Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendorong Pemerintah Kota Tangerang memperluas jangkauan pelayanan publik hingga wilayah pinggiran. Menurutnya, kemudahan memperoleh pelayanan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Fauzan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). Ia menyoroti potensi kesenjangan akses pelayanan publik antar kecamatan, antar kelurahan, hingga antar puskesmas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Fauzan mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, semakin jauh suatu wilayah dari pusat pemerintahan, sering kali semakin terbatas pula akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak pada ketimpangan pembangunan infrastruktur.
“Kita ingin mendapatkan gambaran di Kota Tangerang ini bagaimana. Apakah ada satu wilayah yang tingkat pelayanan publiknya rendah, sementara di kecamatan atau kelurahan lain justru lebih baik? Bagaimana caranya supaya disparitas ini bisa dikurangi, bahkan ditiadakan,” ujar Fauzan.
Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat adalah menghadirkan inovasi pelayanan yang mendekatkan akses kepada warga. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memenuhi kewajiban pelayanan, tetapi juga perlu mengembangkan terobosan agar masyarakat tidak harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan dasar.
Legislator dapil NTB II ini mencontohkan pada pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fauzan mempertanyakan apakah pelayanan tersebut hanya tersedia di pusat pemerintahan kota atau sudah menjangkau masyarakat melalui unit pelaksana teknis (UPT) di setiap kecamatan.
Menurutnya, keberadaan UPT di kecamatan, terutama di wilayah pinggiran, dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain memangkas jarak dan waktu pelayanan, langkah tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan akurasi pendataan penduduk, termasuk pencatatan peristiwa kematian warga.
“Ketika UPT dibuat di kecamatan pinggiran dan diberikan pelayanan yang lebih baik, tentunya kepuasan masyarakat akan meningkat. Ini juga akan memudahkan pemerintah kota untuk lebih mengintensifkan pendataan, termasuk mencatat kematian warga,” jelasnya.
Fauzan menambahkan, upaya mendekatkan pelayanan juga dapat diterapkan pada sektor lainnya, seperti pemadam kebakaran. Dengan demikian, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota tetap dapat memperoleh pelayanan secara cepat ketika menghadapi keadaan darurat.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengakui Kota Tangerang memiliki potensi untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik, didukung kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan APBD yang relatif besar. Namun, ia mengingatkan agar kemampuan tersebut juga diikuti dengan pemerataan akses pelayanan hingga ke wilayah terluar.
“Saya kira untuk Kota Tangerang, tingkat kepuasan yang tinggi tidak terlalu mengherankan karena SDM-nya tinggi, kemudian PAD dan APBD-nya relatif besar sehingga lebih mudah memberikan pelayanan publik yang baik. Tetapi, seperti yang saya singgung di awal, bagaimana dengan wilayah-wilayah terluar?” tegasnya.
Karena itu, Fauzan berharap Pemerintah Kota Tangerang terus mengembangkan inovasi yang dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerataan jangkauan layanan dinilai penting agar warga di seluruh wilayah, termasuk kawasan pinggiran, memperoleh kemudahan dan kualitas pelayanan publik yang setara.
