nasional peniriman mahasiswa baru…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, UU Pangan perlu segera disesuaikan karena dinamika pertanian, teknologi, dan kebutuhan pangan masyarakat telah berkembang sangat cepat dibandingkan saat aturan tersebut pertama kali disusun. “Undang-undang ini memang harus segera dilakukan penyesuaian karena ketika undang-undang kita susun, pergerakan terhadap alih teknologi pertanian belum secepat ini,” ujarnya kepada Politikparlemen.co usai Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Legislator Dapil Jawa Tengah…
Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, Arisal Aziz, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan berdaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Kampung Bebas Narkoba sekaligus penguatan LBH Josal Bantu Rakyat di Posko Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Jumat (5/6/2026). Kegiatan itu mendapat dukungan luas dari berbagai unsur masyarakat dan Forkopimda. Hadir dalam acara tersebut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, Danrem 032/Wbr Kolonel Inf. Adrian Adek Chandra, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum…
© Politikparlemen.co