- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas berdasarkan kategorisasi terbaru Bank Dunia. Bank Dunia menjelaskan, perubahan kategori Indonesia tersebut karena perekonomian Indonesia yang tumbuh kuat 5,3% pada tahun lalu. Ini membuat Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar US$ 4.580 pada tahun lalu, naik dari tahun 2021 sebesar US$ 4.140. Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi kinerja ekonomi pemerintahan presiden Joko Widodo. “Kita patut bersyukur Upaya keras pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi telah memberikan hasil yang diakui dunia internasional. Sebuah capaian yang patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa”,…
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai PT Wijaya Karya harus kembali fokus pada core business (bisnis inti) sebagai kontraktor infrastruktur. Dikarenakan beberapa proyek besar yang ditangani BUMN Pelat Merah tersebut sebagai investor, seperti real estate, properti, dan pembangunan lainnya malah menjadi masalah. “Kita melihat dari penjelasan Pak Dirut (Wijaya Karya/Wika) bukan hanya di Banten ini saja tapi tadi disampaikan juga ada di Kalimantan, Sulawesi, Bitung terus kalau di Kalimantan, ada di Samarinda, Balikpapan, di mana mereka (Wijaya Karya) ikut sebagai investor. Tetapi dari segi kalkulasi proyeksi proyeknya itu tidak sesuai. Kami juga memberikan masukan ya harus lebih cermat dalam berhitung kalau memang mereka…
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI banyak menerima keluhan masalah salat arbain ini dari jemaah gelombang pertama atau yang ke Madinah lebih dulu sebelum puncak haji. Keluhannya adalah jemaah diminta segera pindah hotel ke Makkah, padahal salat arbain mereka belum genap 40 salat. Mereka pun ramai mengeluhkan terganggunya salat arbain sehingga tak sempurna. Timwas Haji DPR RI yang berkunjung ke Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja (PPIH Daker) Madinah mendapat penjelasan soal penyebab jemaah diminta segera pindah hotel. Sewa hotel haji tahun 2023 ini ternyata memang lebih sedikit satu hari dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Jadi untuk salat arbain itu kan butuh…
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) memfasilitasi dan melakukan uji kinerja (peformance test) atas karya Aryanto Misel yang berhasil menciptakan inovasi berupa alat pengubah air menjadi bahan bakar kendaraan yang diberi nama Nikuba (Niku Banyu). “Kalau memang terbukti (proof of concept), maka akan baik sekali kalau pemerintah terus memfasilitasi temuan ini, sehingga benar-benar dapat dikomersialisasi dalam skala industri. Jangan belum apa-apa sudah dipandang sebelah mata oleh BRIN. Jangan sampai terkesan inovasi anak bangsa tidak dihargai di negeri sendiri. Padahal negara lain malah menghargainya,” kata Mulyanto kepada awak media, Kamis (6/7/2023). Oleh karenanya, Politisi…
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus memberikan respon atas tragedi kerusuhan yang terjadi di Prancis. Kerusuhan besar-besaran terjadi di Prancis usai kematian seorang remaja laki-laki usia 17 tahun pada Selasa, 27 Juni 2023. Dia menegaskan agar tragedi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia terutama aparat keamanan. Diketahui, setelah penembakan maut remaja bernama Nahel M itu terjadi kerusuhan selama empat malam berturut-turut. Bahkan unit-unit polisi dan pasukan keamanan lainnya menyebar ke seluruh negeri untuk memadamkan kerusuhan. Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran agar kebinekaan Indonesia harus dijaga, kerukunan antar…
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI Hartawan mengungkapkan, mulai semester II Tahun Anggaran (TA) 2023 Setjen DPD RI akan membentuk Pejabat Perbendaharaan untuk mengelola anggaran dan keuangan secara mandiri di 7 (tujuh) Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. 7 (tujuh) Kantor DPD RI tersebut di antaranya Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. “Melalui arahan Pimpinan DPD RI, Sesjen dan Deputi akan segera membentuk Pejabat Perbendaharaan di antaranya di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta,…
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) atau peraturan daerah (perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pemantauan dan evaluasi tersebut dengan meminta penjelasan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyangkut perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. “Hari ini merupakan tindak lanjut guna mendapatkan penjelasan komprehensif dari APKASI, atas persoalan perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup khususnya menyangkut kebijakan dan implementasi dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (5/7). Secara prinsip, sambungnya, beberapa…
Kelompok DPD RI di MPR mengundang Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI dari pengajuan DPD RI untuk mempertajam wacana kaji ulang Konstitusi dalamexecutive brief “Mendorong Lahirnya Konsensus Nasional untuk Kembali kepada Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa,” di Kantor DPD RI, Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (5/7/2023). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir bersama dengan Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Ajbar, anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Sebanyak 3 narasumber dihadirkan untuk memberikan paparan, antara lain Dr. Ichsanuddin Noorsy BSc, SH, MSi (ekonom), Dr Radian Salman…
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2022. Salah satu rangkaian Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI tersebut dilaksanakan rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara, di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, pada hari Senin 3 Juli 2023. Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan bahwa BPK siap memberikan informasi terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara kepada…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), supaya yang diberikan dapat kembali lagi keuntungannya bagi negara. “Kita memberikan satu catatan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, karena memang usulan pemberian BUMN ini adalah dari Kementerian BUMN dan yang memberikan PMN ini adalah Kementerian Keuangan melalui DJKN, jadi DJKN perlu melihat dan mengevaluasi terkait dengan kinerja BUMNnya,” katanya kepada Parlementaria di Auditorium Bromo Gedung Pelindo Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/7/2023). Anis melanjutkan, meskipun Kementerian BUMN telah melakukan laporan per triwulan,…
© Politikparlemen.co