Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta BUMN melibatkan perusahaan lokal dan usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan jalan tol. Pelibatan tersebut penting agar proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan kontraktor besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Proyek-proyek seperti ini yang dikelola oleh BUMN kami utamakan juga adalah membawa manfaat ekonomi untuk setempat. Tidak hanya menguntungkan kontraktor pusat yang besar-besar. Jadi kami harapkan BUMN terus melibatkan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil dalam pembangunan ini,” ujar Adisatrya saat meninjau Gerbang Tol Banyurejo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, pelibatan perusahaan lokal perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Jalan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo. Kesempatan tersebut dapat diberikan melalui penyediaan material maupun keterlibatan langsung dalam pekerjaan konstruksi.
Hal itu juga menjadi perhatian Komisi VI dalam pembahasan bersama manajemen Jasa Marga dan sejumlah BUMN karya. Menurut Adisatrya, pembangunan infrastruktur harus mampu menggerakkan perekonomian daerah, bukan hanya memperkuat konektivitas antarwilayah.
Selain manfaat ekonomi, Adisatrya menyoroti kesiapan jalan penghubung di sekitar akses keluar tol. Ia mengingatkan, kapasitas jalan yang tidak memadai berpotensi menimbulkan kemacetan baru ketika volume kendaraan meningkat.
“Jangan sampai di lokasi terjadi bottleneck karena jalannya kecil. Akhirnya orang mau berwisata dengan nyaman, nunggu berjam-jam macet, anak-anaknya sudah capek, ketiduran dan lain sebagainya, jadinya kan kurang nyaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan BUMN. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan tol oleh Jasa Marga, PT Adhi Karya, PT PP, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya (WIKA) berjalan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat.
“Ini salah satu tugas konstitusional kami dari Komisi VI, karena kita melakukan pengawasan sejauh mana BUMN, dalam hal ini Jasa Marga, Adhi Karya, PP, Waskita, dan WIKA melakukan pembangunan jalan tol. Ujung-ujungnya bagaimana pembangunan ini bisa memfasilitasi masyarakat. Kita lihat perkembangannya seperti apa, itu adalah fungsi pengawasan yang kita lakukan,” jelas Anggia.
Menanggapi potensi kepadatan lalu lintas, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas berdasarkan proyeksi volume kendaraan dan rasio volume terhadap kapasitas jalan (Volume to Capacity Ratio/V/C Ratio).
Menurutnya, distribusi kendaraan menuju Yogyakarta dapat dilakukan melalui sejumlah pintu keluar tol, antara lain Kalasan, Prambanan, dan Klaten. Skema tersebut mempertimbangkan kapasitas jalan nasional di kawasan Prambanan, baik jalur utara maupun selatan.
“Pembagian ini diharapkan tidak muncul satu stagnasi atau bottleneck, sehingga semua diatur. Ini sudah dicoba dan nanti dalam pelaksanaannya akan ada simulasi serta rekayasa lalu lintas yang dipimpin Korlantas bersama jajaran kepolisian daerah untuk memastikan setiap kondisi kepadatan dapat ditangani,” jelas Rivan.
Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas juga memperhatikan konektivitas antarruas tol dan akses menuju sejumlah wilayah. Pengoperasian ruas Tol Bawen–Ambarawa diharapkan membantu mengurai kepadatan di kawasan Ambarawa. Sementara itu, persiapan Seksi 1 Tol Jogja–Bawen diharapkan membuka alternatif akses menuju Sleman dan Magelang.
Komisi VI DPR RI berharap pembangunan jalan tol tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
