- Pentingnya Pemerataan Jangkauan Siaran Piala Dunia 2026 antara TVRI-ANTARA-RRI
- Gerak Timwas Haji DPR, Pengawasan Dimulai Sejak Jemaah Berangkat dari Tanah Air
- Aprozi Alam: DPR Dukung Penuh Pelayanan Jemaah Haji 2026
- Petakan Titik Rawan Haji 2026, Timwas DPR RI: Jangan Sampai Jemaah Jalan Kaki ke Mina
- Tutup Celah Haji Ilegal Lewat Pengawasan Imigrasi Ketat
- Hinca Pandjaitan: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sesuai Konstitusi
- Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali
- Legislator Apresiasi Digitalisasi Peradilan dan Kecepatan Layanan MA
Penulis: redaksi
Plt Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan momentum Hari Pahlawan yang kerap diperingati pada 10 November harus menjadi pelecut semangat pelayanan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski telah berbeda zaman, tambahnya, namun nilai-nilai keberanian dan pengorbanan pahlawan di medan perang tetap dapat diaplikasikan dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam menjalani tugas keseharian. Karena itu, ia mendorong ASN agar bisa menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai suri tauladan agar dapat membangun negara menuju Indonesia yang adil dan makmur. Hal ini disampaikan Suprihartiniusai upacara bendera Peringatan Hari Pahlawan 10 November di lapangan Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung upaya Menko Polhukam Mahfud MD memberantas mafia pertambangan. Legislator Partai NasDem itu menegaskan, aparat penegak hukum harus mendukung upaya tersebut dan bekerja secara professional. Sebab, proses pengungkapan mafia pertambangan akan sangat rawan intervensi. “Saya harap para penegak hukum tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada. Oleh karena itu, dalam proses pendalaman, terjadinya relasi kuasa merupakan hal yang tak bisa dipungkiri,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/11/2022). Sahroni mengapresiasi komitmen Menko Polhukan, Mahfud MD yang ingin memberantas mafia tambang di Tanah Air. Komitmen tersebut harus didukung seluruh instansi yang…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Perguruan Tinggi (PT) mampu menampilkan peran-peran profetik sebagai langkah nyata dalam mengawal keberhasilan UU Desa. Menurutnya hal itu adalah bagian penting desain besar membangun desa. “Saat ini sudah waktunya Perguruan Tinggi menampilkan peran profetik, peran perbaikan-perbaikan bagi desa. Ini penting agar makna UU Desa tidak disempitkan dan direduksi sebatas Dana Desa saja,” kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin saat menghadiri Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) di Jakarta pada Selasa (8/11/2022). Dalam keterangan yang diterima PolitikParlemen.co pada Rabu (9/11/2022), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan bahwa…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar bangga dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 sebesar 5,72 persen secara tahunan (Year on Year/YOY). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut adalah capaian positif di tengah ancaman resesi global. “Saya tentu menyambut baik pertumbuhan ekonomi kita sebagaimana dirilis BPS di kuartal III tumbuh 5,72 persen. Ini prestasi kita semua, pemerintah, masyarakat dan semuanya di tengah ancaman resesi global,” kata Politisi PKB tersebut dalam keterangan resminya pada Rabu, 9 November 2022. Politisi yang akrab disapa Gus Mulaimin ini mengingatkan nilai positif perekonomian Indonesia…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan bahwa Komisi yang dipimpinnya itu mengapresiasi pelaksanaan Program Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahunan anggaran 2022 dengan beberapa catatan. Salah satunya soal penyusunan Desain Besar Kepemudaan dan koordinasi terkait kurikulum khusus olahraga dalam sektor pendidikan. Hal ini disampaikan Dede Yusuf saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 November 2022. “Catatan tersebut antara lain mendorong Kemenpora RI untuk segera menyelesaikan penyusunan Desain Besar Kepemudaan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan program kepemudaan.…
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendukung hulu hingga hilir penguatan industri farmasi PT Biofarma lewat persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sebesar Rp68 miliar. Sebab, ia menilai bahwa negara harus hadir membangun sektor kesehatan. Di sisi lain, Indonesia berada pada situasi yang rentan munculnya berbagai penyakit. Sehingga, memerlukan penanganan yang lebih baik. “Perlu keberpihakan negara terhadap pengembangan industri kesehatan kita. Menurut saya, apa yang diajukan oleh Kementerian Keuangan melalui Pak Dirjen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat ini sangat tepat, mengingat perlunya kita penguatan di hulu hingga hilir industri,” ucap Kamrussamad dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berusia lebih dari 12 tahun. Karena itu, menurutnya, UU tersebut harus segera diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Juga, karena selama ini, menurutnya, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum bisa dicegah apalagi dihentikan. Hal itu disampaikan Hinca dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Legislasi Komisi III DPR RI dengan jajaran Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, dan Kajati Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut dalam rangka menggali masukan mengenai proses pembahasan Revisi Undang-Undang Narkotika (RUU Narkotika). Penegak hukum, menurutnya selama ini masih gagal…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berusia lebih dari 12 tahun. Karena itu, menurutnya, UU tersebut harus segera diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Juga, karena selama ini, menurutnya, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum bisa dicegah apalagi dihentikan. Hal itu disampaikan Hinca dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Legislasi Komisi III DPR RI dengan jajaran Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, dan Kajati Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut dalam rangka menggali masukan mengenai proses pembahasan Revisi Undang-Undang Narkotika (RUU Narkotika). Penegak hukum, menurutnya selama ini masih gagal…
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyoroti ketegasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengenai ketegasan menteri tersebut. Yakni berkaitan dengan penertiban TV Swasta yang masih membandel belum mengghentikan siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO). “Ini sedang menjadi menjadi catatan buat kami, karena yang kita lihat tidak adanya kepastian hukum UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan kemudian TV swasta sengaja dibuat tidak berjalan seperti yang direncanakan,” kata Junico Siahaan kepada wartawan, Sabtu 5 November 2022. Dirinya juga menambahkan, bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik ,Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak hanya sekedar memberikan ancaman kepada LPS, kita lihat…
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Termasuk di dalamnya soal regulasi mengenai power wheeling, Komisi VII melihat bahwa sah-sah saja jika pemerintah ingin mengambil alih regulasi penerapan power wheeling di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita melihat power wheeling bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi over supply (kelebihan suplai) listrik yang ada di Indonesia. “Selama pemerintah memiliki dari sistem power wheeling, maka sangat dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi baru dan energi terbarukan, karena pemanfaatan jaringan transmisi ini mempunyai skema yang cukup besar…
© Politikparlemen.co