Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono menegaskan pentingnya memetakan batas konstitusional kebijakan hukum terbuka (open legal policy) agar keterangan DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin berkualitas. Pemetaan itu dilakukan bersama akademisi Universitas Trisakti (Usakti), yang pada hari yang sama resmi menjadi mitra kerja sama BK DPR RI.
Penegasan itu disampaikan dalam Diskusi Terpumpun “Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR” di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pada kesempatan yang sama, BK DPR RI dan Usakti menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dilakukan antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI dan Fakultas Hukum (FH) Usakti. Kerja sama ini menambah daftar mitra BK DPR RI yang kini mencakup sekitar 160 perguruan tinggi.
Bayu menilai kampus memegang peran kunci. “Bagi kami, kampus adalah sumber ilmu pengetahuan, tempat riset-riset dihasilkan, dan tempat akademisi lahir,” ujarnya kepada Politikparlemen.co usai kegiatan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat dukungan keahlian BK DPR RI bagi fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi keparlemenan. Dalam fungsi legislasi, kerja sama dengan kampus juga dimanfaatkan untuk uji konsep dan uji publik terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang sedang disusun.
Bayu memaparkan, tahun ini BK DPR RI menghasilkan 70 naskah akademik (NA) dan RUU. Satu NA dan RUU melibatkan 30 hingga 35 akademisi lintas ilmu, sehingga sekitar 2.100 akademisi terlibat dalam setahun. BK DPR RI juga menghasilkan 500 keterangan DPR di MK pada tahun ini.
BK DPR RI turut mengembangkan Platform Bagi Pakai Data agar hasil riset kampus dapat dipakai dalam penyusunan NA dan RUU, sementara civitas akademika dapat mengakses hasil kerja BK DPR RI. Menurut Bayu, kolaborasi ini sejalan dengan program “Diktisaintek Berdampak” dan telah mendapat anugerah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Surabaya.
Diskusi terpumpun hari ini, kata Bayu, secara khusus bertujuan meningkatkan mutu keterangan DPR di MK demi membantu para pencari keadilan menemukan hukum dan keadilan. Ia menegaskan, DPR bukan lawan atau musuh pemohon.
Berbeda dengan perkara perdata yang saling berhadapan, persidangan MK menghadirkan pemberi keterangan, yakni DPR dan Presiden, di samping juga adanya hak pemohon untuk menyampaikan keterangan juga. Bayu menyebut DPR saat ini tidak mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon karena hal itu kewenangan penuh hakim MK. “Justru yang kami perkuat adalah bagaimana keterangan DPR mampu membantu tegaknya hukum dan keadilan,” tuturnya.
Keterangan DPR, lanjutnya, juga memberi pertimbangan objektif bagi hakim MK tentang latar belakang atau original intent lahirnya suatu undang-undang.
Tantangan utamanya, menurut Bayu, terletak pada open legal policy. UUD 1945 hanya mengatur hal-hal secara umum, sedangkan banyak persoalan, seperti pasal perekonomian (Pasal 33) serta pembentukan Badan Bank Tanah dan Badan Reforma Agraria Nasional, dijabarkan lewat undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka.
Ia menjelaskan, MK telah membuat batasan kapan suatu hal masuk kebijakan hukum terbuka dan kapan tidak. Pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan hak konstitusional warga negara, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta prinsip dasar penyelenggaraan negara.
Bayu mengatakan, pembentuk undang-undang sering menganggap suatu pasal sebagai kebijakan hukum terbuka, tetapi MK justru menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, menurut Bayu, masukan para narasumber diskusi sangat penting untuk memetakan batasan-batasan konstitusional tersebut.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Dekan FH Usakti Tri Sulistyowati, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Rosita Indrayati, serta Guru Besar FH Usakti Trubus Rahardiansah. Bayu menyebut Usakti memiliki banyak akademisi yang meneliti putusan MK, sehingga BK DPR RI dapat memetakan norma undang-undang yang memenuhi syarat sebagai kebijakan hukum terbuka yang konstitusional dan mana yang tidak.
Kepada mahasiswa hukum yang hadir, Bayu juga memperkenalkan profesi di BK DPR RI, antara lain perancang peraturan perundang-undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (AP3L), serta analis legislatif dan analis APBN. Ia menyebut BK DPR RI baru-baru ini menerima 150 lulusan sarjana baru melalui program Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan dari 2.000 pendaftar.
Menutup pernyataannya, Bayu menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum ini penting. “Mahasiswa tentu banyak sekali pikiran-pikiran kritisnya. Ini baik untuk kita dengarkan dan kita pertimbangkan dalam rangka memperbaiki mutu keterangan DPR ke depannya,” pungkasnya.
