- Buka Maganghub Kemenaker, Suprihartini Tekankan Peserta Bukan Sekadar Tenaga Tambahan
- Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik
- Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area
- Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran
- Panja AI DPR RI Soroti Masa Depan Pelaku Industri Kreatif di Era Akal Imitasi
- Gandeng Polri dan Kemenkes, Setjen DPR Perkuat Layanan Kegawatdaruratan
- RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral
- Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil
Penulis: redaksi
Sehari setelah Sidang Paripurna DPD RI memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem bernegara yang mengacu kepada sistem rumusan pendiri bangsa, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara khusus menemui Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di kediamannya, Sabtu (15/7/2023) pagi. LaNyalla menyampaikan bahwa Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023 menyatakan (petikannya): ‘Dengan menyadari adanya Studi dan Kajian Akademik yang menyatakan bahwa Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan Konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka…
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kesenian Jemaat GPM Halong di Ambon, Maluku, yang merupakan BLKK Kesenian pertama di Indonesia. Abidin mengatakan kehadiran BLKK Kesenian tersebut harus terus didukung. Sehingga, diharapkan Kementerian Ketenagakerjaan nantinya dapat terus memberikan perhatian terhadap pelatihan-pelatihan kerja dengan berbagai model. “Ini BLK yang spesifik menurut kami. Menurut laporan, (BLKK) ini memang yang pertama kali ini menjadi project dari BLK kesenian dan saya kira ini harus di-support terus,” ujarnya kepada politikparlemen.co usai Komisi IX mengunjungi BLKK Kesenian Halong, di Ambon, Maluku, Jumat (14/7/2023). Meski dinilai merupakan inovasi yang bagus, Abidin mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan perlu…
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintah untuk mengatur platform social commerce secara tegas, seperti Tiktok Shop yang saat ini sudah menjadi social commerce yang liar karena berada di ruang kosong regulasi. Seharusnya tetap didefinisikan sebagai pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau sebagai e-commerce yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). “Kekuatan teknologi ini sudah menyebar luas, dengan ini seharusnya kita mungkin di Indonesia bisa membuat regulasi atau peraturan Undang-Undang bagaimana memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal kita,” ujar Rudi Hartono saat Kunjungan Kerja Reses di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (14/7/2023). Selain…
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengungkap dukungannya terhadap sinergitas antardaerah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Ferdiansyah saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Yogyakarta. “Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terkenal dengan kreatifitasnya dalam meningkatkan ekonomi kreatif, salah satu contohnya hasil kerajinan yang menggunakan rotan dan lain sebagainya,” ujar Politisi Fraksi Golkar, Jumat (14/7/2023).. Ferdiansyah juga menambahkan peningkatan kolaborasi antardaerah sangatlah penting untuk dapat meningkatkan jumlah pemasaran dari produk produk ekonomi kreatif. “Harus menjadi sebuah komunitas dan berkolaborasi antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi provinsi lain juga agar memiliki dampak positif bagi…
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terkait hilirisasi produk kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph menyayangkan potensi besar sumber daya alam perkebunan sawit di Kalteng ini tidak termanfaatkan dengan baik, karena minimnya hilirisasi sawit. Hal ini dibuktikan dengan hanya adanya tiga perusahaan sawit yang aktif. “Nah kita, sangat berharap agar ada dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membuat regulasi dan dibantu Pemerintah Provinsi untuk menjadikan produk-produk sawit yang cukup banyak kebunnya di Kalteng ini, mereka akan bisa menyiapkan pabrik dan industri agar produk-produk hilirisasi ini menjadi bahan jadi yang juga punya…
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah dan stakeholder pertanian Indonesia untuk fokus kolaborasi ketahanan pangan di dalam negeri. Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Gus Imin menanggapi pertemuan Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Rusia, India dan Kanada. “Kolaborasi dengan ASEAN dan negara lain soal ketahanan pangan itu perlu, tetapi saya kira dengan kondisi saat ini seharusnya kita fokus kolaborasi di dalam negeri dulu, perkuat dulu ketahanan pangan kita dari hulu sampai hilir,” kata Gus Imin di Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, pemerintah seharusnya mengedepankan…
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso, pada Jumat (14/07/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Budi Waseso melaporkan langsung kepada Kepala Negara terkait sejumlah acara yang akan digelar dan diikuti Kwarnas dalam rangka Hari Pramuka, salah satunya adalah Jambore Dunia. “Dalam waktu dekat, kita mengikuti Jambore Dunia. Kita ini termasuk peserta terbesar dari negara-negara lain karena kita sekarang pesertanya yang mengikuti Jambore Dunia ini 1.700 orang,” ujar Budi Waseso dalam keterangannya usai pertemuan. Budi Waseso juga menyebut bahwa Kwarnas telah meminta dukungan dan kesediaan Presiden Jokowi untuk melepas secara langsung…
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk menggalakkan gerakan Nasional Cinta Tanah air dan bela negara sejak usia dini sebagai upaya mitigasi fenomena pindah Kewarganegaraan warga negara Indonesia menjadi warga negara lain. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya fenomena pindah Kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) menjadi negara Singapura saat ini. “Kami sungguh prihatin dengan realitas sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang mulai memudar di kalangan anak muda saat ini. Meskipun keputusan tersebut terkait dengan hak asasi manusia WNI terkait”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (14/07). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi…
DPD RI angkat bicara terkait polemik di Pondok Pesantren Al-Zaytun yang belakang ini menjadi perbincangan. Polemik ini berawal dari adanya indikasi penistaan terhadap agama islam berkenaan dengan keyakinan yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, disinyalir adanya aspek pidana yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun. “DPD RI mengapresiasi pemerintah melalui Kemenko Polhukam RI yang saat ini telah mengambil alih penanganan polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun ini,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna ke-12 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, (14/7). Nono menambahkan bahwa DPD RI meminta pemerintah dan Polri untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dialogis agar…
Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) menyepakati penguatan sistem bernegara, dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Kesepakatan tersebut muncul karena menyadari adanya studi dan kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi di tahun 1999 hingga 2022, telah menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasilasebagai Norma Hukum Tertinggi. “Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasamenjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa sepertitermaktub di dalam…
© Politikparlemen.co