Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar manfaat ekonomi dari pertumbuhan kawasan pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Menurut Rahayu, keberadaan KEK maupun kawasan industri tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi. Pengembangan kawasan juga harus membuka peluang usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.
“Kalau kita bicara tentang Kawasan Ekonomi Khusus maupun kawasan industri, harus adanya pelibatan UMKM lokal. Karena bagaimanapun juga, masyarakat setempat harus merasakan dampak langsung dari kehadiran kawasan tersebut,” ujar Rahayu usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (20/11/2026).
Rahayu melihat Belitung memiliki beragam produk lokal yang berpotensi dikembangkan melalui ekosistem pariwisata. Di antaranya madu lokal dengan karakteristik rasa yang berbeda sesuai musim bunga, sedotan kayu berbahan alami yang ramah lingkungan, hingga batik bermotif Kapal Harapan hasil kolaborasi dengan anak-anak penyandang disabilitas di Belitung.
“Ini sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang bisa diangkat, dan kita senang sekali bahwa Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di sini ikut mengangkatnya,” katanya.
Ia menilai pelibatan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang penjualan produk. Kebutuhan industri pariwisata juga perlu diarahkan untuk memanfaatkan produk dan bahan baku lokal. Praktik tersebut, antara lain, terlihat dari penggunaan kayu dan bata Belitung sebagai material bangunan serta pemanfaatan kayu-kayu yang terdampar di pantai untuk pembangunan hotel melalui kolaborasi dengan pengrajin setempat.
Menurut Rahayu, sektor pariwisata memiliki efek berganda (multiplier effect) yang dapat menggerakkan berbagai sektor usaha. Selain akomodasi, aktivitas pariwisata membutuhkan suvenir, kerajinan, serta beragam sarana dan prasarana yang dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal.
“Pariwisata menunjukkan multiplier effect. Karena tentunya harus ada suvenir, harus ada sarana-prasarana yang digunakan,” ungkapnya.
Meski demikian, Rahayu mengingatkan masih terdapat dua persoalan utama yang dihadapi UMKM, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Produk lokal, menurutnya, harus memiliki kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan konsumen di daerah asal, tetapi juga pasar nasional hingga mancanegara.
“Yang pertama adalah market (pasar), yang tentunya bagaimana bisa membuka akses agar dijual bukan hanya untuk di Belitung, tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan bisa diekspor ke mancanegara. Yang kedua akses untuk pembiayaan,” jelas Rahayu.
Ia menambahkan, persoalan akses pembiayaan dan permodalan UMKM menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI. Kemudahan memperoleh modal diperlukan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengembangkan usahanya.
Selain akses pasar dan permodalan, Rahayu juga menekankan pentingnya penguatan strategi promosi, kualitas pengemasan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengomunikasikan keunikan produknya. Menurutnya, cerita di balik sebuah produk dapat menjadi daya tarik sekaligus meningkatkan nilai jual.
“Karena tidak cukup cuma ada produknya, tetapi bagaimana menceritakan produknya sendiri sehingga dari cerita yang disampaikan, itulah yang menjadi daya tarik dari pembeli dan itu menjadi nilai tambah (value added),” pungkasnya.
Rahayu berharap pengembangan KEK Tanjung Kelayang dapat berjalan seiring dengan penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, keberhasilan kawasan tidak hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga dari terbukanya peluang usaha serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar.
