- HUT KORPRI ke-54: Sekjen Indra Desak ASN DPR RI Ganti ‘Mindset’! Layanan Wajib Cepat, Kinerja Diukur dari Dampak Kebijakan Publik
- Komisi XII DPR RI: Bencana Banjir Fenomena Alam, Sekarang Saatnya Fokus Koreksi dan Perbaikan Sistem Drainase
- Jalan dan Jembatan Putus Total! Irsan Sosiawan (DPR) Prihatin Bencana Hidrometeorologi Aceh-Sumut, Minta BPBD dan Tim Rescue Koordinasi Penanganan Cepat
- Bencana Melanda Se-Indonesia! Puan Maharani Desak Penanganan Terkoordinasi: Prioritaskan Evakuasi dan Kebutuhan Kelompok Rentan
- DPR Kritik Keras! Tata Kelola Lingkungan Gagal, Meitri Desak Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum dan Pemulihan DAS, Alam Bukan Komoditas Semata
- 23 Orang Meninggal, 12 Hilang! DPR Kritik Pemda Sumbar Lambat, Alex Indra Lukman: Tangkap Sinyal Kepedulian Prabowo, Data Bencana Wajib Tuntas 8 Desember
- Kereta Cepat Harus Berdampak ke Rakyat Kecil! Roberth Rouw Minta Pemerintah Sediakan Kereta Reguler di Karawang, Layani Segmen Masyarakat Kecil
- DPR Soroti Lahan di Area Penyangga Borobudur, Pembatasan Pembangunan Sulit Karena Status Kepemilikan Lahan Beragam
Penulis: redaksi
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme, integritas, dan transformasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12). Dalam upacara peringatan yang mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju, Indra menekankan poin penting terkait transformasi digital dalam lingkup birokrasi. Menurutnya, transformasi digital birokrasi harus dipahami sebagai perubahan mindset dan culture set ASN, bukan sekadar penyesuaian prosedur. “Layanan publik harus semakin responsif, cepat, dan berbasis teknologi. Ini menjadi motor penggerak reformasi birokrasi,” ujar Sekjen Indra dalam amanatnya. Lebih lanjut, Indra pun menegaskan implementasi…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Medan untuk meninjau kondisi wilayah terdampak banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Dalam keterangannya, Bambang menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Nias Barat, serta beberapa titik di Kota Medan. Ia menegaskan bahwa Komisi XII bersama para mitra kerja berkomitmen memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. “Kami mendapat dukungan dari seluruh mitra, seperti Pertamina, PLN, Inalum, BRI, dan BTN. Alhamdulillah, mereka bersama-sama ingin membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir,” ujar Bambang kepada politikparlemen.co, di sela-sela…
Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan ekstrem yang terjadi secara terus-menerus telah menyebabkan banjir bandang, longsor, serta memutus akses jalan dan jembatan di berbagai titik. “Memang bencana ini tidak pernah kita harapkan. Kita tidak tahu kapan datangnya. Kita berdoa agar kondisi ini tidak berlanjut dan cuaca bisa lebih bersahabat ke depan,” ujar Irsan dalam kunjungan kerja spesifik di Medan, Kamis (27/11/2025). Ia menambahkan, intensitas hujan tinggi yang berlangsung sejak beberapa hari lalu—mulai dari Aceh, Medan,…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kepedulian mendalam terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang tengah dilanda bencana banjir dan longsor. Puan menyatakan DPR RI terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan dan mendorong langkah-langkah percepatan penanganan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Puan saat menghadiri pengukuhan koleganya di DPR RI yakni Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/2025). “Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendoakan saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta sejumlah wilayah lain di Tanah Air yang sedang menghadapi musibah bencana alam,” kata…
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Sebagaimana diberitakan, bencana tersebut telah menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur. “Kami merasa prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam terhadap warga yang menjadi korban bencana. Kami juga mendorong pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk meringankan penderitaan korban bencana alam,” ungkap Meitri dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025). Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI ini menegaskan, tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa…
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menanggapi dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda tujuh dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Alex berharap, pemerintah daerah di Sumatera Barat baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar segera melakukan percepatan pendataan dampak bencana hidrometeorologi, di masa tanggap darurat yang berakhir pada 8 Desember 2025. Alex menilai, apabila pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery) maka pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Sebab menurutnya, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana. “Sekarang saja, bantuan telah…
Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kamis (27/11), guna meninjau perkembangan aksesibilitas dan kesiapan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat. Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw, dan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan akses menuju stasiun agar layanan kereta cepat dapat optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa keberadaan Stasiun Karawang harus memberikan nilai tambah bagi kawasan industri maupun masyarakat luas. Untuk itu, pembangunan akses harus dipercepat dan diperluas oleh pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengembang.…
Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia, Candi Borobudur masih dibayangi berbagai persoalan klasik pelestarian. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), dan Pemerintah Daerah membuat pengelolaan candi kerap tidak terkoordinasi. Regulasi sektoral mulai dari pariwisata, konservasi, penataan ruang, hingga perizinan saling bersinggungan sehingga sering menimbulkan disharmoni antara kepentingan pelestarian dan ekonomi. Selain itu, keberagaman status kepemilikan lahan di area penyangga membuat pembatasan pembangunan dan pengendalian ruang sulit dilakukan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa persoalan regulasi merupakan akar dari berbagai hambatan teknis di lapangan.…
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan perlunya evaluasi tarif Tol Manado–Bitung yang dinilai terlalu tinggi serta percepatan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) guna mengurangi kemacetan di Manado. Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis dan BPJT KemenPUPR, LPPNPI/Airnav, BMKG, serta Basarnas, Yasti menjelaskan bahwa Tol Manado–Bitung termasuk salah satu dari 21 ruas tol yang realisasi volume lalu lintasnya berada di bawah 50 persen dari asumsi perjanjian. “Dari berbagai informasi yang kami himpun, terdapat keengganan kendaraan menggunakan tol karena dinilai tarifnya mahal,…
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut. “Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025). Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian…
© Politikparlemen.co – Designed by Aco.