- Desa Adat Didorong Jadi Benteng Pencegahan Narkoba di Bali
- Sawah di Kabupaten Bandung Terus Menyusut, Perlu Persentase Jelas Alih Fungsi Lahan
- Lapas Harus Jadi Ruang Hidup, Willy Aditya: Bukan Sekadar Tempat Hukuman
- RUU Desain Industri Harus Lindungi UMKM dari Penjiplakan
- Achmad Daeng Sere: Kesejahteraan Prajurit dan Alutsista Tak Bisa Dipisahkan
- RUU Desain Industri Lindungi Karya Lokal, Yogyakarta Diusulkan Jadi Percontohan
- Setelah PMI Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Harus Perkuat Pemberdayaan Ekonominya
- Skema Pelindungan Desain Industri Harus Mudah Diakses UMKM
Penulis: redaksi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendukung pelaku jasa industri Engineering, Procurement, and Construction (EPC) nasional melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Jasa industri EPC atau Rancang Bangun dan Kerekayaasaan merupakan salah satu jasa industri prioritas yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024.Jasa industri memiliki peran yang penting dalam pembangunan industri baru maupun dalam perluasan industri. “Menurut data BKPM, pada triwulan I – 2023,industri pengolahan merupakan kontributor utama investasi di Indonesia (42,4 persen). Ini menandakan jasa EPC yang bergerak di bidang industri memiliki potensi pasar yang besar, baik dalam bentuk pembangunan…
Pemerintah terus mengembangkan industri kimia sebagai industri strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Industri ini merupakan modal dasar bagi pengembangan industri di hilirnya, seperti industri makanan dan minuman, serat kain, tekstil, kemasan, barang plastik, elektronika, otomotif, hingga obat-obatan. Keberhasilan pembangunan industri nasional salah satunya sangat dipengaruhi oleh profil industri kimia.Sebagai pemasok bahan baku untuk industri hilir, sektor industri kimia diharapkan memiliki kapasitas yang memadai dan memiliki performa yang baik dan stabil di setiap saat. “Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk terus memperkuat industri kimia melalui peningkatan kapasitas produksi serta melengkapi struktur pohon industri demi menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku…
Konflik warga apartemen Graha Cempaka Mas, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan Pengelolanya yaitu PT Duta Pertiwi Tbk menjadi sorotan DPR RI. Nantinya, DPR membuka peluang melihat langsung kondisi apartemen Graha Cempaka Mas. “Ya nanti bisa kita cek lapangan, saya kira saya tidak tau apa jadwal itu sudah diputuskan atau belum. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan, cek lapangan juga,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Legislator PPP ini menerangkan, DPR menginginkan ada mediasi yang merupakan solusi bagi kedua pihak, yakni pengelola dan para penghuni/pembeli. Seperti kasus Meikarta lalu, yang akhirnya ada solusi…
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta para Calon Jemaah Haji (CJH) untuk bisa menjaga kekompakan dan meningkatkan kepedulian antar sesama jemaah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pelepasan kloter pertama CJH dari Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. “Pesan kami dari komisi VIII khususnya kepada bapak dan ibu, yang pertama di dalam menyelenggarakan ibadah haji tolong dijaga kekompakan, tolong ditingkatkan kepedulian sosialnya sesama jemaah haji khususnya kepada jemaah haji lansia,” ujarnya pada Selasa (23/5/2023) di Aula Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan Politisi Partai Amanat Nasional ini berpesan agar para CJH yang berusia lebih muda agar tidak mengabaikan jemaah yang…
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis mengingatkan kepada pemerintah, apabila ada kuota haji reguler yang ternyata tidak dapat terpenuhi, maka langsung dialihkan ke kuota haji khusus. Pasalnya, untuk kuota haji reguler pada hari ini sudah mulai masuk ke asrama dan esok hari sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. “Jangan sampai ada satu kuota pun yang terbuang sia-sia, karena ini sangat mahal harganya. Jika ada sisa, jangan ragu untuk diserahkan kepada pihak swasta,” terang John Kennedy Azis berbicara dalam Forum Legislasi bertajuk ”Menilik Persiapan Haji 2023” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Legislator Fraksi Golkar ini menuturkan, pengelola…
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Iran, Seyyed Ebrahim Raisi di Gedung DPR. Dalam pertemuan bilateral itu, Puan menekankan pentingnya peningkatan kerja sama Indonesia-Iran di berbagai bidang. Tiba di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023 sore, Presiden Ebrahim disambut langsung oleh Puan. Presiden Ebrahim datang didampingi oleh sejumlah delegasi Iran, di antaranya Menteri Luar Negeri Iran Amirabdollahian, Menteri Teknologi, Informasi dan Komunikasi Iran Isa Zarepour dan Menteri Perminyakan Iran Javad Owji. Pertemuan bilateral digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen. Puan pun didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Wakil…
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong penyedia aplikasi atau operator ojek online (ojol) agar memberi perhatian terhadap kesejahteraan para driver ojol. Dan disisi lain, diharapkan driver ojol agar selalu disiplin dan mengutamakan keselamatan berkendaraan. Demikian disampaikan Lasarus saat menyampaikan sambutan dalam rangka program keselamatan berlalu lintas yang dihadiri ratusan sopir (driver) ojol/mitra, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus serta petinggi Gojek di Lapangan Aldiron, Pancoran, Selasa, 23 Mei 2023. Lasarus dalam kesempatan itu mengingatkan agar operator ojol memperhatikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan kemudahan lainnya bagi sopir ojol. “Kita mengingatkan…
Politisi Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan Fraksi Partai Golkar (FPG) memandang, tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yaitu, “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sangat tepat dalam memotret sekaligus menjawab segala tantangan yang ada. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuannya agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2024 dapat dibahas lebih lanjut. “Guna mencapai target dan tujuan APBN 2024, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi, seperti reformasi struktural, reformasi birokrasi, reformasi…
Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mewakili fraksinya, PDI-Perjuangan (FPDIP), menyampaikan pandangan fraksi tersebut atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah di minggu lalu. Fraksinya menyetujui kerangka itu untuk dibahas lebih lanjut dan mendorong penguatan transformasi ekonomi. Masinton membacakan pandangan fraksinya, dimana pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan fiskal Pemerintah selama ini menempatkan Transformasi ekonomi bertumpu pada Reformasi Struktural, Konsolidasi Fiskal, dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi maka diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi…
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto beranggapan RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang melakukan konstruksi hukuman mati bagi para pelaku kejahatan. “Dalam satu perspektif, bisa dikatakan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati,” papar Didik dalam keterangan persnya kepada PolitikParlemen.co, di Jakarta, Senin (22/5/2023). Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset disebut menjadi bukti komitmen DPR bersama Pemerintah dalam hal penegakan hukum. Melalui RUU ini, kata Didik, pemangku kebijakan Negara dapat meyakinkan masyarakat bahwa aset pelaku tindak kejahatan dipastikan akan disita oleh negara. “Harapan kita semua, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana…
© Politikparlemen.co