Anggota Komisi VI DPR RI Achmad menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi kunci dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebagai informasi, Sepanjang 2026 hingga Oktober, tercatat 1.289 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.001,67 hektare dan kerugian sebesar Rp15,78 miliar.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul tingginya angka kebakaran hutan yang tercatat dalam paparan Perum Perhutani pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Khusus di Jawa Tengah, tercatat 356 kejadian kebakaran yang menghanguskan 1.886,01 hektare lahan dengan kerugian mencapai Rp4,6 miliar. Kerusakan terluas terjadi pada vegetasi rimba campur seluas 2.858,05 hektare, disusul tanaman jati 847,60 hektare dan pinus 767,51 hektare.
Achmad menilai, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam. Meski Perum Perhutani telah melibatkan 24.107 personel Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam regu pemadam, masyarakat perlu didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kawasan hutan.
“Bagaimana kerja sama antara pengelola kawasan dengan masyarakat di kawasan hutan itu?” ujar Achmad.
Politisi tersebut menilai, pola penanganan yang selama ini berjalan cenderung membuat masyarakat menganggap kebakaran hutan sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Padahal, keterlibatan warga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah dan mengantisipasi kebakaran sejak dini.
“Sekarang umumnya masyarakat kita, seolah kebakaran itu sudah urusan pemerintah. Asal terjadi kebakaran di hutan, mereka menganggap itu bukan tanggung jawab mereka,” kritiknya.
Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya memberikan manfaat ekonomi dari kawasan hutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dengan demikian, warga tidak hanya dilibatkan dalam penanganan kebakaran, tetapi juga memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan.
“Nah bagaimana ke depan, kita kerja sama dengan masyarakat hutan itu, dengan cara memanfaatkan hutan itu bagi kehidupannya, sehingga ada rasa memiliki di diri mereka,” tegasnya.
Ia menyayangkan apabila keberadaan kawasan hutan belum memberikan manfaat yang cukup bagi kehidupan masyarakat sekitar. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi warga perlu menjadi bagian dari strategi pengelolaan hutan agar tercipta hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kalau sekarang kan, hutan ada tapi tidak diberikan kehidupannya kepada warga sekitar,” lanjut Achmad.
Achmad meyakini, ketika masyarakat memiliki keterikatan ekonomi dengan kawasan hutan, kesadaran untuk menjaganya akan tumbuh secara mandiri. Bahkan, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi kawasan hutan dan mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat.
“Sehingga kita tidak perlu repot, 24 jam mengawasi hutan itu, masyarakat tempatan sendiri yang mengawasi hutan itu karena kebutuhannya ada di situ,” terangnya.
Karena itu, ia mendorong Perum Perhutani membangun pola pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus bagian dari upaya perlindungan kawasan. Dengan keterlibatan tersebut, pencegahan Karhutla diharapkan tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga sumber penghidupannya.
